Oleh Tri Sundari, A.KS


Ramadan tahun ini merupakan Ramadan kedua di tengah pandemi yang belum reda, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Dari data Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 1 Mei 2021 sebanyak 1.672.880 orang terpapar virus Covid-19.

Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun ini pun, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan tradisi mudik. Karena kekhawatiran akan meningkatkan jumlah penderita Covid-19. Tidak bisa dipungkiri, tradisi mudik seringkali akan membuat banyak kerumunan di mana-mana.

Dikutip dari CNBC Indonesia, 26/04/2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, meminta adanya dispensasi bagi santri yang akan pulang ke rumah saat Lebaran, artinya ada permintaan santri tidak dikenakan aturan larangan mudik, sebagaimana masyarakat umum lainnya. Akan tetapi, permintaan Wapres tersebut dinilai aneh. Karena peluang penyebaran Covid-19 tidaklah menyasar golongan tertentu saja, mengingat semua orang dari lapisan masyarakat apa pun, baik pejabat, masyarakat termasuk santri memiliki peluang yang sama untuk terpapar Covid-19.

Menurut Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik. Banyak pihak yang terdampak akibat pelarangan mudik tersebut, sudah sepakat. Bahkan, pengusaha bus yang terdampak besar, mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa.

Dikutip dari TEMPO, 30/04/2021, Di tengah hiruk-pikuk mudik, Wali Kota Depok Mohammad Idris, telah mengeluarkan edaran tentang pedoman perayaan hari raya Idul Fitri 1442 H di tengah pandemi Covid-19. Salah satu poin dari edaran tersebut adalah, masyarakat diimbau untuk merayakan Idul Fitri 1442 H secara virtual, atau lebaran virtual dan tidak melakukan open house dan halal bihalal yang mengundang banyak orang.

Mudik merupakan momen yang sangat dinantikan oleh para perantau. Pada tahun lalu, ketika larangan mudik diberlakukan, banyak pemudik yang berusaha untuk mengelabui petugas dengan berbagai cara, mulai dari menyewa kendaraan pribadi hingga bersembunyi di mobil barang.

Kebijakan pemerintah soal mudik dengan alasan menghentikan virus telah menjadi polemik. Hal ini terjadi karena tidak adanya keselarasan. Di sisi lain pemerintah menerapkan aturan tentang larangan mudik, akan tetapi di sisi lain justru menerapkan kebijakan lain yang melonggarkan perjalanan demi pariwisata. 

Di samping itu, adanya kepentingan sekelompok masyarakat, yang menggiring kebijakan mudik menjadi kebijakan tebang pilih yang rentan dilanggar, sehingga akan semakin menggerus kepatuhan publik terhadap aturan, dan akhirnya menimbulkan persoalan  baru.

Sejatinya ketika pemerintah menerapkan suatu aturan, hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati, tegas dan tidak tebang pilih. Karena dalam Islam, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meriayah seluruh masyarakat dengan adil.

Dalam Islam seluruh masyarakat hendaknya taat terhadap pemimpin, dengan syarat selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Ta’ala, dan menerapkan aturan sesuai syariat Islam. Seorang pemimpin, dalam menjalankan amanahnya, harus selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunah.

Wallahu a'lam bishawwab.

 
Top