Pembatalan Haji.2021 dan Tanggung Jawab Negara


Oleh Silmi Kaffah

(Relawan Media)


Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin. Dengan adanya kebijakan ini, maka jemaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah larangan pertama diberikan pada 2020 lalu. (CNBC Indonesia News, 06/06/2021).


Dengan adanya peraturan tersebut, Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi di tengah polemik Covid-19. Karena diketahui keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah yang dijadikan alasan keputusan ini dibuat. (detikcom, 05/06/2021).


Akar Masalah 


Melihat fakta di atas Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, menyesalkan pengumuman pemerintah yang kembali membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021. Sehingga dinilai keputusan itu terkesan terburu-buru karena belum ada pemberitahuan Arab Saudi menolak jemaah dari Indonesia. 


Sungguh sangat disayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa dilakukan oleh pemerintah indonesia, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jemaah haji kita.


Masyarakat menilai pemerintah tidak mengupayakan secara serius terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia. Bisa saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya berkomunikasi langsung atau melobi Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud. 


Sejauh ini belum terlihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji. Padahal bisa saja Presiden menelepon langsung, bahkan menghadap langsung ke Raja Salman. Lantas sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan, di mana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?


Ketua DPP PKS meyakini peluang untuk tetap memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia masih terbuka walau terbatas. Untuk itu keputusan pembatalan ini akan kembali menambah panjang daftar antrian calon jemaah haji Indonesia, misalnya pemerintah Indonesia hanya bisa berangkatkan sekitar 3.300 calon jemaah haji saja untuk tahun ini, maka hal ini tidak akan membutuhkan persiapan waktu yang panjang. Bahkan, dua sampai tiga kali penerbangan saja sebenarnya sudah beres. Jika case-nya demikian, pemerintah sesungguhnya tidak dibebankan oleh persiapan yang panjang sehingga tidak ada alasan untuk tergesa-gesa mengambil keputusan. 


Dan meminta pemerintah untuk secara transparan menjelaskan sejauh apa upaya diplomasi haji yang telah dilakukan. Menurutnya, hal ini penting dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban publik. “Publik perlu tahu sejauh apa peran Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Arab Saudi supaya masyarakat bisa maklum dan tidak terlalu kecewa. Pasalnya, sudah dua kali musim haji nasib calon jemaah haji kita terkatung-katung. Sebab itu pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusannya.


Solusi dalam Islam


Dalam Islam untuk bisa menyelesaikan masalah dari hal yang terkecil sampai masalah yang terbesar, apalagi menyangkut dengan milik seluruh umat, maka negaralah yang turun tangan. Karena sejarah pernah mencatat bahwa tepatlah apa yang di lakukan Rasulullah saw. bahwa Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban agung dalam Islam untuk kaum muslim. 


Karena itulah Allah Swt. berfirman yang artinya: "Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (TQS. Ali Imran [3]: 97).


Dalam syariah Islam juga menetapkan Imam/Khalifah untuk mengurus pelaksanaan haji dan keperluan para jemaah haji, sehingga sejarah mencatat betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan para khalifah kepada jamaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah. Pelayanan itu dilakukan tanpa ada unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara. 


Hal ini terjadi dalam sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang berhak untuk mengatur kuota haji dan umrah. Dengan itu keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jemaah haji dan umrah. Dalam hal ini, Khalifah harus memperhatikan: (1) Kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup; (2) Kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. 


Bagi calon jemaah yang belum pernah haji, sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Dengan begitu antrian panjang haji akan bisa dipangkas karena hanya yang benar-benar mampu yang diutamakan. Demikianlah keagungan pelayanan haji yang dilakukan oleh khalifah. Mereka benar-benar melayani tamu-tamu Allah sesuai dengan syariah Islam. Dan ini akan bisa terwujud hanya dalam bingkai Daulah Islam.


Wallahu a'lam bishshawab.