Mudik Dilarang, WNA Melenggang

 


Oleh Narti

Penggerak Majelis Taklim


Istilah mudik sangat erat kaitannya dengan lebaran. Hari Raya Idulfitri adalah hari yang selalu dinanti dan menjadi harapan setiap warga Indonesia untuk bertemu dengan orangtua serta sanak saudara di kampung halaman sebagai rutinitas tahunan. 


Namun harapan tinggallah harapan. Kebijakan larangan mudik tahun ini kembali diterapkan oleh negara dan telah resmi diberlakukan mulai 6 - 17 Mei 2021.


Kebijakan ini diambil dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Di samping upaya lain guna membantu kelancaran program vaksinasi. Agar mengurangi mobilitas masyarakat, serta menutup kemungkinan arus mudik terjadi lebih awal, maka pemerintah berinisiatif mempercepat pemberlakuan larangan mudik.


Jika kebijakan larangan mudik diambil negara untuk memutus penyebaran wabah, harusnya diimbangi dengan menutup akses masuk warga dari luar. Terlebih dari negara dengan kasus positif terbesar seperti warga negara India belum lama ini. 


Terbukti ada 454 warga negara India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode 11-22 April 2021. (CNN Indonesia, 24 April 2021)


Pemerintah harusnya bersikap sama terhadap masuknya WNA India ini jika memang ingin betul-betul mencegah Covid-19. Larangan mudik Idulfitri harus diiringi dengan pengetatan imigrasi terkait kedatangan WNA atau WNI dari luar negeri. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi III DPR RI asal Kabupaten Bandung, Cucun Ahmad Syamsurijal.


"Harus ketat dan tegas, jangan sampai mengeluarkan izin visa, apalagi WNA yang berasal dari negara berbahaya," tutur Cucun. (AyoBandung.com, 27 April 2021)


Dengan masuknya ratusan WNA yang bebas ke negeri ini, terlihat bahwa sikap tegas negara dengan aturan yang diberlakukan masih bersifat tebang pilih. Warga lokal wajib patuh, sementara warga asing dibiarkan. Inilah sebetulnya wajah yang tampak dengan sistem kapitalisme saat diadopsi oleh suatu negara hingga mengabaikan aturan lain terutama syariat. 


Pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme), semakin melengkapi sikap abainya terhadap halal atau haramnya suatu perbuatan. Karena agama (Islam), hanya ada di ranah individu saja. Menjalankan ajaran agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain hanya dijalankan seseorang, sedangkan urusan bermuamalah termasuk mengurusi warga negaranya tidak diarahkan dengan aturan syara'.


Sistem kapitalisme, tentunya berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, ada aturan yang dapat memberikan solusi pada setiap persoalan. Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap, termasuk dalam hal menyelesaikan wabah ketika melanda.


Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Yakni wabah kusta yang menular dan amat mematikan, bahkan belum ditemukan obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasul saw. adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul saw. memerintahkan untuk tidak mendekati/melihat para penderita kusta tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah wabah menjalar ke wilayah lain.


Rasul saw. juga pernah memperingatkan umatnya agar jangan mendekati wilayah yang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, maka dilarang keluar. Beliau bersabda:


"Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR Al- Bukhari)


Begitu pula, ketika pada masa sahabat Rasulullah saw., Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga melakukan hal yang sama ketika kala itu wabah thaun melanda. Khalifah Umar ra. juga menerapkan karantina terhadap penderita dan melarang warganya mendekatinya.


Kedua teladan di atas, adalah contoh luar biasa dalam menangani masalah wabah. Dengan cepat dan tepat, sehingga wabah tidak berkepanjangan. Tindakan yang diambil secara cepat dan tegas ini membuat masyarakat bisa segera terbebas dari wabah, sehingga dapat beraktivitas seperti biasa.


Demikianlah gambaran riil ketika pemimpin negara menerapkan aturan sahih yang bersumber dari sang Khalik. Pangkal masalah akan segera teratasi, masyarakat terlindungi bahkan tak dibingungkan dengan gonta gantinya kebijakan hingga terhalang untuk bersilaturahmi secara langsung/offline. Semua ini bisa terlaksana seandainya mau meneladani suri teladan Rasul saw. dan para Khalifah sepeninggal Beliau saw. Tentu persoalan wabah Covid-19 yang sedang menghantui dunia saat ini, tak akan berlarut-larut. Sehingga mudik lebaran untuk silaturrahmi pun tak akan terhalang wabah. 


Wallahu a'lam bishshawwab.