Oleh Ade Aisyah A.Md
( Aktivis Dakwah Literasi dan Pendidik Generasi)

Aneh dan Nyeleneh. Itulah ungkapan yang tepat terhadap pandangan wanita haid boleh puasa. Pandangan yang mengatasnamakan fikih progresif ini tidak berdasar sama sekali.

Pandangan ini sempat menghebohkan media sosial. Bermula dari unggahan di akun Instagram @mubadalah.id yang membahas tentang "Alasan Perempuan Haid Boleh Berpuasa". Akun itu menyatakan bahwa tulisan itu bersumber dari tulisan Kyai Imam Nakha'i di mubadalah.id. Konten tersebut diketahui diunggah pada Sabtu, (1/5/2021).

Dalam unggahan tersebut tidak ada dalil dan ayat Al-Quran yang dapat membuktikan bahwa perempuan haid diperbolehkan untuk berpuasa. Justru, caption pada unggahan tersebut bertuliskan bahwa hadis yang melarang perempuan haid untuk berpuasa dapat dipahami dengan maksud sebaliknya.  Unggahan tersebut menyebutkan bahwa hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ummatul Mukminin Sayyidah Aisyah ra dan riwayat lainnya menyatakn bahwa Rasulullah hanya melarang salat bagi perempuan haid, dan tidak melarang puasa. (kumparan.com, 3/5/2021)

Hadis yang di maksud dalam unggahan tersebut adalah hadis dari Aisyah yang disampaikan oleh Imam Muslim. Dalam hadis itu, diceritakan bahwa Aisyah isteri nabi Saw. berkata:

"Kami pernah kedatangan hal itu (haid), maka kami diperintahkan meng-qada puasa dan tidak diperintahkan meng-qada salat." (HR Muslim).

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas memberikan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad Saw. dalam bentuk dialog, beliau bersabda:

"Bukankah wanita itu jika sedang haid, tidak salat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, Ya."(HR Bukhari).

Dari dua hadis tersebut, Anwar Abbas menyimpulkan bahwa perempuan yang haid itu tidak bisa berpuasa. Namun mereka wajib mengganti  di hari lain di luar bulan Ramadhan. (detiknews.com, 3/5/2021)

Berkembangnya pandangan aneh dan nyeleneh ini tidak lepas dari sistem demokrasi yang mendewakan kebebasan berpendapat. Kebebasan ini sudah masuk ke ranah ibadah yang seharusnya berdasar kepada dalili-dalil syariat bukan logika.

Dalam sistem demokrasi, syariat justru jadi objek utama agar dijauhkan dari umat. Negara tidak boleh berbau syariat bahkan harus dipisahkan sejauh mungkin darinya. Itulah wajah asli demokrasi yang berbasis sekuler. Dengan demikian, menjadi hal yang wajar negara demokrasi abai menjaga syariat apalagi menerapkannya.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang  dikenal dengan khilafah. Pemerintahan ini akan totalitas menjalankan syariat sekaligus menjaganya. Khalifah akan mengadopsi hukum-hukum syariat dengan memperhatikan dalil yang terkuat berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

Khalifah akan memberantas pandangan-pandangan yang nyeleneh terhadap Syariat Islam. Dalam Islam negara berfungsi sebagai muhafazhah 'alad din_atau penjaga agama. Hal ini sesuai dengan keberadaan khalifah sebagai junnah /perisai umat.

Rasulullah Saw. bersabda

«إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»

Sesungguhnya Imam/Khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya. (HR Muslim).

Betapa kita merindukan hadirnya khalifah dalam naungan institusi Khilafah Islamiyah. Niscaya umat akan terlindungi agama dan akidahnya, meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Wallahu a'lam

 
Top