Oleh Ummu Nadhif 

(Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Sosial)


Permasalahan krisis pangan terus menjadi ancaman di berbagai negara, seperti krisis pangan di Myanmar yang berpotensi menjadi bencana kelaparan ekstrem. Terlebih akibat perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser pada Februari lalu. Ekonomi dan sistem perbankan di negeri tersebut menjadi lumpuh. 


Krisis pangan juga terjadi di Suriah, akibat lahan pertanian yang makin sedikit. Dikutip dari Human Right Watch (21/3/2021), konflik bersenjata selama satu dekade telah menyebabkan kekurangan gandum yang parah di Suriah. Selain itu, banyak pula toko roti yang ikut hancur dan tidak dapat beroperasi selama satu dekade konflik. Terutama oleh pemerintah Suriah dan sekutunya, yang telah menyebabkan kekurangan gandum yang parah.


Ditambah kebijakan pemerintah Suriah yang mengizinkan distribusi roti yang diskriminatif, korupsi, dan pembatasan berapa banyak roti bersubsidi yang dapat dibeli orang sehingga menyebabkan kelaparan. Kondisi ini berbanding terbalik dari pernyataan pejabat Suriah yang menyatakan prioritas utamanya adalah memastikan setiap orang memiliki cukup roti.


Dalam hal ini, dapat disimpulkan pemerintah Suriah gagal mengatasi krisis pangan. Kondisi ini juga berkaitan dengan  kebijakan dari kapitalisme yang begitu pro dengan para korporat sehingga menyebabkan lahan stok pangan terus menerus terdegradasi. Akibatnya pasokan pangan tidak mencukupi supply and demand. Kapitalisme juga yang membuat penguasa menjadi miskin hati kepada rakyatnya. Sehingga mereka tega mengorbankan nyawa rakyatnya demi eksistensi kekuasaan mereka.


Kezaliman kebijakan distribusi pangan kapitalisme ini semakin dikuatkan dengan terjadinya kesenjangan pangan. Dikutip dari wantimpres.go.id penduduk dunia yang kekurangan makanan telah melebihi 1 miliar orang dan yang salah makan lebih banyak lagi, yaitu sekitar 2 miliar orang. Sedangkan makanan berlebihan melebihi 1,5 miliar dan yang sangat berlebihan sekitar 700 juta orang. Data ini menunjukkan hampir semiliar penduduk dunia kurang pangan,  sementara segelintir negara kapitalis berkelebihan pangan. 


Lebih buruk lagi kondisi umat Islam di wilayah konflik. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan pangan dan konsumsi pangan yang berimbang. Kebijakan konvensional dari pemerintah tidak cukup untuk merespon tantangan yang dihadapi dengan ketahanan pangan. Maka bukan hal aneh jika krisis pangan selamanya akan menjadi masalah akut dalam sistem kapitalisme.


Kondisi ini sangat jauh berbeda ketika sistem Islam hadir dengan solusi fundamental atas masalah kebutuhan pokok pangan dan ancaman krisis. Dalam hal ketahanan pangan maka Islam menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang strategis yang didukung oleh negara.


Ada tiga peran strategis pertanian dalam sistem Islam, yaitu:

1) Memenuhi ketersediaan pangan bagi rakyat.

2) Peran ketahanan pangan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

3) Peran ekonomi yang menjamin kemandirian negara (peran politik keamanan).


Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum juga menjadikan negara bisa terlepas dari cengkraman dan penguasaan asing. Islam memandang pengaturan produksi dan distribusi mutlak di tangan khalifah (pemimpin) sebab negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurus hajat rakyat, yaitu sebagai raa'in (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). 


Agar tujuan ini terealisasi, khalifah akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umat yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah, dalam menjamin kebutuhan produksi pangan setiap individu. 


Adapun untuk mengatur produksi pangan, khalifah akan melakukan upaya :

1. Optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan-bahan pokok. Mencakup tehnik irigasi, pemupukan, penanganan hama hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.

2. Adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebihan dalam konsumsi pangan.

3. Manajemen logistik, dimana masalah pangan dan yang menyertainya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi pangan melimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaan mulai berkurang.

4. Prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim.

5. Mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.


Adapun mekanisme distribusi seluruh rantai pasokan pangan tetap dikuasai negara, meskipun swasta atau korporasi boleh memiliki usaha pertanian. Korporasi hanya diperbolehkan sebagai penjual di toko-toko makanan. 


Oleh karena itu, gambaran mekanisme pengelolaan pangan dan penerapan sistem ekonomi negara Islam ini semakin menguatkan alasan kebutuhan kita dengan adanya khalifah sebagai pelindung (junnah) yang mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat negara mandiri dan mensejahterakan rakyat.


Wallahu a'lam Bisshawab

 
Top