Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)



Akhir-akhir ini masyarakat disuguhi berbagai berita yang benar-benar membuat akal sehat manusia berpikir ekstra keras. Bagaimana tidak, di saat publik sedang berjuang melawan pandemi yang jumlahnya terus saja merangkak naik akibat munculnya virus varian baru, menteri BUMN telah mengumumkan seorang musisi ternama diangkat menjadi komisaris PT Telkom Indonesia. Sontak saja hal ini menjadi sorotan publik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. 


Banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta lebih mengacu pada bagi-bagi jatah kursi jabatan yang ada dalam tubuh BUMN. Berbeda jauh dengan ungkapan yang pernah dikatakan sebelumnya oleh Bapak Menteri BUMN yang menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi jabatan selama menjadi menteri dalam kabinet rezim Jokowi.


Menanggapi penunjukan musisi itu, Direktur Eksekutif Institute Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank tidak pantas menduduki posisi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero). Tauhid Ahmad mengatakan, seseorang yang menjabat komisaris perusahaan, seharusnya memiliki latar belakang pengetahuan yang sama dengan perusahaan itu sendiri. "Saya melihatnya kurang cocok Abdee Slank di Telkom, komisaris itu harus punya pengetahuan atau latar belakang, katakanlah sama dengan perusahaan itu," ucap Tauhid Ahmad. (tribunnews.com, 30/05/2021)


"Kalau kasus di Telkom, berarti orang-orang itu memang harus paham bidang telekomunikasi," tandas Lina Miftahul Jannah, staf pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Idealnya, menurut Lina, orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki komisaris sebuah BUMN harus "mampu dan kemudian mumpuni" di bidangnya. (bbc.com, 31/05/2021)


Begitulah memang wajah demokrasi. Ambisi memperoleh kekuasaan guna memperkaya diri dan golongan diwarnai dengan ketidakjujuran dan konspirasi. Biaya tinggi untuk mencapai kekuasaan memaksa para pejabat untuk korupsi dan berbuat curang. Memberikan kedudukan atau jabatan kepada siapa saja yang bersedia berkontribusi memenangkannya. Bagi-bagi kue inilah yang saat ini tengah viral dan menimbulkan polemik di masyarakat.


Beberapa orang yang diketahui menjadi tim pemenangan kini mendapatkan jabatan yang tidak main-main. Sebut saja salah satu tokoh agama SAS yang merupakan pendukung berat rezim kini mendapatkan kehormatan menjabat sebagai komisaris PT KAI. Selain itu salah satu anggota band ternama yang dikenal dengan konser salam dua jarinya juga mendapatkan posisi di PT Telkom Indonesia dan masih banyak lagi deretan pendukung-pendukung  lain yang menempati kursi-kursi penting dalam BUMN.


Dengan fakta-fakta yang begitu banyaknya masihkah harus percaya pada demokrasi yang jelas-jelas dalam pelaksanaanya telah menghianati kepercayaan rakyat? Pengangkatan para pejabat yang tidak memiliki keahlian dalam bidangnya jelas merupakan aksi balas budi (meskipun ada bantahan) atas jasa mereka selama masa pertarungan dalam arena pilpres. Hal ini merupakan bentuk praktik oligarki yang mana kekuasaan berada pada segelintir orang-orang yang dekat dengan lingkaran rezim penguasa. Parahnya gaji para petinggi BUMN yang tidak sedikit ini harus dibayar dengan uang rakyat. Namun dengan skill yang kurang meyakinkan sangat berpotensi membawa perusahaan-perusahaan milik negara pada jurang kebangkrutan.


Rakyat kehilangan kesempatan memiliki pejabat yang berkualitas dan amanah. Terlebih mereka dipercayakan untuk mengelola harta umat agar perekonomian bertumbuh menjadi lebih baik. Bukan malah menambah hutang negara yang semakin hari semakin mengunung. Seharusnya para pejabat melaksanakan amanah yang dibebankan kepada mereka dengan baik, menggunakan kekuasaan dengan bijak demi kemaslahatan rakyat bukan bekerja demi individu, partainya ataupun rezim.


Definisi kekuasaan menurut pandangan Islam adalah amanah. Bentuk dari sikap amanah ini adalah ketaatan terhadap hukum syara' yaitu hukum yang datang dari Allah Swt. Pejabat yang amanah berarti pejabat yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan ketaatan kepada Allah Swt. dan rasa takut apabila dalam prosesnya terjadi ketidakadilan. Meriayah umat dengan berdasarkan hukum Islam secara kafah (menyeluruh) karena hukum-hukum Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaannya. 


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:


اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا


"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: 58)


Nabi Muhammad saw. bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji.” (HR. Ahmad)


Sifat amanah tidak akan pernah terwujud apabila sistem negara yang diterapkan bukanlah sistem Islam. Para pejabat yang ada dalam pemerintahan bukanlah orang-orang yang bertakwa dan berkeadilan. Apabila sistem Islam dan pejabat yang bertakwa serta adil ini hadir dalam suatu pemerintahan, pastilah umat akan sejahtera dan bahagia. Namun, jika masih bersikeras mempertahankan sistem demokrasi kapitalisme niscaya korupsi dan oligarki ini akan tetap bercokol dan merugikan negara yang akan berujung pada kebangkrutan dan kehancuran.


Wallahu a'lam bishshawab.[]

 
Top