Pajak Melonjak, Rakyat Kena Palak


Oleh Tinah Sholihah 

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Emak Ideologis.


Kabar mengejutkan kembali terjadi di masyarakat. Kabar yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dari sejumlah bahan pokok dan lembaga sekolah. Hal ini ia lakukan sebagai langkah untuk mendongkrak penerimaan pajak negara.

Dikutip dari BBC.News, bahan kebutuhan pokok yang dikenakan PPN antara lain beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. Rencana tersebut terlihat dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak (DJP) Neil Maldrin Noor mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah tarif pajak pertambahan nilai adalah dikarenakan tarif pajak dalam negeri yang masih murah, "Tarif PPN di Indonesia saat ini termasuk relatif rendah yaitu 10 persen. Apabila kita bandingkan dengan tarif rata-rata PPN negara OECD yaitu 19 persen, sedang negara BRICS adalah 17 persen, kata Neil dalam konferensi pers virtual, Senin (14/6).

Walau belum dilaksanakan, tak ayal rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, sebagian besar dari mereka menolak kebijakan tersebut. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa mengenakan PPN sembako dan pendidikan bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan jiwa UUD 1945 pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. "Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan," katanya melalui keterangan tertulis. (Tempo.Co, 12/06/2021).

Dalam sistem kapitalisme, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhannya yang diambil dari semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak. Baik itu warga yang kaya ataupun miskin, tergantung dari objek pajaknya. Ada pajak tanah dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan lain-lain. 

Sementara dalam Islam tidak ada istilah pajak, yang ada adalah dharibah, yaitu sumber pendapatan negara yang dipungut dari kaum muslimin yang benar-benar kaya. Pungutan ini boleh dilakukan jika negara dalam keadaan darurat, dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan Baitulmal. Dharibah ini tidak akan dipungut secara permanen tapi dengan batas waktu tertentu. 

Selain dharibah ada sumber pendapatan lain yaitu jizyah, yaitu sumber pendapatan negara yang diambil dari Ahli-Kitab (Kafir Dzimi). Pungutan ini diambil sebagai bentuk ketundukan mereka terhadap negara, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan perlindungan baik jiwa maupun hartanya. 

Masih ada lagi sumber lain yakni kharaj yaitu biaya yang dikenakan atas orang- orang nonmuslim terhadap hasil pertanian sebagai biaya atas tanah yang dimilikinya. Kharaj tidak disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis, tapi lebih kepada ijma' atau konsensus para ulama.

Menarik pajak atas sembako dan lembaga pendidikan adalah bentuk kezaliman. Juga merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil ...." (QS. an-Nisa: 29).

Juga disebut dalam Hadis, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diazab) di neraka." (HR. Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah: 7).

Jadi jelas bahwa menarik pajak dari rakyat kecil adalah pendapatan negara yang didapat dari jalan yang batil, bahkan pelaku pemungutnya diancam dengan azab yang sangat pedih di neraka. Untuk itu hentikan kezaliman anda. Masih banyak cara untuk mendapat pemasukan pendapatan negara.

Wallahu a'lam bishshawab.