Oleh Yuli Ummu Raihan

Aktivis Muslimah 


Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski baru sekadar rencana penolakan atas rencana ini kian gencar disuarakan. Salah satunya dari beberapa fraksi di DPR RI. Hujan kritik ini perlu kita apresiasi, namun bukan solusi, karena akar masalahnya ada pada paradigma ekonomi yang saat ini diterapkan. 

Menanggapi polemik ini, Kementerian Keuangan buka suara dengan mengatakan bahwa ini baru sekadar wacana ke depan, tidak untuk saat ini. Negara masih fokus menolong rakyat dengan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi. Bahkan sembako adalah salah satu yang masih disubsidi negara dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (CnnIndonesia, 12/6/2021) 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menyayangkan, dokumen yang belum dibahas di DPR tersebut sudah bocor ke publik. Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, mengakui bahwa draf rencana pengenaan pajak PPN untuk sembako dan sekolah yang tertuang dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah masuk dalam Prolegnas 2021.

Sungguh ironis, di tengah pandemi yang belum teratasi rakyat malah dibayang-bayangi tagihan pajak yang semakin mencekik. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. 

Prinsip berimbang antara pendapatan dan pengeluaran dalam menyusun APBN, membuat pajak dan utang negara semakin meningkat. Ahli ekonomi menyebut utang Indonesia sudah berada di lampu kuning. Hingga April 2021 telah mencapai Rp6.527,29 triliun.  Parahnya ada aroma ketidakadilan dalam pungutan pajak ini. Pemerintah justru akan memberlakukan tax amnesti jilid II bagi para pengemplang pajak yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Terjadi manipulasi besaran wajib pajak, tunggakan, bahkan tidak membayar pajak. Mereka diberi keluangan, sementara rakyat kecil menjadi tumbal dengan dalil keadilan dan gotong royong. 

Berbeda dengan negara yang berlandaskan Islam, pajak bukanlah sumber pemasukan negara, melainkan jalan terakhir yang diambil saat negara mengalami defisit pendapatan. 

Dalam Islam sumber pemasukan negara bersifat tetap dari beberapa sumber, di antaranya:

1. Dari sektor kepemilikan individu (sedekah, zakat, hibah dan lain-lain). 

2. Dari sektor kepemilikan umum (pertambangan, minyak bumi, gas, hutan, dan kekayaan alam lainnya). 

3. Dari sektor kepemilikan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, 'usyur dan lainnya). 

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang merupakan salah satu sektor kepemilikan umum. Jika negara mengelola dengan baik, lalu mengembalikan hasilnya kepada rakyat, maka tidak perlu ada pajak lagi. 

Pajak hanya boleh dipungut ketika anggaran negara defisit, sementara ada pengeluaran yang wajib dikeluarkan dan dikhawatirkan akan membawa mudarat ketika tidak dipenuhi. 

Islam juga mengatur kaidah dalam pengalokasian anggaran belanja negara, yaitu:

1. Khusus harta yang berasal dari zakat, maka hanya boleh dikeluarkan untuk 8 asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an. 

2. Pos pengeluaran yang bersifat wajib untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin. 

3. Menggaji para pejabat atau orang-orang yang telah mencurahkan jasa untuk kepentingan negara seperti pegawai, hakim, tentara, pejabat pemerintahan. 

4. Pos untuk membiayai pembangunan sarana publik yang sifatnya wajib, ketika tidak ada maka akan menimbulkan mudarat. Seperti jalan, sumber air bersih, rumah sakit dan lainnya.

5. Pos pembelanjaan yang bersifat situasional, seperti saat ada bencana alam, atau wabah seperti saat ini. 

6. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana umum yang sifatnya tidak wajib (penunjang). Pos ini tidak akan dikeluarkan jika kondisi keuangan negara defisit. 

Dalam sistem Islam, pajak dan utang bukan sumber pemasukan utama, melainkan opsi terakhir yang bisa diambil ketika kondisi negara defisit anggaran. Negara akan menempuh beberapa cara berikut:

Meningkatkan pendapatan. Negara akan memaksimalkan pengelolaan harta milik negara, bisa dengan menyewakan tanah untuk membangun pemukiman, pasar, gudang, dan lainnya. Mengelola perkebunan negara secara penuh atau sistem bagi hasil, membayar buruh dan lainnya. Dalam hal ini negara tidak bertindak sebagai pedagang, yang fokus mencari keuntungan semata.  

Negara juga bisa melakukan hima (pengkhususan) terhadap sebagian harta milik umum. Misal saja, tambang emas di Papua untuk membiayai penanganan pandemi saat ini. Negara juga bisa mengoptimalkan pungutan seperti kharaj dan jizyah. 

Opsi terakhir baru menarik pajak sesuai ketentuan syariat. Pajak dalam Islam bersifat situasional, bukan tetap. Hanya ditarik dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta setelah terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya.  

Pajak hanya dipungut dari orang muslim, dan hanya saat anggaran negara defisit, sementara ada kebutuhan yang wajib dibiayai oleh negara dan umat Islam. 

Selain itu, negara juga harus menghemat pengeluaran. Terutama pengeluaran yang tidak wajib dan bisa ditunda. Saat ini negara defisit karena banyak anggaran yang tidak penting tapi dipaksakan. Sarana umum yang ada masih layak tapi sudah merencanakan pembangunan sarana lain. Untuk kebutuhan para pejabat seperti mobil dinas, renovasi gedung dan fasilitas lain yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. 

Saat semua opsi ini telah dilakukan, tetapi negara tetap mengalami defisit maka negara boleh berutang. Namun tetap terikat dengan syariat yaitu tidak berbasis riba, tidak mengambil utang dari negara tertentu, atau lembaga keuangan internasional yang akan menghilangkan kedaulatan negara. 

Demikianlah syariat Islam telah mengatur sedemikian sempurna terkait pajak. Pajak bukan sumber pemasukan utama negara Islam, melainkan salah satu opsi yang bisa diambil. Wallahu a'lam bishashawab.

 
Top