Haruskah Covid-19 menjadi Kambing Hitam?

 


Oleh Umi Lia

Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung


“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS al-A’raf ayat 96)


Sudah satu tahun lebih pandemi melanda dunia. Dampaknya dirasakan berbagai sektor kehidupan. Terutama sektor perekonomian, secara global sekarang perekonomian dunia mengalami perlambatan. Hal ini dialami juga oleh Indonesia. Walaupun pemerintah sudah memberlakukan New Normal Life, sektor perekonomian belum membaik. Hal ini terlihat dari jumlah pengangguran yang ada sekarang semakin naik jika dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19.


Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan angka pengangguran terus meningkat sejak Covid-19 melanda. Kenaikan tersebut dinilai berdampak besar karena mempengaruhi ekonomi warga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, angka pengangguran mengalami kenaikan sebesar 3,07 persen dari sebelumnya 5,51 persen menjadi 8,58 persen. Apabila kenaikan tersebut dikalikan dengan total angka angkatan kerja tahun 2020, ada 63.771 warga Kabupaten Bandung yang kehilangan pekerjaannya. (detikNews, 26/5/2021)


Masalah pengangguran adalah masalah yang selalu terjadi tiap tahunnya di Indonesia, bukan hanya karena pandemi. Tanpa terjadi pandemi pun, pengangguran akan selalu menjadi masalah di sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan sekarang. Adanya permasalahan pengangguran akan membuat sebagian besar orang memicu permasalahan berikutnya dari permasalahan psikologis, kemiskinan dan kriminalitas. Masalah pengangguran ini harus segera diatasi oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.


Pengangguran/tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja/para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. (Gurupendidikan.com, 8/5/2021)


Sejumlah cara atau tips dapat ditempuh untuk mengatasi pengangguran. Salah satunya adalah menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung, seperti itulah yang disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Dengan dibukanya keran investasi, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di daerah. Selain itu bupati pun mengapresiasi langkah sejumlah perusahaan yang tidak memecat karyawannya dan akan mensupport perusahaan yang memiliki potensi dan membutuhkan banyak karyawan.


Tapi sayang sekali, solusi yang diandalkan dan berhasil beberapa tahun ke belakang, sekarang ini tidak berhasil. Ketua Asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mengatakan kenaikan realisasi investasi di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan serapan tenaga kerja di lapangan. (Bisnis.com, 8/10/2020)


Selain itu sejak tahun 2018 ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang resmi berlaku pada 26 Maret 2018. Dalam aturan itu, administrasi perizinan TKA yang bekerja dipermudah, dengan harapan investasi semakin deras masuk ke Indonesia. Terbitnya aturan ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Perpres ini dinilai mengorbankan tenaga kerja lokal. Rakyatnya sendiri dibiarkan tidak terserap bekerja dalam lapangan kerja sehubungan dengan masuknya investasi. “Jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh Cina datang membanjiri Indonesia,” demikian kata Presiden KSPI, Said Iqbal. (Viva.co.id, 20/4/2018)


Alhasil masuknya investasi tidak menyelesaikan masalah pengangguran. Lebih dari itu, masalah semakin bertambah, karena investasi sama dengan pinjaman luar negeri yang harus dibayar beserta bunganya dan akan membebani rakyat. Sayangnya di sistem ekonomi kapitalis, pinjaman luar negeri termasuk sumber pemasukan bagi APBN selain pajak. 


Sebenarnya akar masalah pengangguran ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah kemalasan individu. Sistem kapitalis sekuler mempengaruhi cara berpikir masyarakat, ingin berhasil dengan cara instan tanpa kerja keras. Selain itu, rendahnya pendidikan dan keterampilan. Melanjutkan sekolah, biayanya mahal, bekerja tidak punya keterampilan karena tidak sekolah. Itulah fakta yang umum terjadi di tengah masyarakat. Jangankan yang bagi tidak sekolah, sarjana saja banyak yang menganggur.


Adapun faktor eksternal disebabkan karena ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Ketimpangan inilah yang menyebabkan angka pengangguran tinggi. Selain itu kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Di masa Kabinet Kerja jilid dua ini, tenaga kerja  asing diberi tempat, sementara tenaga kerja pribumi dibiarkan/diabaikan. Pemberdayaan SDM pribumi tidak begitu diperhatikan, sehingga pribumi hanya bekerja sebagai karyawan bagi pemodal asing. Pemilik usaha tetaplah para kapitalis yang menguasai kekayaan alam.


Kenyataan yang menyakitkan ini harus segera diakhiri. Andai saja banyak orang tahu bahwa Islam mempunyai solusi yang menyeluruh terkait pengangguran ini. Dalan negara yang menjalankan sistem Islam, negara akan memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam.


Mekanisme yang dipakai dalam sistem Islam untuk menciptakan lapangan kerja ada dua yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi. Yang pertama, negara akan memberikan pemahaman, terutama lewat sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt, serta memberikan pelatihan keterampilan dan modal bagi mereka yang ingin membuka usaha.


Kemudian mekanisme sosial dan ekonomi, kebijakannya adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang ataupun perdagangan. Tidak ada sektor non riil dalam sistem Islam, sehingga akan tercipta iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Selain itu negara tidak mewajibkan wanita bekerja, tugas utamanya adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Hal ini akan menghilangkan persaingan antar tenaga kerja wanita dan laki-laki.


Itulah sistem Islam dalam mengatasi pengangguran. Begitu gamblang, sederhana dan masuk akal. Hanya saja solusi terhadap masalah pengangguran ini tidak bisa berdiri sendiri, harus diterapkan bersamaan dengan sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pemerintahan Islam dan lain-lain. Sistem Islam lengkap menyeluruh ini, jika dijalankan oleh negara akan menyejahterakan dan adil bagi semua. Tidakkah kita mendambakannya?


Wallahu a’lam.