Oleh Ummu Salman

(Relawan Media)


Sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah. Pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu. (cnnindonesia, 29/5/2021) 


Ramai perbincangan di jagad sosial media tentang pengangkatan seorang musisi band, setelah penunjukkannya sebagai komisaris PT Telkom. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa musisi tersebut yang ditunjuk padahal ia tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatannya. Hingga pertanyaan apakah pengangkatan komisaris BUMN saat ini adalah bagian dari balas budi politik? 


Sangatlah wajar jika muncul pertanyaan tersebut, mengingat para komisaris BUMN yang diangkat adalah para pendukung penguasa yang sedang berkuasa saat ini. Penunjukan yang seharusnya dengan melihat kompetensi seseorang justru tidak terlihat. Aroma balas budi jelas terlihat pada penunjukan mereka. Sungguh, Ketika penunjukan komisaris BUMN bukan berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki seseorang, maka hal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu. 


Jabatan profesional yang seharusnya diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi, malah justru diberikan kepada yang telah berjasa untuk menaikkan mereka ke kursi kekuasaan sebagai bentuk balas budi. Jika sudah begini, mampukah ia melakukan pekerjaannya secara profesional? Sementara latar belakangnya tak sesuai jabatannya? mungkinkah mereka akan bekerja untuk kepentingan rakyat? Fakta dan realita selalu menunjukkan sebaliknya. Mereka bekerja untuk diri dan kelompoknya. Rakyat selalu menjadi korban berbagai kebijakan yang mereka keluarkan. Berapa banyak kebijakan publik yang diambil justru bertentangan dengan keinginan rakyat itu sendiri. 


Oleh karena itu, penunjukan sebagai bentuk balas budi akan meniscayakan terbentuknya pemerintahan korup dan merugikan kepentingan publik. Inilah dampak dari penerapan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem politik berbiaya mahal. Kondisi inilah yang membuka peluang besar hadirnya penguasa dan jajarannya yang korup. Politik balas budi pun tak terelakkan. 


Pandangan Islam


Dalam sistem Islam, jabatan publik adalah amanah yang besar, karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Setiap amanah, sekecil apa pun itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka kesadaran akan pertanggungjawaban terhadap amanah jabatan ini, dalam Islam menjadikan jabatan ini bukanlah suatu hal yang dikejar-kejar untuk diduduki. 


Rasulullah saw. adalah Kepala Negara Islam di Madinah. Saat itu, Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin dan pejabat. Beliau pun menjelaskan kriteria pemimpin/pejabat. Salah satunya adalah pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya.


Beliau Bersabda: “Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran.” Seorang Arab baduwi bertanya, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?” Beliau bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad).


Imam al-Munawi di dalam Faydh al-Qadîr menjelaskan, “Jika suatu urusan—yakni hukum/pemerintahan yang berkaitan dengan agama seperti khilafah dan yang terkait baik kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan yang lainnya—dipercayakan kepada selain ahlinya, yaitu kepada orang yang tidak layak untuk posisi atau tugas itu.”


Rasulullah saw. memperingatkan, jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak) maka akan terjadi kerusakan. Itu berarti menyia-nyiakan amanah.


Jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan itu. Abu Musa al-Asy’ari menuturkan, ketika ada orang meminta jabatan kepada Rasul saw., beliau menolaknya dan beliau menunjuk orang lain. Saat itu beliau bersabda: "Demi Allah, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya." (HR. Muslim dan Ibnu Hibban).


Maka sungguh, peringatan Rasullulah saw. itu seharusnya benar-benar disadari oleh umat saat ini. Saat ini banyak orang berambisi terhadap jabatan. Saking berambisinya, segala cara dilakukan untuk bisa mendudukinya. Sistemnya pun meniscayakan hal seperti itu terjadi. Olehnya itu, saatnya kita membuang sistem demokrasi, dan sebagai gantinya adalah menerapkan sistem dari Zat yang Maha Tahu yaitu sistem Islam yang berasal dari Allah Swt., Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur manusia. 


Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top