Lemahnya Alutsista Negara, "Tumbalkan" Para Ksatria Muda


Oleh Sumiyah Ummi Hanifah

(Pemerhati Kebijakan Publik dan Member AMK)


Ibu Pertiwi kembali berurai airmata, teratai bangsa berguguran di atas pusara. Para Ksatria Muda seolah menjadi 'tumbal' dalam melaksanakan tugas baktinya, mewujudkan Pertahanan Nasional. Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 milik Angkatan Laut Indonesia, telah menyisakan seribu duka. Duka cita yang mendalam jelas dirasakan oleh keluarga korban. Menurut sumber terpercaya, sebanyak 53 awak KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur.

Sebelumnya, kapal perang tersebut dinyatakan hilang kontak pada Rabu, 21 April 2021 dini hari, di sebelah Utara Bali. Dari hasil pencarian, tim berhasil menemukan benda-benda yang mengidentifikasikan bahwa kapal itu tenggelam. Di antaranya adalah pelumas, alat salat, dan serpihan benda-benda lainnya. Panglima TNI, Hadi Tjahjono menyatakan bahwa kapal tersebut tenggelam di kedalaman 850 meter. (tempo.co, Minggu, 25 April 2021).

Media massa banyak yang menyoroti tentang sebab musabab tenggelamnya KRI Nanggala 402 itu. Kabar yang berhembus di media, insiden itu terjadi karena kondisi kapal selam tersebut telah 'lanjut usia'. Kabar tersebut dibenarkan oleh Bapak Prabowo Subianto, 

"Negara kita memang perlu meremajakan Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) kita. Sebab, banyak alutsista yang beroperasi karena keterpaksaan. Namun kita juga harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, selain tetap berusaha menjaga kemampuan pertahanan. Sedangkan investasi di bidang pertahanan sangat mahal" ungkapnya.

Banyak pihak yang merasa prihatin dengan terjadinya insiden tersebut. Apa pun alasannya, tragedi ini akan menjadi sejarah kelam bagi dunia maritim Indonesia. Lebih parah lagi, para korban adalah para prajurit terlatih yang masih berusia muda. Namun sangat disayangkan, karena mereka terpaksa harus menjadi anumerta-anumerta muda.

Berbagai komentar dilontarkan oleh publik terkait tragedi yang menimpa kapal maritim Indonesia ini. Di antaranya datang dari Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, beliau mengatakan bahwa musibah ini kemungkinan akan menjadi momen peremajaan alutsista nasional. Beliau menambahkan, "Slogan "kerja, kerja, kerja" yang menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, tidak boleh dengan cara mengabaikan keselamatan para prajurit. Termasuk mengabaikan keselamatan alutsista itu sendiri" kata Khairul kepada tempo, pada 25 April 2021.

Menyingkapi hal ini, banyak pihak menganggap Indonesia sebagai negara maritim, kurang serius dalam memprioritaskan alutsista. Padahal, negeri ini memiliki lautan yang sangat luas, sehingga membutuhkan penjagaan dan pengawasan yang maksimal. Minimnya anggaran dari negara, tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan para ksatria bekerja menggunakan alutsista yang ala kadarnya. Sebab, nyawa para prajurit akan menjadi taruhannya.

Mewujudkan pertahanan dan kedaulatan negara termasuk urusan yang teramat penting. Sehingga, sudah selayaknya negara kita memiliki alutsista yang tangguh seperti negara-negara lain, untuk menangkal setiap ancaman. Baik itu ancaman yang berasal dari dalam, maupun dari luar negeri. Agar rakyat dapat hidup dengan damai, aman, dan tenteram. Pertanyaannya, kapan ini akan menjadi kenyataan?

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuatan dan ketahanan nasional suatu negara, sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi negara tersebut. Sehingga, ada kaitan erat antara kekuatan alutsista, dengan kemampuan sang pemimpin negara dalam mengatasi problem ekonomi bangsa. Dengan kata lain, kemerosotan ekonomi Indonesia, berimbas pada seluruh sektor kehidupan rakyatnya. Ekonomi Indonesia yang morat-marit, menjadi penyebab banyaknya sektor vital yang pendanaannya kurang maksimal. Sebagaimana yang menimpa sektor pertahanan nasional Indonesia, yang diketahui minus anggaran.

Padahal, untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional suatu negara, dibutuhkan persiapan dan upaya maksimal. Semua pihak harus ikut terlibat dalam proses penegakan keamanan ini. Sebab, mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslim untuk mempersiapkan kekuatan dan melakukan pertahanan, dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Firman Allah Swt.: 

"Dan persiapkan dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). [TQS. Al-Anfal (8): 60].

Untuk mengatasi problem akut yang bernama kemiskinan, pemerintah pusat semestinya berani melakukan terobosan baru. Yakni sebuah perubahan mendasar yang dilakukan secara komprehensif. Mengatasi semua permasalahan yang dihadapi negara, mulai dari ujung hingga ke akarnya. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara meninggalkan sistem rusak yang selama ini diterapkan di negeri ini. Yakni sistem demokrasi berbasis sekularisme, yang hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. 

Ironisnya, sistem rusak ini sengaja dipertahankan oleh para penguasa, sehingga melahirkan para pemimpin berjiwa korup. Pejabat-pejabat serakah yang abai dengan nasib rakyatnya. Harta hanya berputar-putar di lingkaran oligarki. Bahkan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mereka rela menjual aset negara. Kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat, dirampok oleh kolega penguasa, sehingga kehancuran ekonomi negara sudah pasti ada di depan mata.

Hal semacam ini tidak akan pernah ditemukan dalam sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Sebab, sistem Islam bersumber dari Kitabullah (Al-Qur'an) dan As-sunnah (Al-Hadis). Yang akan menerapkan seluruh aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi misalnya, sang khalifah akan menerapkan sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan syariat Islam dan berorientasi pada tujuan mulia. Yakni untuk mengatasi segala problematika kehidupan yang dihadapi umat. 

Demikian pula dengan urusan pendanaan yang menyangkut kepentingan umum, seperti perawatan atau peremajaan alutsista negara. Negara khilafah akan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam negara, dan dilakukan secara mandiri. Negara Khilafah tidak akan membuka kran investasi bagi asing. Sebab, dalam ajaran Islam, haram hukumnya menyerahkan pengurusan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada pihak lain. Karena hal itu dapat membuka pintu-pintu penjajahan, sebagaimana yang terjadi di negara kita ini.

Sumber pendapatan negara Khilafah akan disimpan di Baitul mal. Yang di dalamnya memiliki beberapa pos pendapatan negara. Di antara adalah harta yang berasal dari harta fa''i, kharaj, jizyah, harta milik umum, harta usyur, dan lain sebagainya. Khalifah dan para pembantunya akan melaksanakan tugas-tugasnya, dengan diawasi oleh hukum syara'.

Dengan demikian, seluruh problematika kehidupan umat (rakyat), akan dapat teratasi dengan baik. Karena mengikuti petunjuk atau metode dari Sang Khalik. Termasuk problem pendanaan untuk meremajakan alutsista negara. Sehingga diharapkan, keselamatan para ksatria negara akan lebih terjaga.

Wallahu a'lam bishshawab.