Oleh Heni Satika

(Praktisi Pendidikan)


Setelah petani garam dibuat kelimpungan dengan impor garam tahun ini mencapai 3 juta ton. Dengan berbagai alasan, kalau Menteri Perdagangan mengatakan impor dikarenakan kualitas garam kita tidak bagus untuk industri. Sementara Menteri Perikanan dan Kelautan mengatakan impor disebabkan kurangnya pasokan garam. Sekarang giliran Peternak Ayam yang nasibnya di ujung tanduk.


Berdasarkan keputusan WTO (World Trade Organization) yang memenangkan gugatan Brasil atas Indonesia. Yakni tentang tuntutan Brasil yang ingin mengekspor daging ayamnya ke dalam pasar Indonesia. Walaupun secara fakta di lapangan, kita tidak membutuhkan impor daging ayam disebabkan produksi daging ayam sudah memenuhi pasar dalam negeri. Bahkan selama ini untuk daging ayam, Indonesia sudah bisa swasembada. 


Tetapi dikarenakan Indonesia menjadi anggota WTO, suka atau tidak suka kita harus mematuhi aturan tersebut, walaupun nasib peternak ayam menjadi taruhannya. Hal ini terjadi  dikarenakan pasar bebas sudah menjadi kebijakan utama di dalam organisasi perdagangan dunia, dan mengikat seluruh anggota untuk melakukannya.


Jika benar daging ayam asal Brasil jadi masuk ke dalam pasar Indonesia. Kita bisa menikmati daging ayam dengan harga Rp14.000/kg. Ini sangat jauh bedanya dengan harga ayam di Indonesia sekitar Rp30.000/kg. Perbedaan ini disebabkan karena efisiensi pakan. Dimana jagung sebagai bahan utama pakan ayam mengalami kenaikan dan bahkan bergantung pada impor. Ketiadaan subsidi dari pemerintah juga menyebabkan naiknya ongkos pakan ternak. Ongkos pakan ini menyerap hampir 70% dari seluruh biaya produksi.


Pemerintah merasa tidak punya jalan untuk keluar dari masalah tersebut. Ketergantungan akan impor jagung sudah akut, jalan keluar dari tingginya ongkos produksi diserahkan kepada masing-masing peternak untuk mensiasatinya. Karena sampai saat ini tidak ada langkah real pemerintah untuk mengatasi mahalnya pakan ternak.


Walaupun bahaya sudah terpampang di pelupuk mata, sepertinya pemerintah tetap tidak bergeming untuk terus melaksanakan keputusan WTO. Sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia (23/04) Ini terbukti dengan diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor hewan dan produk hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah NKRI. Bukan kali ini saja Indonesia digugat oleh negara asing berkaitan dengan perdagangan dalam negerinya.


Negara-negara besar kapitalis membentuk organisasi dunia, di antaranya adalah WTO sebenarnya bertujuan untuk membuka pasar di seluruh dunia untuk produk-produk mereka sendiri. Sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang dan hegemoni negara kapitalis.


Tentu saja perekonomian negara-negara tersebut akan selalu berada dalam kendali negara besar pemilik modal. Kita tidak akan dibiarkan hidup mandiri, karena negara tersebut akan terus menghisap kekayaan negeri berkembang sampai habis dengan alasan pasar bebas. Pasar bebas sejatinya menjadi metode untuk menghisap kekayaan negara-negara berkembang. Sudah saatnya kita keluar dari organisasi tersebut dan hukumnya haram menjadikan orang kafir berkuasa atas kaum muslim.

 
Top