Oleh Ir. H. Izzah Istiqamah


Mengemban dakwah Islam, di samping wajib atas kaum muslimin, maka wajib pula atas negara. Bukan malah dibatasi seperti sekarang ini, dengan berdalih sertifikasi da'i. 


Dikutip dari Ayobandung.com, Ketua Umum Ikatan Dai Seluruh Indonesia (Ikadi) KH. Ahmad Satori mengingatkan bahwa jangan ada syahwat-syahwat dari golongan tertentu dalam sertifikasi da'i berwawasan kebangsaan. Sertifikasi da'i dinilai harus bertujuan hanya karena Allah Swt.


Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR menyebut akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para da'i dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.


Fasilitas pembinaan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para da'i dalam menjawab dan merespons isu-isu aktual. Strategi metode dakwah menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan hubbul wathon minal iman. 


Di tengah banyaknya permasalahan negeri ini, baik tentang pergaulan bebas remaja, birokrat yang korup, kehidupan rakyat yang terjepit di masa pandemi, justru pemerintah menambah masalah dengan program sertifikasi da'i. 


Apa urgensitas program ini di tengah persoalan bangsa dan dampaknya bagi da'i? 


Kemenag seharusnya bijak dalam menanggapi kritik MUI serta evaluasi apa yang salah dengan program tersebut. Dalam hal ini pernyataan sikap MUI ini perlu disikapi Kemenag dengan bijak yaitu evaluasi terhadap lembaga yang terkait. 


Sertifikasi da'i yang digawangi oleh Kementerian Agama ini sebagai upaya membatasi dakwah sesuai dengan kemauannya penguasa. Tujuan mereka, ulama mendakwahkan apa yang sesuai dengan kemauan penguasa. 


Program sertifikasi da’i ini sebenarnya bagian proyek radikalisme pemerintah dimana sering kali menyerang umat Islam. Setiap ada masalah baru, selalu dikaitkan dengan ulama dan da'i, hafidz. Inilah politisasi yang erat dengan proyek radikalisme. Polanya terlihat selalu menyinggung Islam lalu menyerang upaya dakwah ulama dan da'i yang lantang mengkritisi penguasa. Program ini bukan meningkatkan kompetensi dan kualitas dakwah tapi untuk mengarahkan ulama mendakwahkan kepentingan rezim serta membungkam sikap kritis. 


Mengemban dakwah Islam adalah bagian dari penerapan syariah dalam setiap menjalin hubungan luar negeri. Bahkan ini merupakan hukum di antara hukum-hukum syariah sehingga negara wajib menerapkannya sebagaimana individu. Mengemban dakwah Islam bagi negara merupakan dasar yang menjadi pijakan dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Artinya, mengemban dakwah Islam adalah dasar bagi setiap aktivitas yang terkait dengan politik luar negeri Negara Islam (Khilafah). Dengan demikian, mengemban dakwah Islam merupakan tugas utama negara Islam. 


Adapun dalil, mengemban dakwah Islam merupakan kewajiban dan tugas utama negara adalah sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan—yang berhak disembah—selain Allah serta mereka beriman kepadaku dan syariah yang aku bawa. Apabila mereka telah melakukan itu maka darah dan harta mereka terlindung dariku, kecuali dengan haknya, sementara hisab mereka terserah kepada Allah." (HR. al-Bukhari dan Muslim).


Oleh karena itu negara dianjurkan untuk memperbanyak melakukan jihad, karena ada banyak ayat dan hadis terkait hal ini. Minimal negara wajib melakukan satu kali jihad dalam setahun. Sebab, sejak diutus Rasulullah saw. belum pernah meninggalkannya dalam setiap tahunnya. Padahal meneladani Rasulullah saw. itu hukumnya wajib.”


Ketika negara bersungguh-sungguh serta serius dalam menjalankan tugas utamanya ini, yakni mengemban dakwah Islam, maka seluruh dunia akan tersinari oleh cahaya Islam. Dengan ini impian terwujudnya tatanan kehidupan dunia yang penuh kedamaian dan kasih sayang, bukan sekadar khayalan melainkan kenyataan.


Kewajiban kita saat ini adalah berjuang menyatukan umat untuk segera mewujudkannya tegaknya syariah dan khilafah.

 
Top