Negara Terdepan dalam Menjaga Ajaran Islam


Oleh Lafifah

(Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kafah)


Keresahan umat Islam kembali terusik, dengan semakin maraknya pelecehan, penistaan dan penyelewengan  terhadap ajaran agama Islam. Belumlah hilang dari ingatan bagaimana kasus penistaan agama yang dilakukan seorang YouTuber Paul Zhang yang mengaku dirinya sebagai Nabi yang ke 26, juga menghina Nabi Muhammad serta Allah Swt. Kasus yang sama meski berbeda terjadi kembali

Jakarta - Unggahan seorang wanita boleh berpuasa saat haid viral di media sosial. Unggahan itu ditayangkan Instagram @mubadalah.id. Akun tersebut mengunggah pernyataan seorang wanita boleh berpuasa itu dengan sumber tulisan Kiai im di situs mubadalah.id. Dilihat detikom, tulisan di situs tersebut sudah dilihat 11,6 ribu kali.

Dikonfirmasi detikom, Imam mengaku sudah menghapus unggahannya terkait seorang wanita yang boleh berpuasa saat haid di akun media sosial pribadinya. Hal itu dilakukan karena telah memicu kontraversi.

"Saya sudah hapus di status FB saya, karena memicu kontraversi tidak sehat. Jadi saya hapus," ujar Imam melalui pesan singkat, Minggu (2/5/2021).

Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh seorang yang notabene paham ilmu agama baik perbuatan dan ucapannya tidak mencerminkan yang demikian. 

Di dalam Islam tidak ada larangan seorang muslim untuk menggali sumber hukum apabila dinilai mengandung 'ilat syar'i. Untuk melakukan ijtihadnya. Tetapi kasus di atas jelas-jelas sudah menjadi ketetapan hukum syara meskipun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dijelaskan di dalam hadis sahih. Rasulullah Muhammad saw. bersabda:

"Bukankah wanita itu jika sedang haid, tidak salat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, Ya." (HR. Bukhari)

Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu:

"Kami pernah kedatangan hal itu (haid), maka kami diperintahkan meng-qada puasa dan tidak diperintahkan meng-qada salat." (HR. Muslim)

Adapun orang yang melakukan ijtihad. Selain harus Islam, baligh, berakal dan adil, ada lagi beberapa syarat terkait penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan proses ijtihad. Berikut syarat-syarat utama yang harus dipenuhi;

Menguasai pengetahuan tentang al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam mashadirus syariah tentu saja memegang peranan penting sebagai sumber hukum Islam. Maka, seorang Mujtahid, ketika hendak menggali hukum dari ayat-ayat al-Qur’an harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan al-Qur’an itu sendiri. Yakni ilmu seputar makna teks al-Qur’an, illat dan tujuan yang terdapat di dalamnya, asbabun nuzul, nasikh-mansukh dan mampu mengidentifikasi ayat-ayat hukum.

Menguasai pengetahuan tentang Sunnah Kenabian. Hadis dan sunnah kenabian merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an. Maka, ketika hendak menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang Mujtahid harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis. Mulai dari menguasai mustalahul hadis, kritik sanad dan matan hadis, ilmu jarh wat ta’dil, dan berbagai macam ilmu dalam diskursus pemahaman hadis.

Menguasai ilmu Bahasa Arab. Al-Qur’an dan Hadis sampai kepada kita dengan media Bahasa Arab. Seorang mujtahid tidak akan mampu memahami teks tersebut ketika dia tidak menguasai Bahasa Arab. Nahwu, Shorrof, Balaghah, Manthiq dan ilmu kebahasaan lainnya mutlak harus dikuasai.

Menguasai Ushul al-Fikih. Ushul Fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep, berikut kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam. Maka sudah sepatutnya seorang mujtahid mesti menguasai ilmu ini. Tidak boleh tidak!

Mengetahui hal-hal terkait Ijma’. Setelah Al-Qur’an dan Hadis, Ijma’ adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Ijma’ berkaitan dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para ulama terkait suatu hukum tertentu. Ijma’ ulama termasuk dalil qath’I (yang pasti), yang harus dirujuk oleh mujtahid ketika hendak menentukan sebuah hukum.

Inilah kemudian seharusnya menjadi wewenang negara untuk memberikan aturan dan syarat mutlak bagi seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara. Karena negara seharusnya menjadi institusi penerap seluruh hukum syara dalam kehidupan baik dalam aturan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Maka menjadi sebuah pertanyaan kemana peran negara saat ini ketika banyaknya penista agama, menyelewengkan ajaran agama? Adakah memberikan sanksi tegas terhadap pelakunya? Yang kemudian harus kita pahami, hanya institusi negara khilafahlah yang akan mampu demikian, karena khilafah adalah institusi penerap seluruh aturan yang lahir dari sumber hukum syara.

Baik diterapkan oleh Rasulullah ketika mendirikan negara Islam Madinah, kemudian diteruskan oleh para sahabat sampai Kehilafahan Utsmani yang kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Attaturk laknatullah 'alaih.

Bukan negara yang bersumber dari hukum buatan manusia (demokrasi kapitalisme). Yang melahirkan kebebasan berpendapat dengan sesuka hatinya.

Wallahu a'lam bishshawab.