Oleh Annis Miskiyyah


(Member AMK dan Pemerhati Generasi)




Awal Mei 2021, kembali negeri ini dihebohkan dengan pernyataan seorang pejabat. Seperti yang dikutip dari pikiran-rakyat bahwa Menko Polhukam Mahfudz MD mengatakan, "Sekarang ini negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa."




Tentu saja, pernyataan tersebut mendapatkan reaksi keras langsung dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto. Menurutnya, Mahfudz MD jujur tapi naif. (pikiran-rakyat, 3/5/2021)




Korupsi yang menggurita di negeri ini, masih menjadi pekerjaan rumah untuk diberantas. Bukannya menghilang tetapi semakin hari terus membesar. Baik dari segi uang yang dikorupsi maupun bertambahnya pelaku serta bermacan cara korupsi. 




Pada awal tahun 2021, Transparancy Internasional Indonesia (TII) telah mengeluarkan hasil kajian tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 adalah 37. IPK mengalami penurunan dari 40 pada tahun sebelumnya menjadi 37. Hal tersebut menyebabkan ranking Indonesia anjlok ke urutan 102 dunia dan 5 di Asia Tenggara. (tempo.co, 29/01/2021)




Mahfudz MD mengakui bahwa demokrasi telah menjadi sebab pemerintahan koruptif dan oligarkis. Sistem pemilu yang berbiaya mahal hingga politik balas budi, disinyalir menjadi pemicu. Syahwat kekuasaan mendominasi calon pejabat hingga pejabat tinggi negara. Terbukti dari adanya pembagian kue kekuasaan dari berbagai partai politik pendukung rezim berkuasa.




Belum lagi kebebasan kepemilikan yang diusung demokrasi. Kebebasan ini telah menyebabkan kekayaan SDA dimiliki oleh segelintir oknum dan asing. Apalagi kepemilikan mereka itu dikuatkan oleh perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan penguasa dan wakil rakyat. Semakin kental saja persekongkolan penguasa sekaligus pengusaha menguasai semua lini ekonomi. Sehingga wajar yang kaya dan berkuasa, akan semakin kaya. 




Sebaliknya, rakyat miskin untuk hidup saja harus berjuang serta mandiri. Sementara itu, pajak dari rakyat terus dipalak. Pajak ini menjadi sumber paling besar bagi APBN Indonesia, selain utang luar negeri. Pajak masuk kas negara, untuk membiayai berbagai pembangunan juga membayar gaji para pejabat juga pegawai negeri. Namun, uang pajak juga tak luput dikorupsi. Demikian pula, bantuan sosial yang harusnya menjadi hak rakyat di masa pandemi, juga dikorupsi. Wajarlah rakyat sangat kecewa terhadap pemerintahan korup dan oligarkis.




Jika dibiarkan sistem demokrasi ini diterapkan dalam kehidupan, sudah terbayang kehidupan sempit akan makin menghimpit. Rakyat akan terus dikecewakan, meskipun ada anjuran untuk tidak kecewa. Kemajuan negeri ini juga hanya dinikmati segelintir orang yang ada di tampuk kekuasaan dan para kapital. Semua itu tidak akan mampu memperbaiki nasib rakyat kebanyakan. 




Asas pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) turut andil melahirkan pemerintahan korup dan oligarkis. Agama senantiasa tidak boleh ikut campur urusan pemerintahan. Demikian pula, hukum dan sanksi tak tegas, tidak pernah membuat jera koruptor dan oligarki. Bahkan justru KPK akhirnya dikebiri oleh aturan yang ditetapkan. Ada 75 anggota KPK  tereliminasi, karena tak lulus tes wawancara wawasan kebangsaan. Padahal, mereka orang yang dikenal sangat serius memberantas korupsi.




Selama negeri ini menerapkan sistem demokrasi meskipun terus diperbaiki, maka tak akan lepas dari pemerintahan korup dan oligarkis. Jadi, merupakan kemustahilan mewujudkan usulan Mahfudz MD, yang mengatakan bahwa negeri ini akan maju jika demokrasi diperbaiki dan korupsi dihilangkan. 




Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dari pemerintahan yang korup dan oligarkis. Arah perubahan harus sangat mendasar dan menyeluruh. Mulai dari asas kehidupan harus berdasarkan Islam. Keimanan yang kuat dan kokoh akan melahirkan calon pejabat, petinggi negara dan pegawai negeri yang berdedikasi tinggi.




Meskipun ada niat dan kesempatan untuk korupsi, mereka tidak akan melakukannya. Karena sadar perbuatan korupsi tersebut telah melanggar aturan Islam. Syarat keimanan kuat, terikat aturan Islam, kepemimpinan dan profesionalitas inilah yang selalu jadi perhatian seseorang diangkat jadi pejabat negara.




Islam juga memudahkan dan berbiaya murah dalam hal memilih pemimpin. Misalnya, pemilu digelar tidak pada periode tertentu. Namun, metode baiat untuk khalifah hanya sekali seumur hidup, selama khalifah tersebut menerapkan aturan Islam. Kemudian juga, khalifah memenuhi syarat in'iqad yaitu laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu dan adil. Sedangkan, pengangkatan dan pemberhentian struktur pemerintahan ada di bawah kewenangan khalifah. Jadi tidak dibutuhkan adanya pilkada. Mekanisme ini menutup celah terbentuknya pemerintahan oligarki.




Apalagi negara bertanggung jawab penuh menggaji para pegawai negeri dengan sangat layak. Sedangkan bagi khalifah dan para hukam diberikan hanya tunjangan hidup, bukan gaji.




Hukum dan sanksi tegas juga membuat jera para koruptor. Pembuktian terbalik dengan menghitung gaji dikurangi beban hidup dan biaya tanggungan nafkah selalu dimonitor. Jika ada penambahan pemasukan yang fantastis, akan segera diselidiki. Bahkan bisa langsung diambil tindakan. Sanksi ta'zir bisa diberlakukan sesuai keputusan qadhi.




Sistem ekonominya juga telah mengatur tiga kepemilikan. SDA termasuk kepemilikan umum yang dikelola negara sebagai salah satu pos pemasukan bagi APBN. Dari sinilah, gaji dan pembiayaan pelayanan bagi rakyat dikucurkan. Sementara pajak hanya dipungut ketika kas negara kosong. Itupun hanya dari warga negara lelaki muslim kaya saja. Rakyat justru mendapatkan pelayanan dan pengurusan terbaik dari negara. Bahkan rakyat mendapatkan kesejahteraan.




Pemerintahan baik dan bersih hanya bisa terwujud dalam sistem Islam kafah saja. Semuanya pernah dipraktikkan oleh para khalifah sepanjang masa kekhilafahan. 




Oleh karena itu, kita tidak memerlukan sistem demokrasi untuk mengatur kehidupan. Kaum muslimin harus mencampakkan sistem tersebut. Perlu perubahan dari pemerintahan korup dan oligarkis, menuju pemerintahan baik dan bersih. Yaitu yang hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan sistem Islam kafah dalam naungan khilafah Islam. Sistem Islam inilah yang harus rakyat ini perjuangan, sehingga kesejahteraan bukan lagi angan-angan.



Wallahu a'lam bishshawab

 
Top