Oleh Tri S, S.Si



Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah pepatah yang menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Di tengah pandemi seperti ini keadaan serba sulit masih ditambah lagi  bahan pokok mau dipajaki juga. 


Betapa bobroknya perekonomian Indonesia sehingga pemerintah kalang kabut dalam mengatur keuangan agar kembali normal. Karenanya, pemerintah ingin menetapkan pajak pada sembako sebagaimana dilansir dari okezone.com. pada tanggal  09-06-2021 kemarin. Bahwa kementerian keuangan bakal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok  (sembako).


Hal ini akan membuat masyarakat semakin tercekik karena segala hal dikenai pajak. Namun yang lebih parahnya lagi PPN yang akan di tetapkan lebih besar nilainya dibandingkan saat ini yang hanya sebesar 10% menjadi 12%. Hal ini juga akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, karena kehidupan seluruh masyarakat Indonesia bergantung pada sembako. Jika sembako dikenakan tarif PPN maka kenaikan harga sembako akan meningkat dan berkurangnya daya beli menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Sementara kita tahu bahwa sembako adalah bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Tidak ada sembako maka rakyat tidak akan makan.  


Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pengamat Center For Indonesia Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta yang mengatakan dampak rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok. “ Rencana ini merupakan sebuah langkah tidak akan saja meningkatkan harga pangan dan karenanya mengancam ketahanan pangan tapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum”.(ANTARANEWS, 09/06/2021)


Apakah dengan penetapan PPN terhadap sembako dapat mengatasi ekonomi negara yang anjlok? Tentunya tidak karena sudah begitu banyak pajak yang ditetapkan tapi tidak ada perubahan pada ekonomi negara sama sekali. Hal ini karena maraknya korupsi di mana-mana. Dari kasus Asabri, kasus jiwasraya, kasus dana bansos, dan masih banyak kasus lainnya sehingga keuangan negara anjlok.  Juga ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola negaranya yang dimana dengan ketidakmampuan pemerintah tersebut mereka membangun kerja sama dengan negara lain dan berhutang besar-besaran.  


Dengan masalah-masalah seperti ini bagaimana Islam mengatasinya? Dalam sistem Islam masalah-masalah seperti ini tidak ditemukan karena dalam sistem Islam lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi apalagi dalam hal perpajakan. Dimana dalam Islam itu tidak ada pajak. Karena pajak itu hanyalah kewajiban yang datang secara temporer yang diwajibkan ulil  amri. Sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat yang dapat dihapus jika keadaan bayt al-mal sudah terisi kembali. Zakat itu pun hanya diwajibkan bagi muslim yang kaya saja. Zakatnya pun  harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim bukan kepentingan umum. Juga sebagai jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika itu tidak dilakukan.


Wallaahu a'lam bishshawaab

 
Top