Kontradiktif Kebijakan Larangan Mudik

 


Oleh Bunda Dee

Member Akademi Menulis Kreatif


Umat muslim di seluruh dunia masih merayakan suasana hari raya besar Idulfitri. Hari  dimana kita bertemu dan berkumpul dengan keluarga dan handai taulan untuk bersilaturahmi dan melepas kerinduan. Namun sayang, seperti halnya tahun lalu di Idulfitri tahun ini pun kebersamaan itu belum bisa dirasakan. Masih dalam suasana pandemi, umat muslim khususnya di Indonesia harus bersabar untuk tidak mudik atau pulang kampung seperti kebiasaan hari raya di masa sebelum pandemi. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan  larangn mudik bagi seluruh warganya.


Kebijakan larangan mudik di hari raya Idulfitri kali ini hampir sama dengan tahun lalu,  tertuang dalam pasal tambahan (addendum)  Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idulfitri 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan sampai hari raya Idulfitri. Ditambah pula dengan diberlakukannya pengetatan dua waktu mobilitas perjalanan dalam negeri, yaitu jelang mudik dan pasca mudik.


Selain alasan di atas yang mengemuka mengenai pelarangan mudik ini, pemerintah juga khawatir akan terjadi situasi darurat sebagaimana yang terjadi di India yang belum lama ini mengalami tsunami Covid-19 dan belum usai sampai sekarang. Lebih dari 117 orang tewas setiap jamnya.  (Kompas.com, Selasa 27/04/2021)


Namun demikian, benarkah kekhawatiran akan penularan wabah menjadi landasan larangan mudik? Tampaknya ada yang perlu dicermati terkait kebijakan ini. Kebijakan larangan mudik tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang menunjang terlaksananya larangan ini dengan baik. Yang paling mencolok dan kontradiktif dengan kebijakan ini adalah dibiarkannya Warga Negara Asing (WNA) masuk secara besar-besaran (eksodus) terutama dari negara India.


Dilansir dari 

Ayobandung.com. Selasa, 27 April 2021, larangan mudik Idulfitri 2021 harusnya diiringi dengan pengetatan imigrasi terkait kedatangan WNA atau WNI dari luar negeri. Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pemerintah harus tegas terhadap kunjungan WNA atau WNI terutama dari negara yang berbahaya, seperti WNA dari India. Terkait hal ini Komisi III DPR RI  akan mengawasi kemenkumham, imigrasi, bandara dan bea cukai.

Kedatangan WNA dari India sebanyak 117 melalui Bandara Sukarno-Hatta pada hari Rabu, 24 April 2021 dengan pesawat Air Asia XZ988 memperjelas ketidaktegasan kebijakan untuk warga lokal dan asing. Karena walaupun pihak imigrasi mengklaim warga negara India itu memiliki izin masuk dan telah melakukan prosedur pengawasan yang ketat, ternyata faktanya Kementerian Kesehatan mencatat dari sejumlah warga negara itu, 12 orang di antaranya dinyatakan positif Covid-19. (Kompas.com, 24/04/2021).


Sangat disayangkan, di satu sisi pemerintah menetapkan kebijakan larangan  mudik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun di sisi lain membiarkan WNA dari India  yang tercatat sebagai negara pandemi terparah saat ini masuk secara resmi. Kebijakan yang senantiasa berubah dan terkesan tebang pilih ini  adalah buah dari diterapkannya aturan kapitalisme. Sistem ini dinilai gagap atasi beragam persoalan dari pangkalnya. Pun demikian dengan kasus pandemi hingga muncul larangn mudik.


Penanganan  Covid-19 sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Oleh karenanya pemerintah  seharusnya mengambil langkah efektif dan cepat sejak wabah ini muncul. Jika sistem kapitalisme sarat kegagalan dalam memutus rantai virus dengan segala dampak turunannya, tidak demikian halnya dengan Islam sebagai ideologi hakiki. Kehadiran Islam merupakan hal yang sangat penting, karena hanya Islam yang memberikan perhatian dan penghargaan tertinggi terhadap keselamatan jiwa manusia.


Ada tiga prinsip Islam dalam menanggulangi wabah agar segera berakhir dan tidak berjatuhan korban lagi.

Pertama, lockdown lokal sedari awal dan dipenuhi segala kebutuhannya. Ditegaskan dalam sabda Rasulullah yang artinya :

“Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi suatu wabah dan kalian sedang berada di tempat itu, maka janganlah kalian keluar darinya.” (HR Bukhari)

Kedua, pengisolasian yang sakit. Sabda Rasulullah yang artinya :

“Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Bukhari)

Orang yang sehat dan sakit akan dipisahkan melalui prosedur yang dilakukan oleh negara. Baik dengan swab atau rapid test. Pemisahan ini agar negara fokus mengobati yang sakit, sementara  yang sehat bisa beraktivitas seperti biasa.

Ketiga, mengobati pasien sampai sembuh dengan pelayanan kesehatan yang paripurna.


Dalam Islam kesehatan adalah kebutuhan pokok. Tanggung jawab ini ditanggung secara mutlak oleh negara. Didukung oleh sistem ekonomi yang benar sesuai aturan Islam. Layanan kesehatan akan dirasakan masyarakat secara murah bahkan gratis.


Lebih dari itu Islam adalah agama yang sempurna sebagai sistem kehidupan. Aturannya memposisikan penguasa dengan karakter yang kuat menjadi pemelihara urusan rakyat bukan pelayan para kapitalis. Sejatinya sebagai pengurus rakyat penguasa harus fokus pada dua hal yaitu melindungi agama mereka dan mengatur urusan dunianya. Pemimpin harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khalifah Umar ra, bahwa pemimpin kaum muslimin diukur dari mutu pelayanannya bukan pandai menipu rakyatnya.


Demikianlah pemimpin dalam sistem Islam menuntaskan permasalahan wabah. Kebijakannya jelas, lugas dan tuntas. Sangat berbeda dengan sistem kapitalisme dengan kebijakan yang tumpang tindih dan membingungkan rakyat. Kehadiran Islam tidak saja menjadi solusi di saat pandemi, namun juga menjadi solusi dari semua kerusakan yang disebabkan sistem kapitalisme. Ketika Islam diterapkan secara kaffah keberkahan akan senantiasa didatangkan dari langit dan bumi hingga terwujud Rahmatan lil 'Alaamiin. Tidakkah kita merindukan kembali sistem Islam di tengah-tengah umat saat ini?


Wallahu a'lam  bishawab