Oleh Yani Rahmawati

Ibu Generasi Peduli Umat


Selasa, 1 Juni 2021, di tengah polemik yang sedang terjadi dalam tubuh KPK terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK yang lulus TWK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring.

Sebelum prosesi pelantikan tersebut sempat diwarnai aksi solidaritas, lebih dari 600 pegawai KPK meminta untuk menunda acara pelantikan. Aksi tersebut disebabkan karena pegawai KPK menganggap bahwa proses Tes Wawasan Kebangsaan itu bermasalah. 

Para aktivis antikorupsi menilai bahwa TWK ini adalah akal-akalan dari ketua KPK untuk menyingkirkan pegawai yang selama ini memiliki integritas tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Proses TWK sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN diikuti 1.349 orang, namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam tes tersebut. Di antara 75 orang yang tidak lulus adalah Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Harun Al Rasyid, Sujanarko dan Giri Suprapdiono. Kelima orang tersebut adalah orang-orang yang telah lama mengabdi di KPK dan kini tengah menyelidiki kasus-kasus besar seperti kasus dana bansos dan kasus di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan tersingkirnya salah satu orang yang berintegrasi dalam tubuh KPK Harun Al Rasyid, karena tidak lolos dalam TWK, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad turut bersuara. Ia  mempertanyakan apakah KPK masih akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setingkat menteri apabila 75 orang tersebut dipecat. (kompas.com, 8/5/2021).

Karena Harun Al Rasyid adalah orang yang paling sering melakukan Operasi Tangkap Tangan, dan dia dijuluki "Raja OTT".

Diungkapkan oleh sejumlah pegawai KPK yang mengikuti TWK ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan, misalnya terkait do'a Qunut, jilbab, pilih Pancasila atau Al-Qur'an, kenapa belum menikah dan sikap terhadap LGBT. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kental dengan narasi intoleransi.

Di negeri ini korupsi sudah sangat kronis dilakukan mulai dari pejabat daerah sampai pusat, namun mengapa tes seleksi lembaga anti korupsi malah bersandar pada pandangan keagamaan yang diklaim radikal. Seolah ajaran agama yang dipraktikkan secara konsisten akan memghalangi pemberantasan korupsi.

Padahal korupsi yang semakin masif ini terjadi karena diterapkannya sistem politik sekuler demokrasi yang korup. Ini adalah hal yang logis, karena dalam sistem ini siapapun yang ingin duduk di kursi kekuasaan, maka jalan mulusnya adalah dengan asas keuangan. Partai politik yang menjadi kendaraan tak serta merta memberikan tiket gratis, tapi ada harga yang harus dibayar untuk berlabuh di kursi kekuasaan.

Dalam ajang pesta demokrasi yang mahal, para politisi yang perlu dana politik bertemu dengan para pengusaha atau cukong yang ingin mengembangkan bisnisnya. Pada titik inilah kepentingan politik dan kepentingan bisnis bertemu, kemudian mereka bersatu menjadi oligarki yang menunggangi negara untuk kepentingan mereka. Dengan wewenang politik dan kekuatan uang mereka bisa membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis dan politik mereka, maka akan dibuat undang-undang yang melindungi mereka dari ancaman pidana korupsi atau setidaknya menyulitkan pemberantasan korupsi.

Tak heran jika berbagai upaya untuk melemahkan KPK dilakukan, hal ini tampak dari adanya revisi ke-3 UU KPK.  Lahirnya UU no 7 tahun 2020 yang merupakan perubahan ke-3 atas UU 24 tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), ini menegaskan KPK sedang dilemahkan secara sistematis, sehingga KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi menjadi tak bertaji.

Untuk membasmi korupsi yang semakin akut, hal pertama yang harus dilakukan adalah meninggalkan sistem yang terbukti korup dan gagal memberantas korupsi, lalu menggantinya dengan sistem yang benar-benar anti korupsi, sistem yang berasal dari Zat Yang Mahaadil, yaitu hukum syariah. Dengan diterapkannya hukum Islam (syariah Islam) maka akan terbentuk individu bertakwa, saling mengingatkan, menjaga dan mengoreksi atas dasar keimanan, sehingga terbentuk masyarakat yang takut ketika melanggar hukum Allah, dan takut melakukan korupsi.

Salah satu sumber terjadinya korupsi dalam sistem demokrasi kapitalis adalah biaya meraih jabatan publik yang mahal. Tapi dalam sistem Islam, jauh sebelum terjadi praktik korupsi telah diharamkan suap menyuap dan menutup pintu-pintu maupun celah untuk korupsi. Maka sistem Islam sejak awal dirancang mencegah terjadinya korupsi. 

"Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuk dia makan apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul." (HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim).

Islam menggunakan sistem yang sangat murah dalam hal pengisian jabatan publik. Sebagai contoh jabatan khalifah (kepala negara) tidak harus dipilih setiap 5 tahun, pengisian jabatan gubernur (wali), cukup diusulkan oleh majelis umat atau majelis wilayah di daerah yang kemudian disahkan oleh khalifah, tidak perlu ada pemilihan.  Jadi bisa dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah saat ini yang sangat mahal, namun tidak menjamin kualitas pemimpin itu dan tidak menjamin pula akan bebas korupsi.

Khatimah, solusi untuk mengatasi korupsi di negeri ini:

1.  Mengubah sistem demokrasi yang sangat mahal ini dengan sistem yang lebih efisien, yaitu sistem Islam. Sistem Islam mampu mencetak SDM yang karakternya baik, profesional, amanah dan bertakwa yang takut melakukan korupsi karena merasa diawasi oleh Allah Swt.

2.  Harus menegakkan hukum yang adil, dengan menerapkan hukum yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil, yaitu syariat Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top