Oleh Mira Kusmayani S.Pd


Jeratan hutang kembali mengancam negeri ini. Dilansir oleh detik.com tepat pada Jumat 4 Juni 2021, Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengungkapkan bahwa hutang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp500 triliun. Erick mengatakan, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex). Begitu juga halnya dengan kinerja maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam kondisi tidak baik. Perusahaan menanggung rugi sampai US$100 juta atau sekitar Rp1,43 triliun (asumsi kurs Rp14.300) per bulan karena pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Widyatmodjo Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, beban biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sekitar US$ 150 juta. Sementara, pendapatannya hanya US$ 50 juta. Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Proses restrukturisasi terhadap hutang mesti dilakukan agar Garuda tetap bisa bertahan. Namun, restrukturisasi juga bukan tanpa risiko. Garuda bisa bangkrut jika restrukturisasi tidak disetujui dan munculnya persoalan-persoalan hukum.

Dari fakta tersebut semakin membuktikan bahwa ada yang salah dalam tata kelola BUMN. Indikasinya, BUMN merugi dan hutang terus bertambah. Kerugian BUMN ini tak bisa dilepaskan dari cara pandang kapitalis yang digunakan pemerintah dalam mengelola BUMN. BUMN tak ubahnya seperti korporasi swasta yang mengedepankan bisnis untuk mengejar keuntungan. Sehingga kinerjanya diukur dengan ukuran untung-rugi, sebagaimana korporasi swasta.

BUMN yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, justru di arahkan untuk memenuhi ambisi penguasa. Fungsi bisnis BUMN akhirnya lebih menonjol daripada fungsi pelayanannya. Mirisnya, fungsi bisnis BUMN pun ternyata tak berjalan. Sudahlah tak optimal menyumbang keuntungan pada negara, BUMN justru menjadi masalah bagi negara.

Selain itu sedari awal problem mendasarnya adalah pengelolaan harta atau kekayaan negeri ini dengan prinsip kapitalisme-neoliberal. Dimana aset strategis BUMN diperjualbelikan dengan mudah. Sudah pada prinsip dasarnya bahwa sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem yang rapuh karena bertumpu pada struktur ekonomi yang semu, yakni ekonomi sektor non riil.

Asas dasar sistem yang dianut negeri ini ialah sistem kapitalis. Dimana penguasaan terhadap aset-aset negara bertumpu pada pemilik modal. Sementara negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan jalan para korporasi. Sistem kapitalis juga berperan menjalankan konsep hurriyah milkiyah yaitu kebebasan kepemilikan. Konsep tersebut telah membebaskan manusia untuk memiliki hal apa pun sesuai keinginan pribadi tanpa mengindahkan kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, atau dikenal dengan istilah "siapa yang memiliki modal besar, dialah pemilik modal sesungguhnya."

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, pembagian harta publik sebagai milkiyah ammah (kepemilikan umum) dan milkiyah daulah (kepemilikan negara). Kepemilikan umum meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan harta sumber daya alam yang tidak terbatas. Seperti air, infrastruktur jalan, energi, hutan, tambang minerba dan lain sebagainya. Kepemilikan umum ini tidak diperbolehkan dikelola oleh individu atau swasta, melainkan harus dikelola oleh negara.

Sedangkan milkiyah daulah (kepemilikan negara), yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah semisal harta fa'i, kharaj, jizyah, 'usyur, ghanimah dan sebagainya. Sebagai pemilik berwenang, khalifah bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Karena itu pengelolaan tanah dan perkebunan bisa diberikan kepada rakyat atau dikelola oleh semacam BUMN yang mengedepankan pemberdayaan dan tidak berperan sebagai pebisnis ketika berhadapan dengan kemaslahatan publik. Di samping itu, negara tidak memungut biaya kepada rakyat terhadap pemanfaatan fasilitas umum. Karena pada hakikatnya, fasilitas umum tersebut adalah milik rakyat, bukan kepemilikan negara.

Dengan demikian, alternatif yang harus kita ambil ialah penerapan sistem ekonomi Islam dalam sebuah negara, yakni kebijakan dari pemimpin Islam (khalifah), maka akan terwujud keadilan ekonomi dan kesejahteraan hidup umat manusia, serta yang utama adalah tercurahnya keberkahan dari segala penjuru bumi, insyaallah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top