Oleh Inayah

Ibu Rumah Tangga Dan Pegiat Dakwah


Informasi terkait adanya laporan data “PNS misterius” masih menjadi perhatian pemerintah. sebelumnya diungkapkan, ada 97.000 data “PNS misterius” hingga 2015 yang disebutkan masih mendapatkan gaji dan dana pensiun.


Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa mengantisipasi adanya PNS yang tidak masuk database pemerintah, pihaknya melakukan kikoff meeting yang membahasan pemutakhiran data mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) non–ASN, pada Senin (24/5/2021). (kompas.com)


Berdasarkan hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada September-Desember 2015, BKN Sudah merilis penjelasan mengenai 97.000 PNS yang tidak terekam datanya. Adapun penyebab ribuan data tersebut tidak terekam yakni karena: 1. mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang; 2. status mutasi; 3. status meninggal; 4. status berhenti atau sejenisnya yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN.


MIRIS, dan sangat memprihatinkan, betapa masalah pendataan  fiktif  ASN yang hampir ratusan ribu terjadi hampir 7 tahun, berapa besar kerugian yang dialami negara, dan kemana uang tersebut masuk? Hal ini bukanlah sebuah kelalaian semata tapi sudah menjadi kejahatan yang pelakunya wajib mendapatkan hukuman yang menjerakan.


Fakta temuan data fiktif ASN  telah jelas menampakkan  pada masyarakat bahkan dunia secara keseluruhan, bahwa hal ini diakibatkan penerapan sistem kapitaslis sekuler yang telah memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga melahirkan para pejabat dan pegawai yang korup dan kolusi antar lembaga yang berkaitan. Serta menampakkan lemah dan rapuhnya birokrasi negara dalam pendataan pegawai.


Sebenarnya kalaulah alasan lemahnya administrasi pemutakhiran data, bisa diatasi dengan administrasi yang lebih sederhana. Setiap pemutakhiran bisa berbasis pada instansi. Data-data  baru tersebut selanjutnya masuk ke dalam database badan kepegawaian di masing-masing daerah.


Dan hal ini pun diakibatkan  pula lemahnya akidah personal manusia karena makin sekulernya pemerintah saat ini sehingga tidak menjamin individu-individu yang baik, amanah dan jujur. tapi justru melahirkan individu yang ingin memperkaya diri sendiri. Karena memang kehidupan yang hedonis dan konsumtif sehingga kebahagiaan yang dicari adalah materi semata. Ketika banyak materi bisa diraih maka kebutuhan seluruhnya bisa dijamin. Tidak melihat lagi apakah cara-cara yang mereka lakukan halal atau haram.


Berbeda dengan Islam, yang landasan pemerintahanya adalah akidah yang kuat, maka akan melahirkan individu-individu yang amanah, jujur dan bertanggung jawab karen ia akan memahami apa yang diperbuat di dunia akan di minta pertanggung jawaban di akhirat di hadapan Allah Swt. Dengan dorongan keimanan seperti ini maka mereka, para pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Rasulullah saw. bersabda yang artinya,


“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menjadi motivasi terbaik bagi para pegawai yang menjalankan syariah Islam untuk amanah dalam pengemban tugas. Mereka tidak berani mengambil atau memanfaatkan jabatannya untuk sesuatu yang bukan haknya. mereka menyadari Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik mereka dan kelak mereka akan berhadapan dengan pengadilan Allah yang Maha Adil.


Mereka para pegawai dalam Islam dipilih atau diangkat bukan hanya saja karena kredibilitas dan berintegritas semata, namun juga yang lebih utama karena ketakwaannya, dan para pegawai mendapatkan gaji bukan karena adanya data tapi  kinerjanya yang baik, karena mereka telah memberikan kontribusi kerja yang maksimal. 


Apabila ada dugaan terjadi korupsi dan kolusi, maka harus ada investigasi yang serius, termasuk ada sanksi yang harus diberikan kepada pejabat-pejabat yang terindikasi terlibat. Sanksi yang tegas atas kejahatan korupsi dan kolusi termasuk ranah takzir. Artinya kadar sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerugian negara. Dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman maksimal berupa hukuman mati. Selain itu, uang hasil kolusi harus dikembalikan kepada negara.


Hal ini pernah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khatthab, beliau pernah melihat hewan gembalaan anaknya yaitu Ibnu Umar lebih gemuk dari yang lain yang digembalakan di tanah lapang milik negara. Khalifah Umar kemudian menjualnya dan kelebihan uang hasil penjualan dikembalikan  ke kas negara (baitul mal). Meskipun itu hanya praduga tapi karena takutnya akan pertanggungjawaban kelak maka beliau membersihkan hartanya dengan mengembalikan yang bukan haknya.


Personal yang baik, amanah, jujur dan bertanggung jawab tidaklah akan lahir dari aturan kapitalis yang sekuler, tapi lahir dari aturan yang berasal dari Sang Pencipta seluruh makhluk yaitu Allah Swt.  yaitu sistem Islam  yang sempurna  dan menyeluruh dan penerapan hukumnya dilakukan oleh negara Islam. Islam menggariskan bahwa  negara bertanggung jawab  dalam menjaga keimanan dan ketakwaan para pegawai ataupun warga negara secara keseluruhan.


Dan menjadi suatu yang paling penting bagaimana kita bisa mengubah asas yang sekuler saat ini agar menjadi kehidupan yang berasaskan keyakinan mayoritas penduduk negeri kepada Islam saja. Dan secara pasti akan melahirkan individu yang bertakwa, kontrol masyarakat yang baik dan juga sistem negara yang baik pula. Wallalahu a’lam bi ash-shawab.

 
Top