Oleh Ratna Handayani

(Anggota Pena Muslimah Jambi dan Aktivis Dakwah) 


Utang dari masa ke masa seakan menjadi makanan pokok bagi anggaran negara. Utang pemerintah pusat membengkak. Periode April 2021 meroket menjadi Rp 6.527,29 triliun. Dengan jumlah itu, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu bertambah Rp82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya sebesar Rp6.445,07 triliun. (detik.com, 7/6/2021).

Menanggapi hal ini, Ekonom Indef Bhima Yudistra mengatakan rasio utang pemerintah diperkirakan tembus 50-55% tahun ini. Kekhawatiran terbesar ada pada kemampuan bayar utang pemerintah yang semakin rendah. Imbasnya pemerintah harus terbitkan utang baru lagi kadang dengan bunga yang mahal. Kondisi ini menyebabkan overhang utang dimana beban utang yang makin besar hambat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan masalah utang memang perlu ditanggapi dengan serius. Utang kita semakin menumpuk bahkan rasio terhadap PDB mencapai 41,64%. 

"Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat kondisi perekonomian belum pasti namun sudah terbebani dengan utang yang terus menumpuk," katanya. 

Telebih debt service ratio (DSR) juga meningkat yang menunjukkan penambahan utang tidak disertai dengan peningkatan kinerja komponen penambah devisa, seperti ekspor. 

"Hal tersebut akan diperparah jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka akan semakin mengkhawatirkan," ucap dia.

Bahaya Pembangunan Berbasis Utang

Dalam sistem ekonomi kapitalis, defisit anggaran adalah jalan yang ‘harus’ ditempuh sebuah negara agar dapat berutang. Jika tidak ada negara yang defisit anggaran, maka IMF, World Bank, atau lembaga peminjam utang menjadi tidak berguna.

Utang biasanya dijadikan pengikat bagi pemilik kepentingan kepada negara yang diutangi. Negara kreditur (pemberi utang) pasti mengambil untung dari negara debitur (penerima utang).

Dengan utang, negara penerima utang akan terjerat dan selalu bergantung. Ditambah bunganya yang kian membumbung. Maka dipastikan, negara yang gemar mencari pinjaman utang luar negeri sulit berlepas diri. Pada akhirnya, membangun negara mandiri dan kuat hanyalah ilusi jika utang masih diingini.

Apakah ini yang diinginkan Indonesia di masa mendatang? Mewariskan utang tinggi pada generasi. Inilah konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme. Risiko bagi negara pengemban demokrasi yang hanya bisa melahirkan pemimpin pro kapitalis. Memimpin negeri hanya untuk menjadi bancakan para oligarki. Pada akhirnya, rakyat menjadi korban keserakahan penguasa dan pengusaha.

Sesungguhnya utang luar negeri untuk mendanai proyek negara adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara. Hal ini akan memperpanjang derita rakyat, di samping utang digunakan untuk menjajah dan mengintervensi suatu negara.

Islam dan Khilafah Pembangunan Menyejahterakan Bebas Utang

Di negara Khilafah, Baitulmal merupakan lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitulmal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitulmal.

Ada tiga pos pendapatan dalam Baitulmal yang memiliki banyak jenis pemasukannya. Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari’ kepada jemaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Ketiga, bagian sedekah. Bagian sedekah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. (muslimahnews.com, 20/10/2018).

Negara Khilafah tidak akan membangun infrastruktur dengan skema utang luar negeri. Pembiayaan pembangunan infrastruktur bersumber dari Baitulmal. Jika Baitulmal tidak ada dana, baik habis karena peperangan atau bencana, maka harus dilihat.

Jika proyek infrastruktur itu penting dan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, di mana jika tertunda dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, maka dalam kondisi ini negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup, negara bisa menetapkan pajak khusus bagi masyarakat yang mampu untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Negara tidak akan melakukan pinjaman utang luar negeri. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara.

Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’i.

Selain itu, utang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum muslim. Jadi, selama ada (beban) utang ini, umat selalu berada dalam kondisi terpuruk. Dengan demikian, Khalifah tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja. (Sistem Keuangan Negara Khilafah, Abdul Qadim Zalum, hlm. 100)

Dengan mekanisme ini, membiayai negara tanpa utang bukanlah utopi atau mimpi. Sebab, dengan pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan maksimal, negara Khilafah bisa mencukupi kebutuhan rakyat tanpa harus berutang dan mengandalkan kreditur untuk berinvestasi.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top