Pengadilan Pinangki, Adilkah?


Oleh Yulia Ummu haritsah

Ibu Rumah Tangga & Penulis Bela Islam


Lagi lagi, masyarakat harus menelan kekecewaan, dengan keputusan pengadilan tinggi Jakarta, Hakim menyunat putusan hukuman pinangki, dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Masih ingat dengan sosok yang bernama Pinangki? Seorang jaksa wanita yang telah langlang buana, lihai dan piawai dalam lobby melobby terselubung, sebagai makelar kasus (Markus) di berbagai kasus.

Seperti yang diberitakan oleh detiknews. Pinangki disebut jaksa yang terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan adanya putusan di pengadilan tinggi ini, menambah deretan keburukan pengadilan yang ada di negeri ini, yang nyata melakukan suap dan money laundry, begitu nyamannya divonis 4 tahun penjara, dengan pertimbangan Pinangki mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesal, atas semua yang diperkarakan. Di samping itu Pinangki seorang ibu yang memiliki bayi usia 4 tahun, yang tentunya anak sekecil itu masih butuh asuhan dari seorang ibu, begitu di antaranya alasan Hakim meringankan hukuman untuk Pinangki.

Benarkah keputusan hakim ini adil? Sementara, hukuman untuk perkara lain, dinilai terlalu diada-adakan. Mungkin ini semua dianggap adil bagi terdakwa Pinangki, namun apa ini adil untuk rakyat?

Begitu banyak kasus-kasus remeh yang dipersulit, seperti seorang ibu yang mencuri sawit karena ingin memberi makan ketiga anaknya yang masih balita yang tengah kelaparan, kasus seperti ini saja masih terus diperkarakan, padahal anak miskin dan terlantar seharusnya tanggung jawab negara. Sungguh tak berkeadilan.

Padahal, Seperti yang diberitakan oleh detiknews juga, bahwasanya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider dan dakwaan kedua tentang TPPU, dan dakwaan ketiga subside. Hal tersebut disampaikan kata jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021).

Dengan bukti-bukti yang ada, pantaskah seorang Markus kelas berat disunat vonis hukumannya? Pengadilan berbuat adilkah? Menurut detiknews, ada beberapa hakim yang terlibat dalam peradilan kasus penyunat vonis Pinangki dilakukan oleh lima hakim tinggi secara bulat. Mereka adalah Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik. Rekam jejak hakim ini pun dilansir oleh detiknews.

Beginilah hidup dalam sistem demokrasi kapitalis, sistem yang rusak, hukum hanya sebatas slogan, hukum ditegakkan hanya untuk masyarakat bawah, sedangkan level tinggi tentunya tidak, hukum bagaikan mata pisau, tumpul ke atas dan runcing ke bawah, siapa yang berpengaruh dia yang bisa utak atik perkara. Karena, hukum buatan manusia sangat rentan untuk dipermainkan. Siapa yang berkuasa, dia yang bisa menafsirkan hukum, baik hukum politik ataupun hukum sosial.

Berbeda dengan sistem aturan Islam, yang menjadikan hukuman sebagai zawajir dan jawabir, sebagai penebus dosa dan pembuat efek jera, seperti dalam suatu kisah yang dikutip dari Alhadis.

"Seandainya Fatimah yang mencuri, pasti aku yang akan memotong tangannya." (HR. Bukhari).

Aturan Islam sangat jelas dan tegas, membuat pelaku kejahatan menjadi jera, memberikan keadilan untuk manusia, ini membuktikan aturan Islam hukum yang adil, karena dibuat oleh yang Maha Adil . Saatnya aturan Islam diterapkan di tengah kita, aturan Islam yang memberikan ketenangan dan keadilan untuk manusia. Aturan kehidupan manusia dari Tuhannya manusia.

Wallahu a'lam bishshawab.