Oleh Ernawati Mudin

(Relawan Opini)

   

Untuk kali kedua calon jamaah haji harus menelan pil pahit atas pembatalan keberangkatan haji pada tahun kedua setelah tahun 2020 kemarin disebabkan pandemi. Setelah Kemenag memutuskan secara sepihak melalui konferensi pers yang disiarkan melalui akun IG kemenag 3 Juni 2021.

Beredar luas informasi yang menyebutkan pembatalan keberangkatan ibadah Haji 2021/1442 Hijriah akibat Indonesia memiliki utang ke pemerintah Arab Saudi. 

Namun melalui Konferensi pers Jakarta, 3 Juni 2021, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas beralasan batalkan haji karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah. 

Keputusan ini banyak menuai tanggapan publik. Salah satunya berasal dari Imam di Kota New York, Imam Shamsi Ali. Dalam tulisannya, Shamsi Ali menduga masalah ada pada Pemerintah Indonesia. Bukan Arab Saudi,  pembatalannya terkesan diada-adakan dan dipaksakan. Menurutnya alasan pemerintah tergolong lemah karena urusan melindungi jamaah dari wabah Covid-19 itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan Arab. (SuaraSulsel.id)

Sementara para calon jemaah haji pun, tidak menerima sepenuhnya atas pembatalan tersebut. Bahkan beredar informasi para calon jemaah haji  meminta pemerintah untuk mengembalikan dana hajinya.  Sayangnya pemerintah tidak memenuhi permintaan tersebut. 

Hal yang memperkuat pandangan bahwa alasan pemerintah membatalkan keberangkatan terkesan diada-adakan, adalah kenyataannya di beberapa negara seperti Amerika, Malaysia dan beberapa negara lainnya diperbolehkan pihak kerajaan. Lalu, mengapakah hanya Indonesia yang tidak mendapat kuota? Apakah hanya alasan Indonesia memakai vaksin sinovac yang katanya belum mendapat izin dari organisasi kesehatan dunia WHO? Atau adakah kemungkinan dikarenakan kelalaian mengurusi dana jamaah haji? 

Namun yang pasti bahwa sistem sekuler kapitalisme yang saat ini diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia, semakin memperlihatkan kegagalannya mengurusi urusan umat. Sistem ini nampak tak mampu mengendalikan pandemi yang berlarut-larut. Sistem ini pun telah mengedepankan persoalan ekonomi ketimbang persoalan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Segala hal selalu ditimbang dengan untung atau rugi. Urusan haji pun yang merupakan rukun kelima dari rukun Islam tidak menjadi prioritas.  

Sangat disayangkan ketika syariat tidak dipandang sesuatu yang urgen oleh pemerintah, maka hal inilah yang justru menambah daftar panjang kegaduhan di negeri ini. 

Ibadah Haji dalam Pandangan Islam

Menunaikan ibadah haji dalam Islam adalah sebuah perkara yang hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Islam mewajibkan negara menjadi junnah (pelindung) yang melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat, serta menghilangkan hambatan yang melanda. Pada masa khilafah, beragam sarana dan bantuan disiapkan negara agar setiap warganya dapat sempurna dalam melakukan kewajiban. Ini adalah bentuk penjagaan dan pelindungan negara terhadap warganya. 

Maka dari itu Islam hadir sebagai satu negara yang menaungi lebih dari 50 negeri kaum muslim di dunia mampu menempuh beberapa kebijakan dan tanggung jawab di antaranya: 

Pertama, Membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah, dari pusat hingga ke daerah. 

Kedua, Jika negara harus menetapkan ONH (Ongkos Naik Haji), maka besar dan kecilnya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci.

Ketiga, Penghapusan visa haji dan umrah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari hukum syara’ tentang kesatuan wilayah yang berada dalam satu negara. 

Keempat, Pengaturan kuota haji dan umrah.

Kelima, Pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah. 

Negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan akomodasi dan logistik, tetapi juga transportasi massal yang memadai dan efektif, sehingga jamaah tidak terjebak kemacetan sehingga menganggu jadwal mereka. Dari Makkah-Mina (8 Dzulhijjah) untuk melakukan Tarwiyah; Mina-Arafah (9 Dzulhijjah) untuk melakukan Wukuf; Arafah-Muzdalifah (9-10 Dzulhijjah) untuk melakukan Wukuf-Mabit, Muzdalifah-M.

Begitu besar perhatian negara yang dibangun berlandaskan ideologi Islam, karena negara melihat ibadah haji sesuatu yang sangat krusial. Sangatlah berbeda dengan keadaan saat ini yang cenderung abai dan tidak memprioritaskan rukun iman yang kelima ini. Maka dari itu, umat harus segera disadarkan bahwa sempurnanya agama kita tak pernah lepas dari peran negara sebagai pengurus kebutuhan rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top