Oleh Siti Komariah,

(Pemerhati Masalah Umat)


Rakyat kembali dicengangkan dengan kebijakan penguasa baru-baru ini. Pasalnya, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sejumlah bahan pokok atau sembako dan jasa pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. 

Tak hanya sembako dan jasa pendidikan. Pemerintah pun berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pelayanan kesehatan medis, khususnya jasa bersalin. Hal itu tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (merdeka.com, 13/06/2021).

Lebih mencegangkan lagi, di saat pemerintah ingin mengenakan pajak pada bahan pokok, pendidikan dan kesehatan dengan dalih adanya distorsi ekonomi disebabkan tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Serta, untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil.

Pemerintah justru memperpanjang diskon 100% Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Semula kebijakan ini hanya berlaku sampai akhir Mei 2021. (detikfinance, 14/06/2021). Sungguh, ngenes bukan?

Hal ini jelas membuat polemik di kalangan masyarakat, bahkan elit politik. Sebab, ini dinilai sangat membebani nasib rakyat dan menciptakan ketidakadilan. Bayangkan saja, biaya kehidupan mulai kebutuhan sembako, pendidikan dan kesehatan dari sebelum dikenakan pajak saja sudah sulit dan mahal, apalagi dikenakan pajak. Rencana pengenaan pajak terhadap kebutuhan pokok jelas akan membuat harga bahan pokok kian mahal, begitupun dengan pendidikan dan kesehatan. Sehingga, hal ini akan membuat rakyat kian merana. 

Dalam hal ini Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pengenaan pajak pada bahan pangan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi. Apalagi, rencana ini dibahas di tengah pandemik Covid-19.

Dia juga mengungkapkan, pengenaan PPN pada barang pokok yang banyak dibutuhkan konsumen akan menjadi beban baru bagi masyarakat. Pengenaan PPN berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok. (kompas.com, 10/06/2021). Sungguh ironis bukan? 

Pajak, Pemasukan bagi Negara

Indonesia sejatinya merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan Indonesia terbentang dari ujung barat hingga ujung timur, mulai dari lautan, hutan, minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. (kompas.com, 28/05/2021). 

Sungguh fantastis kekayaan alam Indonesia, namun kekayaan alam tersebut nyatanya tidak mampu menjadi penopang kesejahteraan rakyat. Sebab, pengelolaan sumber daya alam telah keliru. Dimana, Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme yang berasas pada aspek manfaat dan kebebasan. 

Kebebasan kepemilikan inilah yang meniscayakan para pemilik modal (kapital) menguasai aset negeri-negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah. Padahal, sejatinya SDA tersebut adalah harta milik umat/rakyat yang haram untuk dikuasai individu ataupun swasta. Ditambah lagi basis ekonomi kapitalis, adalah materi, sehingga apa pun itu jelas untuk meraup keuntungan individu atau segelincir orang. 

Alhasil, sumber daya alam tidak bisa dinikmati oleh rakyat, namun hanya dinikmati para pemilik modal atau segelincir orang. Hal ini juga yang mengakibatkan negara tidak memiliki harta atau pemasukkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Maka wajar, jika pajak menjadi salah satu alternatif pemasukkan utama negara. 

Dengan ini menjadikan para penguasa berusaha memajaki hampir seluruh kehidupan rakyatnya. Menyasar seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dan mewajibkan pajak atas segala transaksi. Seperti pajak bangunan, tanah, motor, mobil, sembako, dan lain sebagainya tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin akan menangung pajak tersebut. 

Hal ini jelas akan meembuat rakyat merana, bahkan menzalimi semua masyarakat. Karena masyarakat akan dibayang-banyangi dengan kewajiban pajak tersebut, dan apabila tidak membayar pajak, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Padahal memunggut pajak tanpa alasan yang syar’i sama halnya dengan tindakan memungut cukai (al-maksu), yang telah jelas dilarang oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai.” (HR. Ahmad, ad-Darami dan Abu Ubaid).

Pajak dalam Islam

Islam juga mengenal adanya pajak, bahkan pajak hukumnya diperbolehkan. Namun demikian, pelaksanaan pemunggutan pajak harus sesuai syariat Islam. Tidak diperbolehkan negara secara semena-mena memunggut pajak dari rakyatnya. Apalagi dijadikan sebagai penopang kebutuhan utama negara. Sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis liberal saat ini. 

Pajak pada dasarnya merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, namun ini diwajibkan bila kondisi Baitul Mal mengalami kekosongan harta.

Baitul Mal sendiri memiliki pos-pos pemasukan yang berasal dari fai, kharaj, ‘usyur, dan harta milik umum atau pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dialihkan menjadi milik negara. Sehingga negara boleh memunggut pajak jika tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana negara tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban. Sehingga pajak tersebut menjadi wajib. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara di antaranya sebagai berikut:

Pertama, negara berkomitmen dalam penerapan syariat Islam. Kedua, negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh musuh. Ketiga, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara (Baitul Mal) betul-betul kosong.

Keempat, pemungutan pajak hanya diberlakukan oleh orang-orang kaya saja atau orang yang mempunyai kelebihan harta, tidak boleh diberlakukan oleh rakyat miskin.

Sebagaimana sabda Rasulullah, “Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya.” (HR. Bukhari melalui jalur Abu Hurairah). 

Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting. Keenam, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Sehingga pemungutan pajak tidak dilakukan secara massif tanpa pandang bulu yang mengakibatkan rakyat terzalimi.

Inilah indahnya sistem ekonomi Islam yang menjadikan syariat Allah sebagai asas untuk berpijak. Yang memiliki tujuan dan paradigma yang lurus dan jelas, dan berpedoman akan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top