Komisaris BUMN: Kompetensi Atau Balas Budi

 


Oleh: Novi Dyah Musthofa

Pendidik dan Member AMK


Jabatan (kekuasaan) dalam sistem kapitalis sekular bertumpu pada kekuatan modal, sehingga memicu politik balas budi. Tak heran setelah menjadi pejabat, tentu saja bagi-bagi kursi jabatan menjadi fenomena yang umum sebagai balas budi jasa. 


Dilansir dari CNN Indonesia (Sabtu, 29-5-2021), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengangkat sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya untuk mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah. 


Ada nama Abdi Negara Nurdin atau yang biasa disapa Abdee 'Slank' yang diangkat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5/2021).


Penunjukkan Abdee kini menuai kontroversi. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengkritik penempatan Abdee itu hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai.


"Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan," kata Bukhori kepada wartawan. (Detik.news. Sabtu, 29/5/2021) 


Namun pernyataan ini disanggah oleh juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Fadjroel menilai penunjukan Abdee menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan yang tepat dan sudah sesuai dengan rekam jejak.


"Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee," kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat. (Detik.news. Minggu, 30/5/2021)


Abdee adalah salah satu personel Slank, Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.


Latar belakang komisaris BUMN itu sendiri, ada yang memiliki latar belakang sebagai profesional, ada juga yang berasal dari politikus, tim sukses (timses) hingga orang dari organisasi keagamaan.

---***---

Penunjukan komisaris BUMN bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu. Jabatan professional diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi. 

Jika mekanisme balas budi jasa masih saja diterapkan dalam pengangkatan para pejabat pemerintah, bukan tidak mungkin meniscayakan pemerintahan yang terwujud adalah pemerintahan yang korup, tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan merugikan kepentingan publik.


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (Bukhari – 6015)


Terbukti banyak kedzaliman akibat pejabat yang tidak ahli di bidangnya mengemban amanah. Contohnya dana bansos selain tidak tepat sasaran, juga dikorupsi oleh pejabat sehingga uang rakyat raib di saat krisis keuangan negara akibat dampak Covid-19 belum teratasi. 


Di perparah carut marut ekonomi akibat pejabat Negara mengimpor hasil pertanian di saat petani panen raya. Belum lagi lemahnya pengawasan dan perijinan sehingga mempermudah masuknya TKA ke Indonesia yang bersaing dengan anak negeri. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola Negara diberikan pengelolaannya kepada asing. Kebijakan yang dibuat tidak memerhatikan kepentingan rakyat sehingga memicu persoalan-persoalan baru yang semakin membelit Negara ini. 


---***----


Islam membangun kedaulatan ada di tangan Allah sedangkan kekuasaan di tangan umat. Posisi umat sebagai kontrol kekuasaan. Sebaliknya, seluruh pejabat negara menjalankan amanahnya melayani kepentingan rakyat, tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan usia. Semua dilayani dengan sama, sebagai manusia yang harus dipenuhi haknya.


Dalam sistem Islam, jabatan (kekuasaan) merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hari kebangkitan. Bisa menjadi fitnah dan ujian. Sehingga, barang siapa yang diberi amanah ini akan takut kepada Allah dan berusaha dengan segala kemampuannya menjaga tindakan dan perkataan, bersikap adil dan bijaksana untuk melindungi serta mensejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.


Berbeda dalam sistem kapitaslis sekular. Karakter pemimpin amanah yang memandang jabatan (kekuasaan ) adalah sebuah ujian, saat ini nyaris tidak ada. 


Sejatinya jabatan professional dalam pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan, kredibel, dan profesionalitas dalam bidangnya. Dengan kehadiran para pejabat yang cakap, memahami tugas dan berkompetensi dalam bidangnya diharapkan segala masalah dapat ditangani dengan cepat dan bijak tanpa merugikan kepentingan rakyat. 


3 kriteria penting yang harus dimiliki seorang pejabat Negara (pemimpin), menurut Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani.

1. Al-Quwwah (kekuatan aqliyyah dan nafsiyyah)

Pemimpin yang mampu menelurkan kebijakan cerdas dan bijaksana sehingga mampu melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

2. At-Taqwa (ketakwaan)

Pemimpin yang cenderung berhati-hati dan tidak menyimpang dari aturan Allah SWT.

3. Al-rifg bi ar-ri’iyyah (lemah lembut terhadap rakyatnya)


Selain Khulafaur Rasyidin, banyak pemimpin muslim yang dapat dijadikan teladan dalam kepemimpinannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.


 Amr bin Ash. 

Amr bin Ash adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat tanggap dan berpandangan jauh ke depan. Di samping itu ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras lagi cerdik. Sifat amanat yang dimilikinya, menyebabkan Umar bin Khathab menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Yordania, juga di Mesir.


 Umair bin Saad

Umair bin Saad ditunjuk khalifah Umar bin Khatab menjadi gubernur Homs. Beliau terkenal dengan kezuhudannya. Saat menjabat gubernur Homs, Umair bin Saad mengumpulkan penduduk yang baik-baik, lalu memerintahkan mereka memungut dan mengumpulkan pajak. 

Kemudian Umair bin Saad bermusyawarah dengan mereka, untuk apa harta itu harus digunakan dan bagaimana cara membagi-bagikannya kepada yang berhak. Sehingga pajak benar-benar tersalur bagi yang membutuhkan dan untuk kepentingan publik. Sedangkan Umair bin Saad tidak mengambil sedikitpun untuk diri dan keluarganya.


 Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang shaleh, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Bagi Umar bin Abdul Aziz mendapat amanah sebagai khalifah adalah sesuatu hal yang berat. Baginya jabatan khalifah adalah musibah dan ujian yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Alhasil, di masa kepemimpinannya kesejahteraan dan keadilan tidak hanya dirasakan oleh manusia, namun dapat dirasakan oleh hewan juga.


 Syuraih bin al-Harits

Syuraih bin al-Harits terkenal kecerdasan dan ketajaman dalam menghadapi masalah. Akhlaknya mulia dan pengalaman hidupnya banyak. Khalifah Umar bin Khatab terkesan dengan Syuraih dan mengangkatnya sebagai hakim (qadhi) di Kufah.


Masih banyak pejabat amanah selain nama-nama di atas. Mereka menyadari jabatan bukanlah tempat yang mudah untuk meraup harta (kekayaan), tahta (kekuasaan), apalagi wanita. Sebab dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggunjawaban di hadapan Rabb-nya. 


 Jelas terbukti hanya sistem Islam satu-satunya sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya. Pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.


Pemimpin yang bersikap lemah lembut sehingga ia dicintai dan tidak ditakuti rakyatnya. Keberadaannya membawa ketenangan dan ketiadaannya pun dirindukan.  


Pemimpin yang selalu merasa diawasi bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi terlebih juga oleh Allah, sehingga selalu berjalan lurus sesuai syariat Islam. Ia selalu berusaha menerapkan hukum-hukum Allah agar tegak di muka bumi. 


Dan semua itu hanya bisa terwujud dalam institusi Khilafah Islamiyah. Sebaliknya, sulit sekali bahkan mungkin mustahil terwujud dalam sistem sekular seperti sekarang ini. Karena sistem yang buruk hanya akan melahirkan pejabat/pemimpin yang buruk pula. 

Wallahu a’lam bish-showab.