Oleh Rizkika Fitriani


Kementerian Keuangan buka suara perihal polemik wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah. Rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Dalam draf revisi UU Nomor 6 pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A. Dalam cuitan di akun @FaktaKeuangan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari menjelaskan bahwa draf tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini. "Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari Covid-19 dan masyarakat masih harus dibantu," kata Rahayu, sebagaimana dikutip dari akun @FaktaKeuangan, Sabtu (12/6). (CNN Indonesia, 12/6/2021)


Pajak sudah menjadi salah satu sumber pemasukan ekonomi negara. Menjadi prioritas yang diwajibkan untuk masyarakat bayar sebagai pemulihan ekonomi negara. Namun sangat ironis, dengan adanya kewajiban inilah yang membuat tidak ada pembeda apakah masyarakat termasuk ke dalam golongan mampu atau tidak mampu untuk membayar. Intinya, negara mewajibkan, tanpa memandang standar ekonomi masyarakat.


Seperti pada fakta di atas, kebijakan pemerintah sungguh sangat meresahkan masyarakat, bagaimana tidak resah, sembako pun dikenakan PPN. Bukan hanya sembako, tapi juga pendidikan dikenakan pajak. Apakah pemerintah tidak tahu kalau selama ini sembako tanpa pajak pun harganya meroket? yang mengakibatkan banyak masyarakat kesusahan untuk mendapatkan sembako. Begitupun dengan pendidikan, apakah pemerintah tidak tahu kalau selama ini pendidikan yang tanpa pajak pun selalu mengandalkan biaya? Alhasil banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan pendidikan. Sungguh bukannya tidak tahu, tapi memang beginilah sistem sekarang ini, pura-pura tidak tahu, tanpa memperdulikan apa yang menjadi kendala masyarakat, hanya fokus pada materi.


Tentu saja kebijakan ini salah satu cara negara memalak rakyatnya sendiri, banyak rakyat berteriak, terkhusus masyarakat kalangan bawah. Ekonomi yang menjepit, seakan semakin menghimpit, tidak sedikit masyarakat merasa frustasi, akibat kebijakan yang serba salah ini. Pertanyaan, kapan negara memihak pada masyarakat kalangan bawah? Kalau sudah menyadari banyak masyarakat merasakan krisis ekonomi, lantas, kenapa hanya fokus memperbaiki pemasukan negara, giliran rakyatnya sendiri kurang terurus. Sungguh apalah fungsi negara kalau mengurus rakyat saja tidak becus. Inilah akibat kalau yang jadi prioritas adalah materi dan selalu berpihak pada korporasi. Penderitaan masyarakat tidak akan dipedulikan.


Kebijakan silih berganti, namun tidak kunjung mendapatkan solusi, yang ada semakin memperumit masalah. Berangsur-angsur semua dikenakan pajak, belum lagi utang negara yang semakin meninggi. Sungguh sudah sangat hancur perekonomian negeri ini. Begitupun dengan perekonomian masyarakat yang semakin anjlok, apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, banyak masyarakat terbebani.


Kalau negara hanya mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara, tentu saja tidak akan menemukan solusi, kalaupun memang ekonomi negara akan terobati dengan pajak, tapi yang menjadi rugi adalah masyarakat. Bagaimana tidak rugi, ekonomi rakyat menjadi korban demi memperbaiki ekonomi negara, tentu hal ini sangat merugikan masyarakat.


Berbeda hal nya dengan sistem Islam, jika Islam yang mengatur, tentu saja yang menjadi pemasukan negara yaitu terdapat pada baitul maal yang diperoleh dari Fai', jizya, kharaj, usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad. Yang tentunya akan diatur sebaik-baiknya oleh khalifah sesuai dengan aturan-Nya. Karena bagaimana pun juga, khalifah sebagai seorang pemimpin sekaligus pelindung masyarakat, apalagi seperti masalah ekonomi, tentu saja akan ditangani dengan serius, karena Islam mengatur segala problem kehidupan. Begitupun juga dengan khalifah yang menjadi perisai umat, karena urusan masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya.


Khalifah wajib memperhatikan hal apa yang menjadi masalah, dan bertindak serius untuk memberikan solusi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Begitulah seorang yang layak dijadikan pemimpin, karena pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sebagai pelindung umat. Jika pemimpin saja tidak mengurus rakyat, bahkan sampai memalak, sungguh sangat tidak elok disebut sebagai seorang pemimpin.

Wallahu a'lam


 
Top