Oleh Hamsina Halisi Alfatih


Menteri BUMN Eric Thohir mengungkapkan utang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp500 triliun. Erick mengatakan, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex). (Detikfinance.com, 04/06/2021)

Tak hanya PT PLN (persero), Kinerja maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pun dalam kondisi tidak baik. Perusahaan menanggung rugi sampai US$ 100 juta atau sekitar Rp1,43 triliun (asumsi kurs Rp14.300) per bulan karena pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, beban biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sekitar US$ 150 juta. Sementara, pendapatannya hanya US$ 50 juta. Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Proses restrukturisasi terhadap utang mesti dilakukan agar Garuda tetap bisa bertahan. Namun, restrukturisasi juga bukan tanpa risiko. Garuda bisa bangkrut jika restrukturisasi tidak disetujui dan munculnya persoalan-persoalan hukum. (Detikfinance.com,04/06/2021)

Pengamat Bisnis Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati mengatakan Garuda Indonesia masih ada harapan untuk diselamatkan dengan penolak ukuran atau benchmarking seperti kasus-kasus maskapai penerbangan di beberapa negara. Salah satunya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah. (Sindonews.com,06/06/2021)

Bukan hal tabu ketika kita mendengar harta kekayaan negeri ini mengalami kerugian yang cukup besar. Bukankah hal ini sudah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya? Dimana penguasa kapitalisme memanfaatkan kekuatan politiknya untuk menguasai bangsa yang berpotensi memiliki sumber kekayaan yang cukup melimpah dan hal ini pun sedang dialami oleh bangsa ini. Kendati demikian pemerintah selalu membuka celah bagi pihak korporasi asing maupun swasta untuk menguras SDA negeri ini.

Permasalahan pun semakin kompleks tatkala solusi yang diberikan justru memperparah nasib BUMN saat ini. Yakni, dengan jalan mengambil pinjaman atau utang untuk menutupi kerugian yang ada. Bukankah solusi yang ditawarkan Menghantarkan pada keterpurukan ekonomi saat ini? Mengingat utang Indonesia melalui Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp6.361 triliun per akhir Februari 2021.

Dari sini kita bisa menilai bahwasanya salah tata kelola sistem perekonomian saat ini adalah dampak dari kapitalisasi ekonomi global. Dimana pemilik modal atau kaum kapitalis dengan kekuatan politik ekonominya mampu menguasai sumber kekayaan di wilayah jajahannya. Ini juga merupakan praktik ekonomi imperialis yang terang-terangan memakmurkan penguasa kolonial dan bahkan sangat membahayakan kemashlahatan umat.

Oleh karena itu, Islam hadir tak hanya sebagai penyempurna agama tetapi sebagai mabda atau ideologi dunia yang akan menghancurkan kapitalisme. Peradaban yang lahir dari kapitalisme liberal bertahun-tahun telah membahayakan umat bahkan telah mengancam kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Terbukti peradaban tersebut telah mengoyak sistem perekonomian bangsa dan mengeruk hampir seluruh kekayaan serta sumber daya alam di negeri jajahannya yang tak lain di negeri kaum muslim. Karenanya, adanya salah tata kelola BUMN ini haruslah diserahkan sepenuhnya kepada negara karena aset kekayaan bangsa tersebut adalah hak milik negara bukan korporasi asing maupun swasta.

Di dalam Islam, sumber kekayaan alam semisal BUMN merupakan aset negara. Kepemilikan negara inilah merupakan harta hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy Syari’ telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Maka haram hukumnya menyerahkan pengelolaan atau diprivatisasi oleh individu, swasta apalagi asing.

Adapun keterlibatan pihak swasta atau asing maka mereka hanya sebatas ijarah atau kontrak kerja. Islam telah membatasi dan memberi kebijakan terkait kepemilikan negara ini melalui khalifah. Karenanya, aset negara yang menjadi hak seluruh kaum muslim pengelolaannya haruslah melalui negara lewat kebijakan khalifah.

Sebagaimana kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Yang mana Umar memiliki kebijakan baru guna merubah taraf hidup masyarakat. Salah satu buktinya yaitu tidak temukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakat telah berkecukupan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi kebijakan Umar yaitu dengan membagikan seluruh harta kekayaan para pejabat negara dengan adil dan rata, selain itu Umar juga membelanjakan harta yang ada di baitul maal untuk membayar utang masyarakat. Bahkan ketika diangkat sebagai Khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal. Bidang pertanian Umar melarang penjualan tanah kharaj karena itu dapat dijadikan sumber utama penerimaan negara. Khalifah Umar menerima sumber penerimaan negara dari zakat, jizyah, kharaj, ‘usyr, dan ghanimah dan fa’i. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top