PAJAK, ANTARA SOLUSI DAN DISKRIMINASI

 


Oleh :

Inge Oktavia Nordiani, S. Pd

(Pemerhati masalah publik)


Ada Apa dengan negeriku kini? Baru-baru ini tengah terdengar sebuah wacana bahwa pemerintah akan memberikan pajak terhadap berbagai kebutuhan pokok rakyat.  Informasi mengenai dikenakannya PPN bagi sembako diketahui berdasarkan bocoran draf kelima atas undang-undang ke 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsum (Kompas.com, 11/6/2021). Tidak hanya pada sembako begitu juga pada pendidikan yang akan dikenakan pajak. Hal ini ibarat petir di siang bolong. Pasalnya kondisi pandemi yang belum berkesudahan yang itu meniscayakan semakin terpuruknya kondisi ekonomi rakyat, kini rakyatpun harus siap menambah daftar pengeluaran kebutuhan pokoknya.


Wacana ini menimbulkan reaksi pasti pada rakyat dan memunculkan berbagai asumsi dan persepsi dari berbagai kalangan. Betapa tidak ketidakadilan semakin terasa ketika pemerintah memberikan keringanan bahkan penghapusan pajak bagi kalangan kapitalis. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan penyesuaian pajak seperti memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPN-BM) untuk kendaraan bermotor. Pemerintah juga merelaksasi pajak properti, hingga tax amnesty (pengampunan pajak) dan beberapa insentif pajak lain dengan alasan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. (Kompas.com, 10/6/2021).


Seharusnya pemerintah dalam merencanakan pembuatan kebijakan bisa professional dan dapat mengambil contoh dalam abad keemasan di masa kekhilafahan. Tidak menjadikan pajak sebagai pemasukan utama. Pajak dalam masa khilafah menjadi pemasukan yang sifatnya tidak tetap yaitu instrumental dan insidental. Bersifat instrumental, karena islam menetapkan kepada kaum muslim fardhu kifayah  untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana di baitul mal tidak ada.  Ini menjadi instrument pemecahan masalah. Bersifat insidental karena tidak diambil secara tetap bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syara` untuk mengambilnya. 


Namun ini tidak mungkin terjadi selama pemerintah condong pada kapitalisme sekuler yang didalamnya meniscayakan hal tersebut. Apabila pemerintah tetap bersikukuh memuluskan wacana tersebut, maka akan semakin tampak bentuk kedzoliman itu.