Menguak Kerinduan Baitullah yang Terhambat Covid-19



Oleh: Netta Wardhani Savira

(Aktivis Mahasiswa Tual)


Lagi pembatalan haji terjadi di Indonesia. Hal ini bukan pertama kali terjadi. Calon jamaah haji tahun 2021 juga gagal diberangkatkan dengan alasan karena masih terpapar Pandemi Covid 19. Keputusan Menag No. 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. 


Dalam kesempatan lain, pemerintah menegaskan bahwa dana jemaah haji Indonesia aman. Hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi juga baik-baik saja. Pemerintah pun sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain terkait hal ini. (news.detik.com, 5/6/2021).


Permasalahan Ini bukanlah hal yang sepele. Keinginan para calon jamaah haji untuk segera berhaji tahun ini pupus. Sayangnya, bagi para calon jamaah haji yang sudah berusia lanjut, ada rasa takut karena berpikir kematian akan menghampiri duluan sebelum melakukan ibadah haji. Kekecewaan pasti dirasakan oleh mereka karena impian berangkat haji sudah dua kali berturut-turut dibatalkan.


Perlu diketahui, bahwa Arab Saudi mengijinkan 11 negara untuk masuk melakukan pelaksanaan haji, antara lain negara Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia, serta Uni Emirat Arab. Dengan alasan karena merupakan negeri dengan warga muslim yang banyak. Hal ini menjadi pemicu yang berakibat kekecewaan besar bagi Indonesia yang juga merupakan negara mayoritas muslim.


Negara dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembatalan haji ini. Patut di pertanyakan pula, komitmen dan kerja keras apa yang dilakukan sehingga pelaksanaan haji tahun ini pun dibatalkan.


Jika serius, maka seharusnya pemerintah mengurus hal ini jauh-jauh hari sebelum terjadi kesalahan seperti ini.


Rakyat harus berulang-ulang merasa kecewa dengan tindakan yang diambil oleh negara. Jika tidak bertanggung jawab pastinya akan dipertanyakan Bagaimana peran negara menjamin kewajiban ibadah haji bagi warga negaranya?


Mengenai pembatalan haji ini juga banyak menuai kontra antara para jamaah haji kepada negara. Dengan dalih karena masih pandemi, akibatnya pelaksanaan haji ini dibatalkan. Namun, ada komentar negatif jika haji ini dibatalkan karena pandemi, mengapa warga negara asing China di perbolehkan masuk di Indonesia? 


Sebenarnya, reaksi umat yang begitu keras terhadap pembatalan haji bukan hanya sebatas penjelasannya yang tak memuaskan akal mereka. Namun, kebijakan penguasa memang sering kali inkonsisten. Implementasinya yang juga buruk membuat publik kurang percaya terhadap apa yang menjadi putusan pemerintah.


Menurut pengamatan yang dilakukan, ada dua aspek yang dilihat dari pembatalan haji yang kedua kalinya ini, yaitu dilihat dari aspek dana yang pastinya semakin menumpuk dan juga aspek pengelolaan jamaah, karena pembatalan haji yang kedua ini tentu akan makin menambah panjang antrean.


Dari sini jelaslah sudah, polemik pembatalan keberangkatan haji berasal dari asas suatu negara yang sekuler. Penyelenggaraan haji seolah hanya dilihat dari aspek ekonominya saja, bukan pelayanan penguasa dalam memfasilitasi warganya dalam beribadah. Agama dalam sistem sekuler hanya diposisikan sebagai penguat ekonomi, bukan landasan berjalannya roda pemerintahan.


Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, tugas seorang pemimpin adalah mengurusi kebutuhan ummat. Khalifahlah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebutuhan umat, termasuk permasalahan ibadah.


Khalifah akan menciptakan sistem yang dapat menjaga jawil iman masyarakat, salah satunya dengan memfasilitasi warganya beribadah. Sehingga, mereka akan khusyuk menjalankannya, tanpa dibebankan permasalahan teknis lainnya.


Pengurusan haji termasuk pemberangkatannya adalah satu upaya khalifah melayani warganya dalam beribadah. K.H. Hafidz Abdurahman memerinci apa saja yang menjadi kebijakan khalifah dalam mengatur permasalahan haji agar umat bisa dengan mudahnya beribadah haji.


Pertama, khalifah membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah, dari pusat hingga daerah. Departemen ini mengurusi urusan haji, mulai dari persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke negara asal. Departemen ini bisa berhubungan dengan Departemen Kesehatan dan transportasi.


Kedua, ongkos naik haji (ONH), besar kecilnya disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jemaah berdasarkan jaraknya dengan tanah haram (Makkah—Madinah). Adapun penentuan ONH bukan berdasarkan untung rugi, apalagi menggunakan dana haji untuk bisnis, investasi, dan sebagainya.


Namun, paradigma yang harus dibangun adalah negara sebagai pengurus urusan umat. Hal ini akan memudahkan jemaah untuk pergi haji, misalnya dengan meringankan biaya haji. Semua itu adalah bentuk ketundukan penguasa pada syariat.


Seperti pada masa Kekhalifahan Utsmani, Khalifah Sultan Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Jemaah haji dari berbagai pelosok dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji.


Begitu pun yang dilakukan Khalifah pada masa Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Mekkah—Madinah). Di masing-masing titiknya dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.


Ketiga, penghapusan visa haji dan umrah. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, seperti KTP atau paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir.


Maka dari itu, rumitnya permasalahan birokrasi haji saat ini, faktor terbesarnya adalah karena negeri-negeri muslim sedang disekat-sekat oleh nasionalisme.


Keempat, pengaturan kuota haji dan umrah. Kuota bisa berdasarkan hadis kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup. Dengan data yang akurat, Khalifah akan memprioritaskan jemaah yang memang belum pernah pergi haji.


Begitu pun kuota bisa berdasarkan pada dalil kewajiban haji dan umrah pada seseorang yang mampu. Sehingga, seseorang yang belum mampu tidak usah memaksakan.


Kelima, pembangunan infrastruktur Makkah—Madinah tidak boleh menghilangkan situs-situs bersejarah, karena situs-situs ini bisa membangkitkan kembali memori jemaah haji tentang perjalanan hidup Nabi dalam membangun peradaban Islam.


Sekilas gambaran yang dilakukan sang Khalifah dalam mengurusi ummatnya. Tidak lain agar ummatnya merasa puas, dan agar ummat tau bahwa inilah Islam, agama yang memberikan kedamaian serta kebahagiaan jika kita mengambilnya secara kaffah tanpa kompromi. Karena sejatinya Islam hadir untuk menyempurnakan kita.


Wallahu'alam bishsawab