Mudik Dilarang, Pariwisata Tetap Berjalan


Oleh Ilvia Nurhuri

Mahasiswa dan Aktivis Dakwah


Tak terasa bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan ini akan segera pergi meninggalkan umat muslim di seluruh dunia. Momen hari raya Idul Fitri pun sudah terasa. Adapun tradisi yang tak bisa dihindari menjelang lebaran adalah mudik ke kampung halaman, berbelanja kebutuhan lebaran dan lain-lain. 

Menjelang lebaran, di tengah pandemi seperti saat ini pemerintah memang mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Namun keputusan pemerintah tersebut dianggap kurang persiapan dan pertimbangan dalam hal-hal yang lain. Kerumunan memang tidak terjadi di jalanan, namun beralih ke pusat perbelanjaan.

Seperti yang dikutip dari liputan6.com (05/05/2021), “Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021. Bahkan, Polda Metro Jaya turun tangan mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang itu.”

Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita, meminta agar masyarakat tetap menyambut lebaran dengan penuh sukacita dan mengingatkan terkait kegiatan belanja menjelang lebaran seperti membeli baju baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

"Ada bagusnya juga lebaran tetap pakai baju baru. Beli baju baru supaya walaupun zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat," ungkapnya. (wartaekonomi.co.id)

Kondisi seperti ini memperlihatkan betapa tidak efektifnya kebijakan penguasa dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah kiranya telah gagal mengedukasi masyarakat untuk menyadari pentingnya menjalani protokol kesehatan di tengah pandemi terutama dalam hal menghindari kerumunan. Tidak adanya pendekatan secara personal menjadikan pembeli dan penjual mengabaikan protokol kesehatan. 

Namun inilah gambaran pengurusan rakyat oleh penguasa yang menganut sistem kapitalisme-sekularisme. Sistem ini menjadikan penguasa mengabaikan kepentingan rakyat dan cenderung berpihak terhadap kapitalis. Tak hanya itu, penanganan wabah yang dilakukan pemerintah sejak awal tidak dilakukan sampai ke solusi akarnya, seperti tidak diterapkannya kebijakan lockdown di wilayah pertama kali muncul wabah. Adapun kebijakan pemerintah berupa larangan mudik tetapi pariwisata tetap berjalan, dinilai tidak solutif karena pariwisata juga berpeluang menimbulkan kerumunan dan klaster baru virus Covid-19.

Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat berbeda dengan kebijakan dalam sistem Islam. Di masa Islam berjaya, wabah pun pernah terjadi salah satunya wabah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Pada masa itu, dalam menangani wabah Khalifah Umar menerapkan kebijakan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang berbunyi:

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

Inilah yang dinamakan kebijakan lockdown. Pada saat itu Khalifah Umar meminta masukan Amru bin Ash, sarannya memisahkan interaksi kemudian tak lama kemudian wabah itu selesai. Khalifah Umar mendirikan pusat pengobatan di luar wilayah itu, kemudian membawa mereka yang terinfeksi virus berobat di sana.

Dapat digarisbawahi di sini, bukan hanya kebijakan negara yang harus diterapkan, kunci lainnya adalah peran umat. Umat yang mempunyai pemahaman dan keyakinan yang sama dengan negara, mudah diatur dan ketika negara dalam kondisi kesulitan umat dengan suka rela mengasuh, mendukung, menjaga dan membantu negara. Jika negara yang selama ini memusuhi umat, memusuhi pemahaman dan keyakinan umat, tentu akan sulit diasuh, didukung dan dijaga oleh umat. Apalagi jika negara terus-menerus melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap rakyatnya. Dengan begitu, pentingnya membangun negara dengan kekuatan umat.

Di dalam Islam, negara mengurus urusan umatnya, memberikan apa yang menjadi haknya yakni sandang, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan dengan sempurna. Alhasil sudah seharusnya umat beralih ke sistem yang mampu mewujudkan keadilan, perlindungan dan menciptakan kesejahteraan yaitu sistem Islam yang berasal dari Allah Sang Pencipta Hukum Sempurna.

Wallahu a'lam bi Ash-shawab.