Oleh Sa'diyah

Pendidik dan Ibu Rumah Tangga


Pasca kekalahan dalam sengketa perdagangan di organisasi perdagangan dunia atau WTO, Indonesia terancam digempur impor daging ayam dari Brasil dalam beberapa waktu ke depan. Padahal selama ini produksi ayam, baik boiler maupun layer di dalam negeri mengalami surplus. Swasembada ayam pun sudah dicapai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena kalah sengketa mau tidak mau Indonesia terpaksa harus menerimanya. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terutama para peternak. 


Berbagai tanggapan pun muncul dari berbagai pihak, sebagaimana dilansir oleh Inilah.koran (3/5/2021), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran meminta pemerintah pusat dapat mengatur mekanisme impor ayam potong. Jangan sampai hal tersebut menyebabkan anjloknya harga jual di pasar. Menurutnya, sejauh ini produksi ayam potong di dalam negeri, termasuk di Kabupaten Bandung Jawa Barat sudah mencukupi.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Syailendra sudah mengingatkan bahwa serangan impor nyata adanya. Oleh karena itu, para peternak harus bisa menekan harga ayam dengan cara mengefesiensi harga pakan ternak. Ia pun mengajak semua unsur untuk mempersiapkan masalah teknis di dalam negeri sebelum ada serangan impor ayam dari Brasill. (CBNC Indonesia, 23/4/2021)


Munculnya persoalan berawal dari gugatan Brasil kepada Indonesia yang diajukan ke WTO pada tahun 2014 hingga tahun 2017. WTO kemudian memenangkan Brasil atas gugatan tersebut. Dari perseteruan yang terjadi, akhirnya diputuskan bahwa Indonesia bersalah dan harus menerima impor daging ayam dari Brasil. Lalu bagaimanakah nasib para peternak negeri ini?


Dapat diprediksi lagi-lagi rakyat akan menjadi korban. Gempuran impor bukan yang pertamakalinya, namun apa daya tak kuasa menolaknya. Impor tidak lagi didasarkan kepada kebutuhan dalam negeri, tapi mengikuti keputusan lembaga internasional yang menghendaki dibukanya pasar seluas-luasnya, yang diistilahkan dengan pasar bebas.


Sungguh, pasar bebas bukan ditujukan untuk memajukan perdagangan internasional. Sebab akan terjadi persaingan pasar yang tidak seimbang. Jika ayam impor harganya lebih rendah dari ayam lokal maka para peternak lokal bisa colaps dan gulung tikar. Berikutnya akan terjadi penambahan pengangguran. Untuk menyaingi harga tidaklah mudah bagi peternak lokal mengingat harga pakan cukup mahal. 


Saat ini, perdagangan dunia dikuasai oleh para kapital dunia. WTO sebagai badan perdagangan internasional pun, merekalah yang menguasai dan mengendalikan. Maka Indonesia yang sudah terlanjur masuk dalam jebakan tidak bisa berkutik ketika badan perdagangan dunia memutuskan bersalah. 


Upaya yang mesti dilakukan agar lepas dari cengkeraman para kapital dunia, haruslah keluar dari keanggotaan WTO. Hanya saja apakah hal ini memungkinkan? Mengingat negara-negara kuat yang mengendalikan tidak mungkin membiarkan begitu saja. Indonesia adalah negara yang potensial untuk memasarkan produk-produk mereka. Mereka berkuasa menjatuhkan sanksi semacam embargo kepada negara yang membangkang terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Sejatinya pasar bebas hanyalah sarana menancapkan hegemoni mereka atas negara-negara berkembang seperti Indonesia.


Selama Indonesia menerapkan sistem kapitalisme, lepas dari cengkeraman kapitalis global hanyalah mimpi. Sedangkan negara yang mampu menolak berada di bawah penguasaan serta kendali mereka hanyalah negara berideologikan Islam. Islam mengharamkan kerjasama dengan negeri yang jelas-jelas memusuhi Islam, apalagi berada di bawah kendali mereka. Allah Swt. berfirman:


".... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa : 141)


Dalam Islam, negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyatnya, termasuk para peternak. Segala kebutuhan penunjang produksi dan hasil ternak akan diberi fasilitas dengan sebaik-baiknya. Negara akan menunaikan kewajibannya sebagai khadimul ummah (pelayan umat), sebagaimana sabda Rasulullah saw.:


“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)


Sebagai komoditas pangan strategis, maka negara akan mengupayakan yang terbaik dalam bidang peternakan ini, mulai dari bibit ternak, pakan, riset, sampai mekanisme pemasaran. Negara juga akan memberikan modal yang layak dengan jaminan perlindungan perdagangan bagi produsen terhadap para tengkulak, kartel serta beragam kecurangan lainnya, termasuk impor yang bisa mematikan usaha mereka. Semuanya dijalankan semata-mata karena tanggung-jawabnya kepada Allah Swt.


Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top