Naik Haji Batal, Ciri Sistem Negara Gagal


Oleh Marita Handayani

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah


Dikutip dari cnbcindonesia.com (6/6/2021), Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin. Dengan adanya kebijakan ini, maka jemaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah larangan pertama diberikan pada 2020 lalu.


Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers belum lama ini. Yaqut mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal Pembatalan Keberangkatan Haji tersebut.


Dua tahun sudah ibadah haji dibatalkan oleh pemerintah negeri ini. Sungguh miris! Di tengah kaum muslim yang ingin melaksanakan rukun Islam yang terakhir untuk menyempurnakan ibadah, pemerintah terkesan menghalangi dengan alasan pandemi.


Padahal tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Adapun jika setiap individu ingin beribadah, seharusnya pemerintah berkewajiban memfasilitasinya. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak untuk itu. Tidak boleh ditentang apalagi dihalangi.


Sudah tak aneh lagi jika rakyat dibuat bingung oleh kebijakan pemerintah sendiri. Karena sistem yang diemban adalah sistem kufur yang rusak. Sistem kapitalis yang sentimentil pada ajaran Islam maka akan selalu mengesampingkan masalah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam.


Negara berperan penting dalam tata cara pelaksanaan ibadah apalagi ibadah haji yang membutuhkan tekad, mental dan bekal yang cukup untuk memenuhinya. Negara sebagai ra'in (pengurus umat), seharusnya menjamin kebutuhan rakyat dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Tidak terkecuali dalam perkara ibadah haji.


Jika sistem Islam diterapkan maka akan senantiasa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, agar terlaksananya ibadah haji yang hanya satu tahun sekali dapat berjalan dengan optimal. Kesempurnaan sistem ini selalu menjadikan ibadah sebagai hal yang utama. Sarana dan prasarana disiapkan seperti halnya pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan ‘Abdul Hamid II yang membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji yang dikenal sebagai Hijaz railway.


Begitu nampak jelas tugas seorang pemimpin yang menjembatani rakyatnya dalam ritual ibadah kepada Allah Swt. Karena ibadah merupakan salah satu cara yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju jalan takwa. Pemimpin menjalankan perannya tanpa keraguan atau bahkan mengharap imbalan materi, karena ia menyadari bahwa amanahnya sebagai pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban.


Begitu paripurna dan agungnya sistem Islam bernama Khilafah. Semua sudah diatur dan diurus sesuai Al-Qur'an dan As Sunnah. Melaksanakan ibadah pun bukan menjadi hambatan. Karena negara dan rakyat sadar jika ditopang oleh pilar ibadah yang kuat maka akan terwujud indahnya Islam yang rahmatan lil'alamin.


Wallahu a'lam bishshawab.