Indonesia Bangkrut, Meskipun Kaya Tambang Emas dan Minyak Bumi?


Oleh Ir. H. Izzah Istiqamah

(Praktisi Pendidikan) 


"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Al-Bukhari)

Jakarta - Menteri BUMN Eric Thohir mengungkapkan utang PT PLN (Persero) sudah mencapai Rp500 triliun. Erick mengatakan, salah satu cara untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex).

"PLN itu utangnya Rp500 triliun, dan tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. 

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menurut pengamat bisnis Arista Atmadjati masih bisa diselamatkan dari kebangkrutan, ketika saat ini maskapai pelat merah itu tengah dililit utang mencapai Rp70 Triliun. 

Salah satu solusinya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah.

Apakah kebangkrutan ini akibat salah kelola BUMN kekayaan milik rakyat? 

Penyebab anjloknya kinerja keuangan BUMN, antara lain;

Pertama, penugasan infrastruktur oleh rezim Jokowi yang ambisius tanpa melihat situasi dan kondisi. 

Kedua, BUMN Infrastruktur harus membayar bunga utang yang semakin tinggi.

Ketiga, diduga komisaris dan direksi BUMN menjadi rebutan sebab gajinya fantastis sampai milyaran per bulan. 

Oleh sebab itu, mereka (komisaris dan direksi BUMN) tidak terlalu peduli BUMN mau rugi atau tidak.

“Siapa nanti yang akan menanggung utang sebesar itu? Jokowi? Sri Mulyani? Anggota DPR? 

Bukan, tapi rakyat Indonesialah yang harus menanggungnya sampai anak cucu. BUMN mengalami kerugian yang sangat besar karena salah dalam pengelolaan. 

Penyebab masalah ini karena sistem kapitalisme dalam pengelolaan harta negara dan problem manajemen di BUMN. 

Islam memposisikan harta negara, pengelolaannya dan pemanfaatannya dengan baik. 

Sistem keuangan di negara khilafah tidak mengenal bank dan lembaga kredit ribawi. 

Islam juga mendorong kaum muslim untuk saling memberi utang di antara mereka. Lebih dari itu, di antara tugas berbagai institusi (direktorat) di negara khilafah adalah menyediakan fasilitas kredit tanpa riba dalam sektor pertanian, perdagangan dan industri, dalam kerangka program negara untuk mengembangkan perekonomian dan menjalankan berbagai kebijakannya untuk memerangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat daulah dan menjamin produksi barang.

Islam juga menetapkan kepemilikan dalam negara khilafah ada tiga jenis: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. 

Kepemilikan umum mencakup:

1. Harta yang dari sisi pembentukannya tidak mungkin dimiliki secara individu, seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya.

2. Apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti jalan, masjid, dan sebagainya.  

Rasulullah saw. bersabda: 

"Kaum muslim berserikat dalam tiga jenis harta: air, padang gembalaan dan api."

Pengertian api adalah seluruh jenis energi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi industri, mesin, dan transportasi. Demikian pula industri gas yang digunakan sebagai bahan bakar dan industri batubara. Semua itu adalah kepemilikan umum.

3. Barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus; baik yang berbentuk padat, cair maupun gas; baik tambang dipermukaan maupun di dalam perut bumi. Semuanya merupakan kepemilikan umum.

Negara Khilafah adalah pihak yang mengelola berbagai kekayaan itu baik dalam hal eksplorasi, penjualan, maupun pendistribusiannya. Negara Khilafah-lah yang menjamin hak setiap rakyat untuk menikmati haknya dalam kepemilikan umum tersebut. Negara Khilafah mendistribusikan hasil bersihnya, setelah dikurangi biaya-biaya, dalam bentuk zatnya dan atau dalam bentuk pelayanan kepada semua warga negara.

Sementara itu, kepemilikan individu adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada individu. Kepemilikan individu itu terlindungi. Negara tidak boleh melanggarnya. Tidak ada seorang pun yang boleh merampasnya, karena hal itu merupakan dosa besar.