Tenggelamnya KRI Nanggala, Tamparan Keras Alutsista Negara


Oleh Unix Yulia

(Komunitas Menulis Setajam Pena)


Mulai awal tahun 2021 bencana alam bergantian menimpa Indonesia. Dari udara dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menewaskan seluruh awak pesawat, kemudian di darat dengan terjadinya banjir bandang dan gempa. Serta baru saja terjadi kabar dari lautan dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang terjadi di utara Bali pada 21/04/2021. Dari berbagai peristiwa ini, apakah faktor penyebab utamanya? Dan siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban?

Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak pada 21/04/2021 di perairan utara Bali. Kapal yang dikomandoi oleh Letkol Heri Oktavian itu rencananya akan melakukan latihan militer. Namun kejadian naaslah yang menimpa. Setelah dinyatakan hilang kontak, para aparat TNI melakukan pencarian serta meminta bantuan dari negara tetangga, seperti Australia dan Singapura karena terbatasnya peralatan operasi militer yang ada di Indonesia.

Setelah beberapa hari dilakukan pencarian, pada Sabtu (24/04/2021) KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal, mulanya berstatus submiss dinyatakan subsank (tenggelam) dengan ditemukannya beberapa barang yang diyakini berasal dari kapal Nanggala seperti teleskop dan alat salat. Dan pada hari itu juga dari status subsank beralih menjadi on eternal patrol (patroli selamanya/tidak akan kembali) pada kedalaman 850 m.

KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam yang dipesan oleh Indonesia kepada Jerman pada tahun 1977 dan mulai digunakan tahun 1981. Selama kira-kira 40 tahun pemakaian, KRI Nanggala 402 menjalani perawatan sebanyak 2 kali, yaitu di Korea Selatan pada tahun 2018 dan di Jawa Timur pada tahun 2020.

Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menjadi duka yang mendalam serta peringatan bagi pemerintah Indonesia. Beberapa pihak seperti Susaningtyas Kertopati (Pengamat Militer), Khairul Fahmi (Co-Founder ISESS), Komisi DPR RI menyoroti atas kejadian tersebut. Menurut mereka, pemerintah perlu melakukan peremajaan alutsista (alat utama sistem senjata), baik dari sektor udara, darat maupun lautan. Karena faktanya peralatan persenjataan yang ada di Indonesia saat ini sudah berusia cukup tua. Dengan persenjataan yang apa adanya, para aparat yang bertugas menjaga pertahanan negara dengan kemampuan yang mumpuni pun apakah sudah cukup apabila dibandingkan dengan para musuh?

Terkait umur pemakaian tersebut menjadi salah satu masalah yang serius. Walaupun perawatan sudah dilakukan tetapi kurang optimal. Bisa jadi, usia alat juga berpengaruh pada pengoperasian ketika alat tersebut digunakan.

Menhan Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengadaan alutsista memang diperlukan tetapi saat ini anggaran belum ada dana dan masih akan dirumuskan untuk ke depannya.

"Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," kata Prabowo. (focus.tempo.co, 25/04/2021)

Lagi dan lagi, anggaran danalah yang menjadi alasan. Tetapi, apabila kita melihat sumber daya yang tersedia di Indonesia, tentunya sangat-sangat cukup untuk membiayai semua kebutuhan negara. Sebab, memang faktanya Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alamnya. Sayangnya semua kekayaan alam dikelola oleh asing dengan atas persetujuan penguasa dan kita hanya menerima sampahnya saja. 

Andaikan kekayaan alam yang ada dikelola secara mandiri oleh negara, anggara negara pastinya lebih dari cukup. Membangun sistem pertahanan yang kuat pun mampu, pengadaan alutsista bahkan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Tetapi nyatanya pemerintah hanya mengandalkan hutang, pajak masyarakat, dan investasi asing. Akhirnya hutang dimana-mana, penguasa sejahtera tetapi masyarakat sengsara.

Tentu hal ini sangat berbeda jika kita dalam sistem Islam. Semua sumber daya yang ada dalam negara Islam yaitu khilafah, akan dikelola secara mandiri oleh negara dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan negara. Insyaallah tidak akan ada kejadian tidak ada anggaran karena sudah ada pos masing-masing.

Selain itu, dalam struktur pemerintahan khilafah akan ada departemen perang. Fungsinya, saat ini hampir sama dengan menteri pertahanan. Departemen perang nantinya akan mengurusi sistem pertahanan negara, pendidikan militer dan semua yang berurusan dengan angkatan senjata, pasukan militer dan lain sebagainya.

Tak hanya departemen perang, dalam struktur pemerintahan khilafah juga akan ada departemen perindustrian. Departemen ini nantinya yang menyediakan mesin, peralatan perang, pembuatan transportasi, alutsista bagi pertahanan negara. Semuanya dilakukan mandiri oleh negara karena apabila alat pertahanan negara masih pesan ke negara lain, bukan tidak mungkin musuh akan mengetahui kelemahan dari alat pertahanan negara kita.

Ditambah, sebenarnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia lebih dari cukup untuk melakukan  semuanya secara mandiri. Kurangnya penyediaan sarana prasarana dan dukungan pemerintah menyebabkan tidak maksimalnya perberdayaan ilmu yang telah dimiliki.

Dengan terintegrasinya sistem Islam dengan perkembangan teknologi yang ada, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara mandiri, maju dan mengalahkan negara-negara kapitalisme saat ini. Hanya dengan sistem khilafahlah solusi segala permasalahan umat.

Wallahu a'lam bishshawab.