Oleh Endang Seruni

(Muslimah Peduli Generasi)


Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021. Hal ini menuai kontroversi di masyarakat.


Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Keputusan ini tertuang dalam keputusan Menag Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.


Kebijakan ini diambil pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, juga kebijakan dari Arab Saudi yang belum membuka akses layanan penyelenggaraan haji tahun 2021. Dan keputusan ini mendapat dukungan dari Komisi VIIl DPR RI, dengan menyatakan menghormati keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan haji di tahun 2021 ini. (CNBC Indonesia, 6/6/2021).


Terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjamin dana haji aman di bawah pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya badan ini independen dan profesional.


Pembatalan ini pun ditampik pemerintah karena alasan minimnya lobi terhadap Arab Saudi. Belum ada keputusan resmi tentang kuota jamaah haji untuk berbagai negara. Seperti Indonesia punya tunggakan utang dengan pemerintah Arab Saudi, atau pemerintah bersembunyi dibalik pandemi Covid-19. (detikNews, 5/6/2021).


Gagalnya pemberangkatan jamaah haji ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan namun juga menghilang rasa kepercayaan masyarakat atas pemerintah. Bagaimana tidak, ini adalah kali kedua jamaah haji Indonesia batal menunaikan rukun Islam yang kelima.


Sekalipun pemerintah beralasan terkait dengan kesehatan karena kondisi pandemi yang masih melanda, maka tidak serta merta rakyat mempercayainya. Karena sering kali pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan dengan menekan penyebaran Covid-19 di dalam negeri, namun pada saat yang sama membiarkan para tenaga kerja asing berbondong bondong masuk ke Indonesia. Inilah kebijakan yang lahir dari rahim sistem kapitalisme, sistem yang berasaskan manfaat dan juga penuh dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang berharap mendapatkan keuntungan berupa materi namun abai terhadap kondisi rakyatnya.


Untuk itu seharusnya pemerintah lebih serius dalam mengurusi kepentingan rakyat khususnya ibadah. Jika ada kendala untuk terlaksananya ibadah haji, bukankah pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk mengatasi persoalan ini. Seperti melobi kepada pemerintah Arab Saudi, agar jamaah haji Indonesia tidak terkendala untuk melaksanakan ibadah. Terbukti ada 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia serta Uni Emirat Arab. (CNBN Indonesia).


Satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi bahwa agenda haji adalah agenda yang rutin dilakukan dan dilaksanakan di negeri ini, juga bukan merupakan agenda yang baru bagi pemerintah Indonesia. Sehingga jika terjadi hambatan pasti bisa diantisipasi dari jauh hari. Karena berangkat atau tidaknya jamaah haji ke tanah suci merupakan salah satu tanggung jawab atas periayahan negara terhadap rakyatnya.


Dalam sistem pemerintahan Islam, negara adalah pengurus terhadap kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, pelayanan berupa kesehatan, pendidikan, keamanan. Negara juga bertanggung jawab atas  terselenggaranya peribadatan rakyatnya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Imam( Khalifah) adalah raa'in(pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari).


Dalam Islam negara bertanggung jawab melakukan penjagaan agar terlaksananya syariat Islam bagi warga negaranya. Sebagaimana terlaksananya ibadah haji. Negara juga berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan agar kewajiban tersebut dapat terlaksana. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung agar  sempurna ibadah haji warga negaranya. Seperti membangun prasarana transportasi, baik darat, laut dan udara.


Pemerintahan dalam sistem Islam mempermudah dalam birokrasi haji. Seperti tidak adanya visa haji bagi jamaah haji yang berasal dari negeri muslim, namun visa ini diberlakukan kepada jamaah haji yang berasal dari negeri yang bukan muslim atau negeri kafir.


Adapun kuota haji dalam sistem pemerintahan Islam, negara memprioritaskan warga negaranya untuk berangkat haji yang belum pernah berhaji. Dengan demikian tidak ada penumpukan jumlah jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, apalagi sampai menunggu antrian puluhan tahun lamanya.


Inilah cara Islam memfasilitasi rakyatnya untuk bisa beribadah haji tanpa terkendala dan tertunda. Polemik kepengurusan haji termasuk dalam hal pemberangkatan jamaah haji Indonesia tidak lain karena tata kelola negara yang sekuler sehingga tidak ada keseriusan dalam mengurusi kebutuhan umat terutama masalah peribadatan rakyat.


Jika syariah Islam kembali ditegakkan di muka bumi, maka kemaslahatan akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Tidak hanya masalah haji yang dapat diselesaikan tetapi seluruh persoalan hidup manusia, juga seluruh persoalan yang sedang dihadapi negeri tercinta kita ini.

Waallahu a'lam bishshawab.

 
Top