Kapitalisme Melahirkan Kebijakan Setengah Hati

 




Oleh Tsamratul ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Dua kali Idulfitri dilalui di masa pandemi. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, sebagaimana tahun sebelumnya, pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik. Penyekatan untuk menghalau pemudik dianggap cukup efektif mencegah masyarakat dari luar daerah yang memaksa mudik agar kembali lagi, tidak meneruskannya sampai kampung halaman. Akan tetapi kenyataannya tidak sedikit yang berhasil lolos dari penyekatan tersebut.


Dari fakta di atas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana mengungkapkan kekhawatirannya dan menganjurkan tetap waspada terhadap terjadinya lonjakan kasus pasca Idulfitri dan berakhirnya larangan mudik. (Ayobandung.com 13 Mei 2021)


Selain larangan mudik, buka tutup pariwisata juga diberlakukan. Sebagaimana lolosnya sebagian masyarakat dari larangan mudik, ternyata tempat pariwisata pun dikabarkan membludak. Sejak awal, hal ini seringkali dipertanyakan, kalau pemerintah serius hendak menekan jumlah kasus, mengapa mudik dilarang tapi pariwisata dibuka? 


Berbagai celah seharusnya diantisipasi untuk menunjang mempercepat tuntasnya pandemi. Walaupun pariwisata disertai kebijakan pembatasan dan buka tutup nyatanya pengunjung tak terbendung. Jaga jarak hanya berupa himbauan yang diulang-ulang diumumkan tapi sulit dilaksanakan. Masyarakat yang sudah terlanjur menuju tempat pariwisata, kemudian ditutup secara mendadak bukan tidak mungkin akan memantik kesal dan marah. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap setiap kebijakan yang diputuskan bukan tanpa alasan tapi hal yang wajar.


Seharusnya setiap kebijakan dipertimbangan secara matang, cermat, dan antisipatif, bukan pragmatis, reaktif dan kasuistik. Setiap kebijakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya hendaknya dievaluasi, sejauhmana keberhasilannya dan dimana kekurangannya. Larangan mudik tahun sebelumnya ternyata tidak jauh berbeda dengan larangan mudik di tahun ini, kurang efektif dan tidak antisipatif.


Mengapa pariwisata dipertimbangkan, sedangkan nasib orang-orang yang bergelut di bisnis transportasi umum tidak diperhitungkan? Dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Setiap kebijakan jangan sampai merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Seluruh rakyat berhak mendapatkan perlindungan dan pengurusan dari pemimpinnya. Apalagi berbagai pajak dipungut tapi kurang bahkan nyaris tidak dirasakan timbal baliknya bagi masyarakat. Ketika hilang pekerjaan karena pandemi, kebingungan hendak kemana lagi mengais rejeki. Mengadu ke siapa mereka? Kalau di tempat merantau tidak ada lagi pekerjaan, berhadapan dengan larangan mudik kira-kira bagaimana nasib mereka? Tapi itulah kebijakan ala kapitalis, kebijakan asal jadi dan setengah hati. Tidak tulus memikirkan kehidupan rakyat di tengah pandemi, sementara setiap kebijakan inginnya ditaati.


Penerapan sistem kapitalisme telah melahirkan kebijakan yang bukan hanya kontradiktif, juga telah menaruh banyak luka. Bansos dikorupsi, subsidi minim bahkan banyak yang tidak diberi, janji-janji berhenti sampai di bibir tak sampai ke lubuk hati. Sekularisme telah menjauhkan rasa takut terhadap hisabnya Allah Swt. kelak di akhirat. Oleh sebab itu masyarakat butuh pemimpin yang sepenuh hati memikirkan nasib mereka dengan kebijakan yang tepat, strategis, dan komprehensif, agar pandemi cepat berlalu, mereka pun tidak dirundung pilu.


Kebijakan yang mampu menuntaskan pandemi dengan cepat serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi bagi yang terdampak hanyalah kebijakan yang lahir dari sistem Islam. Sejarah mencatat pada masa kepemimpinan khalifah Umar ra., beliau mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur untuk menyelesaikan wabah tha’un. Amr menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengisolasi dirinya masing-masing. Amr berkhotbah di hadapan rakyatnya dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyatnya memencar ke berbagai penjuru. Diantara mereka ada yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah terpencil. 


Amr bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari kebijakan yang diputuskannya. Rakyat bisa memahami kebijakan yang ditetapkan Amr serta melaksanakannya, karena mereka yakin kebijakan tersebut untuk kebaikan mereka. Mereka pun yakin tidak akan dibiarkan dan diterlantarkan. Karena kebijakan tepat dan menyeluruh akhirnya wabah dapat tuntas tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kesehatan masyarakat didahulukan tidak dibenturkan dengan kepentingan ekonomi. Negara berusaha sekuat tenaga mengerahkan bantuannya tanpa pamrih dan tanpa itung-itungan untung rugi. 


Perhatian penuh para pemimpin semata-mata karena didasarkan kepada keimanan dan ketakwaannya. Walaupun tugas pemimpin tidaklah mudah, apalagi memutuskan sebuah kebijakan yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya tanpa ada yg dirugikan, akan tetapi dengan bekal keimanan dan ketawakalan kepada Allah Swt. sembari tetap berikhtiar maksimal, disertai rasa takut kepada Allah Swt. yang terhunjam di dada, tugas yang berat pun mampu tertunaikan.


Kualitas pemimpin dalam Islam bukan ditentukan oleh banyaknya dia berpidato dan banyaknya muncul ke publik, melainkan banyaknya melayani dan mendengar keluhan ataupun masukan dari masyarakat. Kemampuan menuntaskan wabah berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Dalam Islam seorang pemimpin wajib menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga tidak dimungkinkan menyerahkan pengelolaan SDA yang dimilikinya kepada asing.


Maka selama dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler, yang mementingkan urusan perut para kapitalis daripada urusan perut rakyatnya, yang bekerja sama dengan asing atau aseng mengelola kekayaan SDA, mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang sepenuh hati di tengah pandemi. Sehingga penerapan Islam kaffah menjadi satu-satunya harapan.


Wallaahu a'lam bi ash shawaab.