Pembukaan Tempat Wisata di Masa Pandemi, Untuk Siapa?


Oleh Erni Setianingsih

(Aktivis Dakwah Kampus)


Dikutip dari sindonews.com,(16/05/2021). Kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta, Jumat (14/5/2021), membludak mencapai kisaran 39 ribu orang. Kerumunan wisatawan di Ancol dikhawatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.


Dikutip juga dari kompas.com,(16/05/2021). Sejak sebelum lebaran keputusan pemerintah tak menetapkan penutupan lokasi wisata menjadi sorotan. Sementara, larangan mudik diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan ini ditetapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Mudik yang merupakan mobilitas manusia dalam jumlah besar dikhawatirkan dapat menjadi media penularan virus corona dalam skala masif.


Pada hari kedua lebaran, jumlah pengunjung ke Pantai Ancol membludak hingga tembus 39 ribu orang. Mereka terlihat asyik mandi di pantai tanpa mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Padahal, bisa terjadi klaster baru penularan Covid-19 di sana. (nasional.sindonews.com, 16/5/2021).


Lagi-lagi dibikin bingung. bagaimana tidak, rakyat dibikin pusing dengan aturan pemerintah yang pilih kasih antara mudik dan wisata. Memang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat, jelas-jelas lagi masa pandemi masih saja aturan hanya sepihak saja yaitu wisata tetap dibuka dan mudik dilarang. Sehingga rakyat jadi merasa sedih dan kecewa akan hal tersebut.


Memang menjadi sorotan. Pasalnya, larangan mudik diberlakukan guna menutup celah penyebaran Covid-19 yang makin marak. Namun, tidak bagi tempat wisata, yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong mengunjunginya sejak hari kedua Idulfitri. Pemerintah seolah tidak memprediksi membludaknya pengunjung akibat dibukanya tempat wisata. Ironisnya, fakta di lapangan menggambarkan sebaliknya. 


Masalah seperti ini sering terjadi. Tak heran jika masalah pandemi susah diatasi. Standar pengambilan keputusan antara satu masalah dengan yang lainnya berbeda. Inilah yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang berlawanan pula.


Dalam bidang kesehatan, alasan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan menangani pandemi pun telah dilakukan. Namun, kebijakan ini tak bersinergi dengan kebijakan bidang ekonomi. Adanya target pertumbuhan ekonomi yang harus naik membuat pemerintah mengambil kebijakan membuka pariwisata.


Pembukaan tempat wisata di masa pandemi memang memiliki risiko besar. Yakni adanya penyebaran covid di daerah wisata atau tempat wisata justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Apalagi jika tidak ada pengamanan khusus, pengunjung bisa membludak. 


Saat ini pariwisata banyak yang dikelola oleh swasta. Tentulah jika pariwisata tidak segera dibuka, para pengelola akan minus pendapatan. Dalam kacamata materialistis, hal seperti ini justru sangat merugikan.


Seharusnya kebijakan harus benar-benar serius sesuai dengan keadaan, kalau diremehkan seperti ini bahayanya akan seperti di India. Nyawa rakyat itu penting dan harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Mau menyelamatkan rakyat, tapi malah membolehkan tempat wisata dibuka. Buntutnya terjadi kerumunan di mana-mana. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Rakyat lagi yang pantas untuk disalahkan? Atau pemerintah yang sebenarnya tidak serius mengurusi rakyat selama pandemi?


Hal ini memang pemerintah tidak benar-benar matang memikirkan dampak dari dibukanya tempat wisata. Meski disebutkan harus tetap mematuhi prokes, menggunakan masker, serta jaga jarak, semua itu sekadar ucapan saja, karena tak ada pengawasan ketat oleh pemerintah di tempat wisata.


Lagi-lagi, rakyat yang jadi korban. Inilah pentingnya bagi siapa pun yang memimpin rakyat untuk memiliki kemampuan memutuskan suatu kebijakan tanpa meninggalkan kesulitan bagi rakyatnya, Bukan malah melakukan kebijakan coba-coba asal jadi, yang penting pemasukan pemerintah terus berjalan tapi keselamatan rakyat terancam dan ekonomi mereka dirugikan.


Setiap kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme memang didesain untuk memuluskan segala kepentingan pemilik kekuasaan serta pemodal (pelaku usaha/bisnis). Hal ini mudah dipahami oleh publik dengan melihat berbagai kebijakan yang diputuskan untuk rakyat. Seolah memihak kepentingan rakyat, tapi ternyata tidak demikian.


Penyelesaian masalah para pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme justru terus memproduksi masalah baru tanpa menyelesaikan masalah sebelumnya. Mereka mengandalkan pemasukan dari pariwisata, tapi akhirnya mengancam keselamatan rakyat itu sendiri. 


Andai SDA yang kaya melimpah ini dikelola dengan baik demi kemaslahatan rakyatnya, pemerintah tak perlu menggadang-gadang sektor wisata sebagai solusi memulihkan ekonomi. Mirisnya, SDA malah dibagi-bagi pada asing dan aseng untuk dikelola. Apalagi di tengah pandemi, mata rantai penyebaran Covid-19 tak putus, terus mengular dan menyebar akibat dari kebijakan yang plinplan.


Dari sini kita bisa melihat bahwa apa pun termasuk pariwisata, jika tata kelolanya masih di bawah sistem ekonomi neoliberalisme, semua berujung pada keuntungan semata. Padahal, jika kita serius menjaga dan mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah ini, akan kita dapatkan manfaat yang bukan hanya berbicara pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu kesejahteraan rakyat akan tercipta.


Kebijakan yang memihak rakyat hanya terlihat pada Islam selama 13 abad Islam memimpin dunia di bawah naungan khilafah. Dengan aturan Islam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, hidup rakyat sejahtera. Tak peduli apakah mereka beragama Islam atau bukan.


Sangat berbeda dengan pemimpin dalam Islam. Salah satunya tercermin dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang menganggap bahwa jabatan ialah ujian. 


Umar meminta masyarakat tidak ragu menegurnya dalam beberapa hal kalau ia salah. Umar mengatakan, “Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar makruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat Saudara-Saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya, demi kepentingan Saudara-Saudara sekalian.” (Pidato Umar bin Khaththab saat diangkat menjadi Khalifah, Biografi Umar bin Khaththab karya Muhammad Husain Haekal).


Jadi hanya sistem Islam yang mampu melindungi dan menjaga rakyat dari wabah dan krisis ekonomi. Oleh karenanya, rakyat membutuhkan segera pemimpin yang tak asal-asalan dalam setiap kebijakannya, pemimpin yang mengedepankan keselamatan dan kemaslahatan rakyat, bukannya sibuk penuhi kantong-kantong para kapitalis.


Wallahu a'lam bishshawab.