Oleh Fatin

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Tahun ini pemerintah melalui Kemenag telah membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji dengan alasan adanya pandemi. 

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban agung dalam Islam.

Nabi saw. bersabda:

"Islam dibangun atas lima perkara;  kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat;  haji dan shaum Ramadhan." (HR al- Bukhari).

Allah Swt. berfirman:

"Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (TQS Ali Imran (3): 97)

Dalam ayat di atas yang dimaksud mampu di sini adalah:

1. Mampu secara badaniah, sehat, mampu menempuh perjalanan dan bisa melaksanakan semua rukun haji dengan sempurna. 

2. Mampu secara maliyah, adanya kecukupan harta untuk berangkat ke Tanah Suci dan kembali ke negeri asalnya, untuk bekal perjalanan serta untuk keluarga yang wajib dinafkahi. 

3. Amaniah, keamanan calon jamaah haji terjamin baik dari gangguan penjahat ataupun peperangan. Termasuk juga aman dari gangguan alam seperti badai di lautan dan wabah penyakit yang berbahaya. Dalam sejarah pernah terjadi pembatalan ibadah haji, misalnya karena wabah pada tahun 1814 juga tahun 1837 dan kolera tahun1846.

Ketika Islam diterapkan, maka syariat Islam  menetapkan khalifah untuk mengurus pelaksanaan haji dan keperluan para jamaah haji. Memberikan perhatian dan pelayanan kepada para jamaah haji dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah tanpa ada unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara.

Jika negara harus menetapkan ONH (ongkos naik haji), maka nilainya akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari Tanah Suci.

Khalifah berhak mengatur kuota haji dan umroh dengan memperhatikan bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup dan kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jamaah haji yang belum pernah berhaji, tapi sudah memenuhi syarat dan berkemampuan,  maka mereka akan diprioritaskan.  Dengan begitu antrian panjang haji akan bisa dipangkas,  karena hanya yang benar-benar mampu yang diutamakan. Khalifah juga akan menghapus visa haji dan umrah, karena pada hakekatnya umat Muslim berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat- sekat oleh batas daerah dan negara. Selain itu khalifah juga akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran,  ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji.

Dengan demikian, jika terjadi pandemi atau wabah, khilafah akan tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, pemberian vaksin bagi para jamaah haji, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang mencukupi.

Semua aktivitas khilafah dalam pengurusan haji dilakukan dengan prinsip ri'ayah (pelayanan), bukan bersifat komersial atau mengambil keuntungan dari jamaah. 

Demikianlah keagungan pelayanan haji yang dilakukan oleh para khalifah. Mereka benar-benar berkhidmat melayani tamu-tamu Allah sesuai syariat Islam.

 
Top