Oleh Sa'diyah

Pendidik dan Ibu Rumah Tangga


Setahun lebih Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan guna mencegah penyebaran yang kian hari kian masif dan menimbulkan banyak korban. Pada saat yang sama, Indonesia pun masih menghadapi tantangan permasalahan gizi buruk, khususnya stunting yang dikhawatirkan kian bertambah akibat pandemi.


Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, permasalahan stunting di Indonesia terjadi hampir di seluruh wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan di tahun 2019, sebelum pandemi tercatat ada sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengalami stunting. Angka ini berada di urutan ke-4 dunia dan urutan ke-2 di Asia Tenggara.


Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Di daerah Jawa Barat, sebagaimana dilansir oleh liputan6.com, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya meluncurkan Program Edukasi Protein Ayam dan Telur. Program tersebut diluncurkan dalam acara JAPRI (Jabar Punya Informasi) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Sabtu (29/5/2021).


Wagub Jabar mengatakan bahwa program tersebut bertujuan menekan kasus stunting dengan meningkatkan kesadaran dan angka konsumsi daging ayam dan telur masyarakat Jabar. Sebab menurutnya, dengan mengkonsumsi daging ayam dan telur menjadi salah satu cara mengatasi stunting.


Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, yakni pertumbuhan tubuh dan otak akibat kurangnya gizi. Adapun penyebabnya, yaitu pertama, karena kondisi kesehatan yang kurang pada ibunya saat hamil. Kedua, karena kurangnya asupan gizi pada awal kehidupan dan masa balita karena pola pengasuhan yang kurang tepat. 


Bisa saja stunting terjadi karena kurang tepat dalam pola asuh ataupun ibu saat hamil tidak mengutamakan makanan bergizi padahal mampu untuk membelinya, akan tetapi tidak bisa dinafikan, akibat biaya kehidupan yang serba mahal menjadi masalah tersendiri, bukannya tidak faham juga tidak menghendaki memberikan yang terbaik bagi buah hatinya, namun apa daya tak terjangkau untuk mendapatkannya. Selain serba mahal, pekerjaan sulit, malah banyak yang kena PHK, bagaimana mereka mampu memenuhi makanan bergizi? Bisa jadi sekedar mengatasi lapar pun sudah kesulitan.


Sungguh ironi, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti kekayaan laut dan hutan, maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti: gas, minyak bumi, dan batu bara, menghadapi permasalahan stunting hampir di tiap wilayah. Lantas, siapa yang menikmati semua kekayaan ini? Mengapa tidak dapat menyejahterakan rakyat?


Menyedihkan, kebanyakan SDA telah diprivatisasi dan diserahkan pengelolaannya kepada swasta atau kapitalis, baik kapitalis lokal ataupun asing. Akibatnya kekayaan berputar hanya di kalangan segelintir pemilik modal. Selain itu, distribusi kekayaan tidak merata, sehingga terjadi  kesenjangan yang sangat tajam. Ada yang hidup bermewah-mewahan, satu sisi memenuhi kebutuhan makan saja sulitnya luar biasa. Pengaturan ekonomi ala kapitalis menghasilkan kezaliman luar biasa, jangankan untuk memenuhi makanan bergizi, untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. 


Berdasarkan hal tersebut, maka negara telah gagal menjamin kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi individu per individu. Sebab, negara ini menerapkan ideologi kapitalisme-sekular, yang berpihak kepada para kapital. Sedangkan tolok ukur perbuatannya adalah untung-rugi. Untung dijalankan, rugi ditinggalkan. Pemenuhan kebutuhan rakyat menjadi tanggung jawab masing-masing individu, tanpa belas kasihan pemerintah bagi yang sulit memenuhinya. Program edukasi membutuhkan tindakan selanjutnya. Apalah artinya sudah dapat pengetahuan tentang pentingnya gizi tapi sulit dalam pemenuhan. Program pembagian daging ayam dan telor kalau hanya satu dua hari misalnya, jelas tidak akan menjadi solusi mengatasi stunting.


Selama sistem kapitalisme diterapkan, maka persoalan stunting tidak akan pernah dapat diselesaikan, bahkan angkanya bisa semakin tinggi, seiring dengan semakin bobroknya sistem ekonomi dan perpolitikan negeri ini. 


Berbeda dengan sistem Islam. Islam secara alami akan menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, hingga mampu mencegah stunting pada balita, baik saat terjadi wabah atau pun tidak. Adapun kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Islam telah menetapkan seorang khalifah (kepala negara) sebagai penanggung jawab atas urusan rakyatnya melalui penerapan aturan Islam kafah.


Beberapa bentuk kebijakan Daulah Islam yang menjamin kesejahteraan setiap rakyat, individu per individu antara lain:

Pertama, Islam memerintahkan setiap laki-laki yang sudah baligh agar bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dan gaji yang cukup.


Kedua, jika individu itu tidak mampu, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.


Ketiga, jika kerabat itu tidak ada atau tidak mampu, maka beban itu beralih ke baitul mal, yakni kepada negara.


Keempat, Islam juga menetapkan kebutuhan dasar berupa pelayanan yaitu kesehatan, pendidikan dan juga keamanan yang mutlak dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali dan langsung menjadi kewajiban negara.


Adapun mengenai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat salah satunya adalah dari kekayaan alam yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api." (HR. Sunan Abu Daud)


Padang rumput yang dimaksud untuk kondisi saat ini bisa berupa tempat parkir yang tidak berbayar, air meliputi air minum dan air bersih lainnya. Sedangkan api bisa berupa gas, listrik dan beraneka tambang dalam jumlah besar. Dari satu hal ini saja sangat jauh berbeda dengan pengelolaan kapitalisme. 3 hal di atas tidak ada yang gratis, malah harganya naik terus, karena pengelolaannya diserahkan kepada penguasa yang berorientasi keuntungan bukan ri'ayah (kepengurusan).


Sementara Islam penanggung-jawab pengelolaan 3 hal di atas diserahkan kepada negara, sdangkan keuntungannya harus digunakan semata-mata untuk kepentingan rakyat.


Oleh karena itu, negara akan mengelola sumber daya alam yang ada untuk menyejahterakan rakyat, bukan dijual atau dikuasakan kepada swasta dan para kapital.


Dengan demikian, semua kebijakan yang ditetapkan Islam akan dapat mencegah kelaparan pada perempuan/ibu dan anak, serta terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi mereka. Sebab itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi persoalan ini kecuali dengan kembali pada pangkuan kehidupan Islam dengan menerapkan Islam secara kafah.


Wallahu a'lam bi ash shawab

 
Top