Lagi-lagi BUMN Rugi, hanya Islam Solusi yang Pasti


Oleh Ummi Nissa

Penulis dan Member Komunitas Muslimah Rindu Surga


BUMN merupakan perusahaan milik negara yang dikelola sebagai sumber pendapatan negara. Alih-alih memberi keuntungan untuk kesejahteraan rakyat, yang terjadi kini justru sebaliknya malah menderita kerugian.


Besar pasak dari pada tiang, ungkapan ini tampaknya cocok untuk menggambarkan kondisi keuangan yang menyebabkan kerugian terus terjadi di tubuh perusahaan milik negara ini. Salah satu perusahaan yang diambang kebangkrutan kini dialami oleh maskapai penerbangan Garuda.


Sebagaimana dilansir oleh Finance.detik.com (Jumat, 4 Juni 2021), kinerja perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk saat ini menurun. Buktinya perusahaan ini mengalami kerugian sampai US$ 100 juta atau sekitar Rp1,43 triliun (asumsi kurs Rp14.300) per bulan. Dari kondisi ini tampak pemasukan yang diterima tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.


Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang biasa disapa Tiko menyampaikan, beban biaya yang dikeluarkan per bulannya sekitar US$ 150, sementara pendapatannya hanya US$ 50 juta. Alhasil pengeluaran lebih besar dari pemasukan. 


Menurutnya, masalah ini harus secepatnya diatasi. Dengan proses restrukturisasi terhadap utang agar Garuda tetap bisa bertahan. Namun hal ini juga tetap berisiko, Garuda bisa gulung tikar jika restrukturisasi tidak disetujui dan munculnya persoalan-persoalan hukum.


Pendapat yang senada juga disampaikan oleh seorang pengamat bisnis penerbangan AIAC Arista Atmadjati. Ia mengatakan maskapai plat merah ini masih bisa diselamatkan dari kebangkrutan. Meskipun perusahaan ini tengah dililit utang yang mencapai Rp70  Triliun, ia masih berharap pemerintah bisa melakukan gerak cepat untuk membantu pendanaan utang Garuda. 


Menurutnya, Garuda Indonesia masih ada harapan untuk diselamatkan dengan tolak ukur atau _benchmarking_ seperti kasus-kasus maskapai penerbangan di beberapa negara. Salah satunya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah. (sindonews.com, Minggu, 6/6/2021) 


Kerugian yang diderita perusahaan milik negara ini, tidak hanya menimpa maskapai penerbangan Garuda saja. Akan tetapi perusahaan-perusahaan lainnya pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Sebut saja PT PLN, Perusahaan Listrik Negara (Persero)  dimana utangnya sampai saat ini mencapai Rp 500 Triliun. (Finance.detik.com Jum'at, 4/6/2021)


Nasib yang sama juga dialami oleh Perusahaan BUMN Karya yang mengalami kerugian pada Tahun 2020 kemarin. Menurut laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan konstruksi BUMN, di antaranya PT Waskita Karya (persero) Tbk  mengalami kerugian sampai Rp7,3 Triliun. Padahal Tahun 2019 lalu perusahaan ini mendapat laba bersih Rp938 Miliar. (Economy.okezone.com Senin, 5/4/2021)


*Sistem ekonomi liberal, biang kerugian di tubuh BUMN*


Kerugian yang terjadi dalam perusahaan milik negara ini patut dikritisi oleh masyarakat. Sebab rakyat  selayaknya mendapatkan kesejahteraan dari adanya BUMN ini, akan tetapi yang terjadi justru  kesengsaraan. Rakyat dibebani pajak yang semakin tinggi karena negara tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaanya, sebaliknya malah menambah beban utang.


Polemik yang terjadi dalam tubuh BUMN ini terus bergulir, ibarat benang kusut yang sulit untuk diurai. Mulai pelaksanaan hingga pengawasan semuanya bermasalah. Kondisi ini disebabkan karena adanya tata pengelolaan yang tidak tepat.


Saat ini tata pengelolaan perusahaan milik negara diserahkan pada orang-orang yang bermental kapitalistik, menjadikan orientasi perusahaan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan. Sehingga tidak ada beda dengan korporasi swasta, yang tujuan dari usahanya hanya mendapatkan keuntungan. 


Pengawasan negara pun lemah karena hanya berperan sebagai regulator kepentingan para kapitalis. Perusahaan plat merah ini seperti makanan yang menjadi bancakan keuntungan segelintir orang. Hal ini menambah buruk tata kelola yang ada.


Problem mendasar yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bermuara pada satu hal, karena negeri ini menganut sistem ekonomi liberal. Aturan ini lahir dari paham sekuler kapitalis, yang menjadikan pemiliki modal sebagai pihak yang berkuasa.

Dalam aturan ini siapapun diberi kebebasan memiliki kekayaan sebesar-besarnya asalkan memiliki modal. Sehingga wajar jika terjadi privatisasi atau swatanisasi pada anak prusahaan BUMN. Aset-aset strategis negara pun diperjualbelikan dengan mudah, sebab orientasinya hanya untung dan rugi.


*Aturan Islam solusi yang pasti*


Tata kelola yang tidak tepat disertai paradigma pengurusan rakyat yang berkiblat pada ideologi kapitalis membuat BUMN menderita kerugian. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam.


Dalam pandangan Islam ada pembagian kepemilikan harta. Pertama harta milik negara yaitu setiap kepemilikan harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Dalam hal ini seperti pengelolaan bangunan, tanah, bandara yang dikelola oleh BUMN mengedepankan kemaslahatan masyarakat.


Hasil dari pemanfaatan harta milik negara ini dapat juga digunakan untuk berbagai kebutuhan rakyat. Sebab negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan memenuhi urusan rakyat, seperti menggaji pegawai, akomodasi jihad, pembangunan sarana dan prasarana publik dan lain sebagainya. Negara tidak boleh berperan sebagai pebisnis yang berorientasi hanya pada untung dan rugi.


Kedua, harta milik umum yaitu meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan sumber daya alam yang tak terbatas (air, infrastruktur jalan, energi, hutan, tambang minerba) tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada individu atau sekelompok orang . Sebab hal ini akan menghilangkan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengkonsumsinya.


Di samping itu, negara tidak boleh memungut biaya kepada rakyat terhadap pemanfaatan fasilitas umum, karena sejatinya sarana publik adalah milik rakyat bukan kepemilikan negara.


Adapun dalam masalah pembelanjaan dan pengembangan harta hanya boleh dilakukan pada usaha-usaha yang dibolehkan syariat Islam. Maka negara dilarang untuk membelanjakan dan mengembangkan harta pada sektor-sektor yang diharamkan Allah Swt., semisal bekerjasama dengan asing dengan meminjam utang riba, ataupun privatisasi milik umum atau negara untuk kepentingan para kapitalis. 


Dengan pengelolaan kepemilikan yang sesuai dengan syariat Islam maka rakyat akan mendapatkan kesejahteraan bahkan keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana firman Allah Swt.:


_"Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa,pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka menfustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan_" (QS. Al- A'raf : 96)


_Wallahu alam bishawab._