Muhasabah dari Tsunami Corona di India yang Menggila

 


Oleh  Erni Setianingsih

(Aktivis Dakwah Kampus)


Dikutip dari  m.medcom.id, (21/04/21), Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus Covid-19 di India. Keseriusan pemerintah untuk menanamkan disiplin protokol kesehatan (prokes) mesti ditingkatkan.


Kasus kematian akibat Covid-19 di India terus bertambah hingga mencapai total 200 ribu. Reuters melaporkan bahwa angka ini merupakan hasil akumulasi setelah India mencatat tambahan kasus kematian sebanyak 3.293 dalam 24 jam belakangan. Dengan penambahan tersebut, India mencatat total 201.187 kematian akibat Covid-19 sejak pandemi pertama kali merebak pada tahun lalu. (cnnindonesia.com, 28/04/21).


Pandangan dunia telah beralih ke India karena lonjakan kasus yang luar biasa di India melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap harinya dalam beberapa hari terakhir, hampir setengah dari total penghitungan di seluruh dunia. Ia menjadi negara dengan laju pertumbuhan infeksi Covid-19 tercepat di dunia. Lebih dari 117 orang per jam meninggal dan diperkirakan akan terus naik hingga bulan Mei dengan angka yang fantastis. Negara dengan jumlah penduduk 1,38 miliar ini kini tengah menjadi sorotan dunia.


Bencana Covid-19 kini telah memusatkan perhatian pada India sebagai tempat pandemi berkecamuk di luar kendali kecepatan dan keganasan gelombang kedua telah mengungkap serangkaian kesalahan langkah di awal tahun, mengulangi kesalahan tahun 2020 dan membuat yang baru, membuat orang India menghadapi sebuah tsunami infeksi yang telah mendorong negara ini ke ambang kehancuran. 


Kematian kian menjadi apalagi dengan angka kematian yang begitu tinggi menimpa India karena virus corona  yang belum usai. Mengubah definisi angka kematian bagaikan strategi menyelamatkan muka pemerintah yang sudah memburuk akibat pandemi. Sikap peremehan di awal kasus corona, lalu merespons dengan jawaban receh, dan akhirnya kebingungan menghadapi kasus yang makin tak terkendali.


Padatnya penduduk, besarnya mobilitas dan kondisi kemiskinan yang terjadi di India serupa dengan kondisi Indonesia. Semestinya tsunami covid India menjadi muhasabah, agar pemerintah mengambil kebijakan lebih komprehensif untuk menghentikan sebaran virus. Bukan kebijakan mendua yang seolah mengatasi virus seiring perbaikan ekonomi, namun malah keduanya tidak segera teratasi. Peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi turut merobohkan sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut. 


Kondisi India yang mirip dengan Indonesia dari segi kepadatan penduduk, perilaku masyarakat, serta kebudayaan, membuat Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai Indonesia berpotensi mengalami hal serupa bahkan bisa jadi lebih parah. Mengingat penanganan pandemi di India lebih baik dari Indonesia.


Padatnya penduduk, besarnya mobilitas dan kondisi kemiskinan yang terjadi di India juga mirip dengan Indonesia. Semestinya lonjakan Covid di India menjadi pelajaran agar pemerintah mengambil kebijakan yang lebih komprehensif untuk menghentikan virus.  Bukan malah mengeluarkan kebijakan kontraproduktif terhadap penyebaran virus.


Oleh karena itu,  masyarakat Indonesia harus mengambil pelajaran dari kasus tersebut dan selalu menerapkan protokol kesehatan.  Jangan lengah dan  lelah untuk mengampanyekan terus pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak perlu. 


Seperti halnya kebijakan larangan mudik, tetapimasyarakat didorong untuk berwisata dan berbelanja membeli baju. Hal demikian tampak ironi bagi masyarakat, sehingga wajar saja jika rakyat menganggap kebijakan ini sarat akan kepentingan pemilik modal. Karena realitasnya, di tempat wisata dan pusat perbelanjaan pun pasti akan tercipta kerumunan.


Seandainya larangan mudik disertai dengan larangan kerumunan lainnya, niscaya rakyat akan taat dan mematuhinya. Karena rakyat akan benar-benar melihat kesungguhan penguasa dalam menangani wabah dan kepeduliannya pada keselamatan rakyat.


Bagaimana penyebaran bisa terhenti, jika sektor ekonomi dibuka kembali? Kita diajak hidup berdamai dengan corona, hingga akhirnya mal, pusat perbelanjaan, kantor, pertokoan, industri sampai pariwisata, dan sekolah dibuka. Namun sungguh sayang, alih-alih mencegah seluruh kerumunan, yang terlihat justru inkonsistensi dari kebijakan larangan berkerumun. 


Lihatlah, bagaimana kampanye politik para politisi yang mengundang kerumunan malah difasilitasi. Pernikahan megah artis yang tak mengenal empati malah diapresiasi. Inilah yang mengundang sejumlah tanda tanya, benarkah larangan mudik untuk kepentingan rakyat? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain?.


Semisal, agar aliran dana bukan pada sanak saudara dan kerabat di kampung tapi pada pengusaha yang sudah teriak-teriak tersebab omsetnya menurun. Masalahnya lagi, aliran dana bukan mengalir pada penguasaha UMKM, tapi pada korporasi besar yang banyak dimiliki asing.


Semakin mengancamnya varian virus Corona terhadap keselamatan masyarakat adalah sesuatu yang niscaya, jika pengurusan penanggulangan wabah masih di tangan penguasa dalam sistem kapitalisme demokrasi. Di similar negara yang berperan penting sebagai perisai bagi rakyatnya. Ia bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Juga berkewajiban memastikan kebutuhan mereka tercukupi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, negara harus berperan lebih giat lagi. 


Berlarut-larutnya kasus Covid-19 di berbagai tempat, disertai dengan sistem kesehatan yang buruk sejatinya adalah bukti kegagalan kapitalisme dalam menyelesaikan pandemi. Lebih jauh, inilah bukti bahwa sistem kapitalisme yang nyaris diterapkan oleh seluruh negara, tak layak memimpin dunia.


Oleh karena itu, sangat tidak manusiawi jika sumber penyebaran masih ada di luar, tapi demi menyelesaikan kelesuan ekonomi, roda perekonomian malah dibuka lebar. Ini sama saja menggunakan rakyat sebagai tameng pertumbuhan ekonomi. Rakyatlah yang nantinya akan menjadi korban. Sungguh tidak etis bagi pengurus hajat rakyat yang justru mengorbankan rakyat demi para kapitalis.


Sangat diperlukan kerja pemerintah dengan  sepenuhnya berfokus pada keselamatan rakyat, tanpa dihantui permasalahan ekonomi. Hal ini tentu akan berbeda, jika sistem Islam diterapkan. Karena sistem keuangan di bawah Baitul Mal akan menjadikan negara khilafah stabil dan memiliki cadangan untuk permasalahan mendesak seperti wabah atau bencana lainnya. Jika pun kas negara dalam Baitul Mal kosong, dengan spirit ruhiah umat bahu membahu menginfakkan hartanya untuk terselesaikannya wabah.


Sistem keuangan yang kuat, disertai sistem pemerintahan yang fokus kerjanya mengurusi urusan umat, menciptakan sistem kesehatan yang kuat dan bebas dari setiran korporasi. Karena sistem kesehatan dipegang langsung oleh pemerintah, bukan diserahkan pada swasta. Sehingga 3 T (testing, tracing, and treatment) akan masif dilakukan.


Memang hanya sistem Islamlah yang mampu menyelesaikan masalah ini. Karena Islam terlahir untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Islam adalah seperangkat tuntunan hidup yang langsung dibuat oleh Pembuat manusia, yaitu Allah SWT. Sehingga, ketika manusia mengalami masalah, Islam pun punya solusinya.


Wallahu a'lam bishshowab.