Oleh Tsamratul ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut telah mendorong para pengusaha di bidang perumahan untuk memperluas usahanya. Berbagai tipe rumah terus dibangun dan dipasarkan. Massifnya pembangungan perumahan selain dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, pada faktanya bila dibangun tanpa melalui perencanaan yang matang, dengan memperhatikan dan memperhitungkan dampak lingkungan, akan membahayakan bagi masyarakat yang lainnya.


Dilansir dari balebandung.com 21 Mei 2021, pembangunan Perumahan Elite Podomoro telah menyebabkan wilayah Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sekitarnya kerap terjadi banjir apabila turun hujan. Toni Permana selaku anggota Komisi C, juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung mengungkapkan, bahwa akibat pengurugan lahan yang dilakukan Podomoro yang sebelumnya merupakan daerah resapan air kini jumlahnya menciut bahkan nyaris hilang, sehingga luapan air ketika turun hujan mengalir ke perkampungan warga di sekitarnya. Warga mengeluhkan walaupun hujan turun hanya sebentar sudah mengakibatkan banjir.


Dampak dari pembangunan perumahan tidak hanya dirasakan oleh warga Lengkong saja juga bukan sebatas banjir. Ada juga longsor atau pergerakan tanah, jika perumahan dibangun di bukit-bukit. Selain itu jika lahan yang digunakan adalah tanah pertanian, maka penduduk yang biasa bertani akan kehilangan mata pencahariannya. Berikutnya harga tanah akan terdongkrak semakin mahal. Bagi penduduk yang berpenghasilan rendah atau kehilangan mata pencahariam otomatis akan tersisihkan dan terpinggirkan, hanya bisa menonton kemegahan perumahan elite beserta gaya hidupnya. Air bersih yang biasa dinikmati masyarakat kemungkinan akan berkurang tersedot oleh perumahan.


Inilah kenyataan hidup di negara yang menerapkan kapitalisme sekuler. Perizinan bagi pengusaha properti yang berkantong tebal atau kapital begitu mudah didapatkan. Keluhan warga cukup ditanggapi dengan ungkapan "perizinan akan ditinjau kembali". Ujung-ujungnya warga gigit jari. Keberpihakan para pemangku kebijakan condong bagi para kapital, sementara rakyat harus rela terpental. 


Kapitalisme telah mendudukkan uang atau materi di atas segalanya. Pembelaan akan ditujukan kepada siapapun yang berani bayar bukan yang benar. Membela yang benar hanya ada dalam nyanyian jauh dari kenyataan. 


Sekularisme, yaitu pemisahan agama (Islam) dari kehidupan, telah membentuk pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok. Kepedulian kepada yang lemah kian menyusut. Kehidupan seolah berhenti hanya di dunia, berputar-putar antara kekuasaan dan uang. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya demi kekuasaan atau jabatan, begitupun kekuasaan atau jabatan diburu demi uang. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, tapi dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Sudah menjadi rahasia umum perizinan identik dengan uang, uang identik dengan kemudahan. Segala sesuatu tergantung uang, bagi yang lemah terpaksa harus mengalah.


Oleh karena itu selama kapitalisme sekuler menjadi landasan dalam pengaturan negara, selama itu pula keberpihakan kepada seluruh rakyat akan sulit didapat. Penguasa butuh dukungan pengusaha, pengusaha butuh legalitas dari penguasa. Rakyat hanyalah korban di antara keduanya.


Kewajiban sebagai pemimpin atau penguasa selayaknya tidak menunggu keluhan masyarakat, tapi harus sudah matang dipertimbangkan. Banyak para ahli bisa dilibatkan, baik berkenaan dengan tata ruang maupun tata kota. Andaikan sudah diperhitungkan dengan matang, masih ada kekurangan sehingga mengundang keluhan warga harus segera direspon sebagai tanggung-jawabnya. Jangan sampai kesulitan dan kesengsaraan rakyat terus berlanjut.


Respon dari penguasa yang menunjukkan keadilan luar biasa atas tuntutan yang disampaikan seorang Yahudi di masa Khalifah Umar bin Khaththab bisa menjadi pengingat sekaligus contoh bagi siapapun yang mendapatkan amanah kekuasaan atau jabatan. Satu waktu, Umar didatangi seorang Yahudi yang terkena penggusuran oleh seorang Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash, yang bermaksud memperluas bangunan sebuah masjid. Meski mendapatkan ganti rugi yang pantas, sang Yahudi menolak penggusuran tersebut. Ia datang ke Madinah untuk mengadukan permasalahan tersebut pada Khalifah Umar.


Setelah selesai mendengarkan pengaduan, Umar mengambil sebuah tulang unta dan menorehkan dua garis yang berpotongan: satu garis horizontal dan satu garis lainnya vertikal. Umar lalu menyerahkan tulang itu pada sang Yahudi dan memintanya untuk memberikannya pada Amr bin ‘Ash. “Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernurmu. Katakan bahwa aku yang mengirimnya untuknya.” Demikian Umar menyampaikan pesan untuk gubernurnya agar disampaikan oleh Yahudi yang mengadukannya.


Meski dia (Yahudi) tidak memahami maksud dari pesan Umar, dia tetap menyampaikannya dengan menyerahkan tulang tersebut. Singkat cerita wajah Amr pucat pasi saat menerima kiriman yang tak diduganya itu. Saat itu pula, ia mengembalikan rumah Yahudi yang telah digusurnya. Ketegasan seorang khalifah dan rasa takut yang menghinggapi seorang Gubernur Amr sulit didapat dalam sistem kapitalisme, karena berkaitan dengan mafhum/pemahaman bahwa setelah kehidupan dunia seluruh manusia akan berjumpa dengan kehidupan akhirat yang abadi. Keadilan dan kepengurusan seorang penguasa tanpa membedakan agama, kaya miskin, ras, suku, terwujud nyata dalam sistem Islam. 


Wallahu a'lam bi ash-shawwab.

 
Top