Menakar Kebijakan E-KTP Transgender


Oleh Siti Komariah

(Freelance Writer)


Kartu Tanda Penduduk atau biasa disingkat dengan KTP adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk warga negeri Indonesia. Kartu tersebut sering digunakan para penduduk guna mengurus berbagai keperluan masyarakat, seperti urusan administrasi, layanan publik BPJS, dan lain sebagainya. 

Dalam KTP pilihan opsi jenis kelamin hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini ternyata dianggap menyulitkan para kaum transgender saat mereka ingin mengurus urusan administrasi. Sebab, saat ingin mengurus administrasi opsi jenis kelamin mereka seakan tidak cocok karena sudah berpindah, dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, serta banyaknya transgender yang tidak memiliki kartu identitas.

Sehingga dengan demikian pemerintah akan membuat e-KTP untuk transgender. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan membantu para transgender mendapatkan KTP Elektronik (KTP-el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). (kompas.com, 25/04/2021). 

Selain itu, Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, juga menilai pembuatan KTP elektronik (e-KTP) bagi transgender dapat meminimalisasi diskriminasi terhadap mereka, terutama dalam pelayanan hak dan akses mereka terhadap layanan publik.

Secara jangka panjang, kata Halili, pilihan gender pada e-KTP perlu terobosan lain. Misalnya, dengan opsi-opsi yang juga digunakan di negara lain seperti “Tidak Disebutkan”. (tempo.co, 26/04/2021).

Rencana Kemendagri yang ingin menerbitkan e-KTP untuk para transgender dengan alasan mempermudah urusan mereka dalam mengakses layanan publik sungguh diluar nalar, bahkan tak masuk diakal. Sebab, jika para transgender ingin mengurus urusan publik, bisa saja mereka mengunakan nama asli mereka dan jenis kelamin asli mereka. Selama mereka mengikuti aturan jelas para transgender akan mendapatkan layanan publik dengan mudah, tanpa ribet sebagaimana rakyat lainnya. Namun nyatanya tidak demikian mereka merasa sulit untuk mendapatkan layanan publik akibat tidak adaya gender mereka di e-KTP tersebut.

Wacana ini seyogyanya patut kita waspadai. Sebab, bisa jadi hal ini merupakan propaganda kaum LGBT yang mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) agar mereka mendapatkan pengakuan sah di negeri mayoritas muslim ini. Sebagaimana kritikan yang dilayangkan oleh salah satu Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha. Menurutnya, rencana itu akan berdampak besar bagi masyarakat karena berpotensi mengarah kepada upaya pengesahan gender nonbiner bagi kaum transgender.

Selain itu, bisa saja dimanfaatkan para pelakunya sebagai bahan pengakuan dan alat propaganda ide-ide LGBT hingga alat kampanye, bahwa menjadi transgender di Indonesia sudah dianggap bukan lagi masalah (tempo.co, 27/04/2021).

Ya, arus liberalilasi transgender memang mulai massif di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum remaja. Saat ini mereka berupaya keras untuk mendapatkan legalitas di negeri mayoritas muslim ini dengan mengatasnamakan HAM. 

Seyogyanya LGBT atau transgender jelas bertentangan dengan syariat Islam, sebab sudah jelas jika di masa silam telah dikisahkan, bagaimana Allah Swt. melaknat dan membinasakan kaum Nabi Luth yang merupakan kaum transgender. Allah berfirman, 

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?’” (QS. al-A’raf: 80). 

Bahkan, LGBT pun sangat berdampak buruk bagi generasi dan masyarakat. Sebab, dia adalah perilaku menyimpan, sebagaimana menurut Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F Moeloek. bahwa LGBT dari segi kesehatan tidak dibenarkan dan bukan gangguan kejiwaan melainkan masalah kejiwaan. 

Perilaku LGBT juga banyak merugikan dari berbagai segi yaitu, segi kesehatan: dikutip dari www.republika.co.id menurut Dr. Dewi Inong Irana spesialis kulit dan kelamin bahwa kelompok seks lelaki dengan lelaki (LGBT) 60 kali lipat lebih mudah tertular HIV-AIDS dan penularan yang paling mudah melalui dubur. 

Segi pendidikan: berdampak 5 kali lebih besar potensi putus sekolah dibandingkan dengan manusia normal lainnya dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah (National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984). Segi keamanan: meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak/remaja.

Sehingga, dengan ini seyogyanya negera memberikan tindakan tegas untuk melarang keberadaan mereka, bukan malah ingin memfasilitasi ataupun membantu mereka dengan dalih HAM atau diskriminasi. Namun, inilah sistem kapitalis sekuler yang menjunjung tinggi HAM, dan berasas pada sebuah kebebasan. Walaupun perilaku tersebut salah di mata syara dan merugikan banyak orang, tetap saja menjadi kontroversi dan anehnya negara ikut membantu mereka. 

Berbeda dengan Islam yang melarang keras adanya kaum transgender. Sebab, dalam syariat Islam kaum transgender sudah nyata merupakan perilaku yang menyimpan dan merusak tatanan sosial, serta menyalahi kodrat Illahi. Dan Allah telah mengutuk mereka. Rasulullah saw. bersabda, “Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR. Ahmad No. 3908)

Dalam Islam kaum transgender akan dihukumi sebagai sebuah kejahatan. Rasulullah saw. bersabda, “Lesbianisme adalah [bagaikan] zina di antara wanita.” (as- sahaq zina an-nisaa bainahunna). (HR.Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, 22/63). Lesbianisme menurut Imam Dzahabi merupakan dosa besar. (Dzahabi, Az-.Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kabair, 2/235) 

Hukuman untuk lesbianisme tidak seperti hukuman zina, melainkan hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nas khusus, melainkan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qadi (hakim) yang ada dalam sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. Ta’zir ini bentuknya bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi (tasyhir), dan sebagainya.

Hukuman untuk homoseksual adalah hukuman mati. Sabda Nabi saw., “Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya.” (HR Al-Khamsah, kecuali An- Nasai).

Adapun tentang teknis hukuman mati bagi gay, berbeda pendapat di kalangan para sahabat Nabi saw.. Menurut Ali bin Thalib ra., kaum gay harus dibakar dengan api. Menurut Ibnu Abbas ra., harus dijatuhkan dari atas bangunan tertinggi di suatu tempat dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah, dilempari dengan batu. Wallahu a'lam bishshawab.