Pajak Menjerat Rakyat


Oleh Nani Salna Rosa

(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)


Kementerian Keuangan buka suara perihal polemik wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah.

Rencana kebijakan ini akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Dalam cuitan di akun @FaktaKeuangan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari menjelaskan bahwa draf tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini.

"Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari Covid-19 dan masyarakat masih harus dibantu," kata Rahayu, sebagaimana dikutip dari akun @FaktaKeuangan, Sabtu (12/6).

Ia turut meluruskan sejumlah anggapan yang menurutnya salah. Termasuk pengenaan PPN untuk sembako.

Menurut Rahayu, pemerintah saat ini sedang fokus menolong rakyat dengan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, menurut dia, sembako menjadi salah satu objek yang disubsidi oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah paham sekali sembako itu bahan pokok. Itu sebabnya saat ini jadi salah satu objek yang disubsidi PEN," tuturnya.

Dalam keterangan lainnya, akun @FaktaKeuangan juga membantah opini yang menyebutkan bahwa pajak mencekik rakyat. Rahayu menjelaskan, pajak sejatinya menciptakan keadilan dengan sistem gotong royong. Ia pun mengatakan bahwa yang mampu membayar pajak, namun kontribusinya rendah, bisa semakin disiplin pajak untuk membantu mereka yang kurang mampu atau rakyat kecil. (cnnindonesia.com,12/06/2021)

Bagaimana bisa kebijakan seperti ini dianggap adil. Sebab kenyataannya orang-orang kaya justru mendapatkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan rakyat menengah ke bawah malah dibebankan dengan penambahan pajak pada sembako.

Tidak heran hal ini terjadi, karena pada sistem kapitalis meniscayakan kebijakan ekonomi liberal. Kebijakan ini dianggap mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Juga menutupi defisit anggaran negara, serta melunasi utang yang membengkak.

Namun realitanya negara hanya menjadikan rakyat sebagai "sapi perah". Padahal semestinya negara lah yang mengurus mereka.

Inilah realita kehidupan umat saat ini. Mereka dihadapkan pada kondisi hajat hidup yang ditelantarkan, sementara beban hidup semakin berat. Bahkan penguasa justru menambah berat beban kehidupan mereka dengan berbagai pungutan pajak.

Berbeda dengan Islam. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan berasal dari pajak. Kas negara atau Baitul Mal dalam sistem pemerintahan Islam memiliki sumber pemasukan yang tetap seperti zakat, jizyah, kharaj, ‘usyr, harta kepemilikan umum (seperti tambang migas dan mineral), anfal, ghanimah, fai, khumus, infak dan sedekah, dsb. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Tidak perlu adanya pungutan batil di luar ketentuan syariah.

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan pula menghalangi orang kaya atau menambah pendapatan negara. Pajak diambil semata-mata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan syariat dan bersifat temporal. Maka dalam khilafah tidak akan ada penetapan pajak tidak langsung, ataupun pajak-pajak seperti dalam sistem kapitalis.

Tentu kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara. Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan. Keadilan akan tercipta jika Islam diambil secara kaffah dan diterapkan oleh negara.

Wallaahua'lam bish-shawwab.