Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Sudah berkali-kali pemerintah melakukan reshuffle terhadap susunan kabinetnya. Jabatan para menteri ditukar sana-sini, diputar kanan-kiri bahkan dicopot dan diganti. Harapan yang ingin diraih adalah untuk perbaikan terhadap hasil kerja para pejabat supaya menghasilkan capaian yang lebih baik tentunya. Tercatat sudah lima kali mengadakan reshuffle kabinet terhitung sejak periode pertama pemerintah rezim JK. Reshuffle pertama terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian disusul reshuffle yang kedua yaitu pada tanggal 27 Juli 2016, reshuffle ketiga pada bulan Januari 2018, lalu reshuffle keempat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan reshuffle yang terbaru adalah pada tanggal 22 Desember 2020 lalu.

Meskipun telah terjadi lima kali pergantian susunan kabinet, namun sepertinya hampir tidak terjadi perubahan pada negeri ini menuju yang lebih baik. Demikian juga perubahan terhadap kondisi perekonomian rakyat. Kehidupan terasa makin sulit saja, harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, para petani banyak yang merugi akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan, meningkatnya jumlah angka kemiskinan akibat sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, angka kriminalitas yang merangkak naik seakan berpacu dengan naiknya jumlah para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Semua itu adalah indikasi bahwa keadaan negeri ini telah berada pada ambang kehancurannya. Alih-alih menginginkan kinerja yang maksimal namun faktanya manuver reshuffle kabinet justru memperlihatkan gambaran  ketidakmampuan dalam mengendalikan masalah yang sedang melanda.

Hal ini sangat mungkin terjadi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi-kapitalisme. Pemerintah yang seharusnya menjadi pengatur, pengelola keuangan Rumah Tangga Negara beralih fungsi hanya sebagai regulator saja. Negara menyerahkan SDA kepada para investor, para kapitalis atau para pemilik modal untuk dikelola melalui perjanjian dan kesepakatan. Padahal SDA negara adalah milik bersama/umum, milik seluruh rakyat yang seharusnya dikelola sendiri dengan baik oleh pemerintah, lalu hasilnya akan dikembalikan untuk hajat hidup rakyatnya.

Para menteri adalah pejabat yang memiliki  wewenang dan kekuasaan salah satunya mengeluarkan perizinan. Keberadaannya dijadikan alat bagi para pemilik modal untuk meloloskan berbagai kepentingan mereka melalui gratifikasi ataupun suap. Dalam prosesnya menuju jabatan yang diinginkan, tak sedikit dari mereka (calon pejabat) yang meminta bantuan investor/pengusaha untuk memberikan support berupa pendanaan untuk biaya kampanye. Sebagai imbalan atas support yang mereka berikan biasanya mereka akan meminta imbalan berupa kemudahan dalam hal perizinan usaha, sementara kepentingan untuk rakyat dinomorduakan setelah suaranya diambil dalam pilkada ataupun pemilu.

Dalam Islam sebuah jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Jabatan yang identik dengan kekuasaan digunakan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. serta sebagai sarana untuk beramar makruf nahi mungkar. Menegakkan hukum-hukum Allah ini mencakup segala bidang dalam sistem pemerintahan. Dalam bidang hukum, sistem peradilan menggunakan hukum sesuai dengan syariat dengan mengimplementasikan hukum qishas dan hudud, lembaga keuangan dengan ekonomi syariah "No Riba", sistem pendidikan, kesehatan, kepolisian yang ke semuanya harus sesuai dengan ketentuan Islam.  

Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila tugas-tugas pemerintahan diberikan kepada pejabat yang tidak memiliki keimanan dan memiliki kemampuan/keahlian sesuai bidangnya karena pada dasarnya pemberian amanah berupa jabatan harus berdasarkan prinsip ketakwaan dan kafa'ah.

Pemilihan pejabat negara menjadi sesuatu yang sangat krusial karena ia memiliki tanggung jawab yang besar dan aktivitasnya berkaitan/berdampak langsung pada nasib atau kehidupan rakyat.

Para pejabat negara dalam sistem Islam/kekhilafahan, mereka dipilih dan diangkat oleh sang khalifah atau orang yang diberi kewenangan berdasarkan syariat Islam. Mereka adalah orang-orang yang tentu saja memiliki reputasi amanah yang tinggi, kredible dan ahli.

Selain itu Islam memiliki panduan pokok dalam memilih para pejabat pembantu khalifah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi di antaranya Al-Quwah atau memiliki kekuatan (fisik), At-Taqwa (ketakwaan), Al-Rifq bi Ar-ra'iyah (lemah lembut dan sayang kepada rakyat) serta paham sesuai bidang yang dikuasainya. 

"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR. Muslim).

Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme yang dalam memilih para pejabat-pejabatnya didasarkan atas kepentingan individu dan partai politik/golongan, bahkan digunakan sebagai alat atau jasa balas budi kepada orang-orang yang ikut andil dalam mensupport dalam meraih kekuasaannya. Wallahu a'lam bishshawab.[]

 
Top