Oleh Nadhifah Zahra

(Ibu Rumah Tangga)


Lebaran kedua di masa pandemi ini, menyisakan kesedihan tersendiri bagi sebagian rakyat negeri ini. Dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik, dengan dalih mengurangi mobilisasi besar-besaran yang akan menjadi media penularan Covid-19 secara masif, maka rakyat tidak bisa bersilaturahmi secara langsung dengan sanak saudaranya di kampung halaman.


Namun anehnya di tengah kepedihan ini, justru pemerintah menetapkan kebijakan membuka tempat-tempat destinasi wisata, sehingga rakyat masih bisa mengalihkan kebiasaan mudik dengan mendatangi tempat-tempat wisata. Meski akhirnya beberapa tempat wisata yang tidak dapat menerapkan protokol kesehatan  ditutup kembali.


Tentu saja kebijakan membuka tempat-tempat wisata ini mendapatkan kritikan pedas dari para ahli kesehatan terutama epidemiolog, mengingatkan bahwa kebijakan membuka tempat-tempat wisata itu sangat kontradiktif terhadap upaya pencegahan penularan virus Corona. Sebagaimana yang disampaikan oleh epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama yang menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah melarang mudik lebaran, akan tetapi membuka lokasi wisata penuh dengan resiko. (kompas.com, 24/4/2021)


Kebijakan pembukaan tempat-tempat wisata ini, tentu tidak lepas dari alasan ekonomi, dimana saat ini sektor pariwisata menjadi primadona dalam menggenjot pendapatan daerah dan juga pemasukan bagi pedagang di lokasi wisata. Upaya menghidupkan pariwisata sebagai sumber pendapatan, sebenarnya adalah kebijakan tambal sulam, terlebih di masa pandemi seperti ini alih-alih memperbaiki perekonomian namun di sisi lain telah menjadikan rakyat sebagi tumbal karena harus mempertaruhkan  kesehatan dan nyawa rakyat yang menjadi korban keganasan virus Covid-19.


Pemerintah di setiap level telah menyibukkan diri untuk menghidupkan pariwisata, dengan biaya yang tidak sedikit. Namun pemerintah justru membuka kran sebesar-besarnya bagi investor asing, sehingga para investor asing bisa leluasa menguras habis kekayaan negeri ini secara legal karena dilindungi oleh UU yang ada.


Islam Mengatur Sumber-sumber Pendapatan Negara


Sebagai agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam telah menetapkan sumber-sumber pendapatan negara sebagai berikut:


1. Sumber fa'i dn kharaj

Mencakup sumber-sumber pendapatan dari harta ghonimah, fa'i, khumus, kharaj, jizyah, 'usry, serta pajak (yang hanya diwajibkan bagi kaum muslimin tatkala sumber-sumber pemasukan negara tidak cukup memenuhi anggaran belanja yang bersifat wajib). Pemasukan ini dialokasikan untuk membiayai jalannya pemerintahan seperti tunjangan, gaji pegawai negara dan lain-lain.


2. Pemasukan kepemilikan umum.  Mencakup pemasukan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti: gas, minyak bumi, barang-barang tambang dan lain-lain, yang jumlahnya melimpah dan tidak terbatas, maka ini menjadi harta kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan pada negara, disertai adanya pelarangan diserahkan pada swasta maupun asing. Dimana harta milik umum ini akan dialokasikan untuk semua kepentingan rakyat seperti biaya pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat.


3. Pemasukan shodaqoh. Mencakup harta dari pemungutan zakat yang nanti akan disalurkan pada 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, Amil, mu'alaf, budak, orang-orang yang berhutang, Sabilillah, dan Ibnu Sabil.


Jadi dengan memaksimalkan semua sumber pendapatan itu niscaya sebuah negara akan mampu membiayai semua kebutuhannya serta mampu menyejahterakan seluruh rakyat. Begitu juga sektor pariwisata dalam pandangan Islam bukanlah sebagai primadona pendapatan negara tetapi pariwisata dikembangkan untuk tujuan dakwah, baik untuk umat Islam untuk semakin menguatkan keimanannya, juga untuk nonmuslim agar mereka mampu berpikir dan mampu menemukan keimanan yang benar.


Namun pengaturan ini tidak akan pernah ditemukan dalam sistem kapitalis yang mengedepankan asas manfaat, sehingga tidak akan pernah mampu menghantarkan pada keberkahan dan kesejahteraan rakyat. Pengaturan semacam ini hanya akan ditemukan dalam sistem Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.


Wallahu a'lam bishowwab.

 
Top