Oleh SW. Retnani S.Pd.

(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)


Tepat di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yakni pada tanggal 1 Mei 2021 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, meminta masyarakat tidak begitu kecewa dengan pemerintahan yang korup. Hal ini dilansir dari pikiran-rakyat.com menurut Menkopolhukam:  "Sekarang ini negara kita sangat koruptif, oligarkis dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa."

Pernyataan beliau ini menuai pro-kontra di kalangan para pengguna gadget, hingga membuat dunia maya geger. Tanggapan tegas datang dari eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto.

 "Rakyat tak boleh kecewa walaupun diperintah kekuasaan korup serta permisif, tidak soal dipimpin oligarkis dan koruptor asal ada kemajuan, maju hancurnya," kata Bambang Wijayanto. Senada dengan pendapat Bambang Wijayanto, masyarakat pun juga tidak menginginkan negaranya hancur akibat keserakahan para koruptor. 

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. (https//aclc.kpk.go.id). Dan masih banyak lagi dampak negatif dari korupsi.

Jadi, haruskah kita terus mempertahankan sistem kufur?

Sistem kufur-demokrasi telah memaksa siapapun yang memujanya akan terus berbuat zalim, salah satunya adalah perbuatan mengambil dan memakan harta orang lain secara keji atau biasa kita sebut korupsi. Sistem demokrasi yang berbiaya tinggi sangat membuka lebar peluang para pejabat untuk bertindak korupsi.

Perbuatan keji ini telah Allah Swt. kabarkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Firman Allah Swt. yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (TQS. An-nisa ayat: 29)

Dari dalil inilah, maka perbuatan buruk para koruptor memang wajib kita berantas. Kita sebagai kaum muslim serta rakyat Indonesia yang mencintai bangsa dan negara, tidak boleh hanya merasa kecewa dengan perilaku keji para pemimpin zalim. Akan tetapi kita harus sadar serta paham bahwa kerusakan pemerintah akibat sistem sekuler dapat menghancurkan masa depan negeri kita tercinta ini. Tak hanya itu, sebagai rakyat, kita harus ikut aktif mendorong berbagai pemangku kepentingan terutama (kepentingan rakyat) untuk menghentikan praktik pemerintah sekuler. Semua kezaliman dan kemaksiatan ini wajib kita hancurkan  agar kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa serta kemuliaan umat segera terwujud.

Perbuatan buruk rezim yang koruptif dan oligarkis hanya bisa diberantas dan dimusnahkan dengan penerapan sistem Islam secara kafah. Karena hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, segala problematika negeri ini dapat dituntaskan. Hukum-hukum Allah Swt. akan membawa negeri ini pada peradaban umat yang tinggi dan mulia.

Pemerintahan koruptif dan oligarki takkan terjadi dalam sistem Islam. Mengapa? Sebab dengan penerapan syariat Islam secara kafah pada seluruh aspek kehidupan baik dalam ranah pribadi, masyarakat dan negara akan melahirkan pemimpin yang amanah, jujur dan yang pasti taat pada aturan Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla.

Nafsu serakah pada diri individu akan musnah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sistem Islam akan mendorong umat untuk gemar berinfaq-shodaqoh. Sikap hedonisme yang lahir dari sistem kapitalis-sekularisme tidak akan tumbuh dalam sistem Islam. Dan apabila sampai terjadi penggelapan harta orang lain secara batil, pasti akan mendapatkan sanksi yang membuat jera pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan buruk itu. 

Sesuai firman Allah Swt. yang artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa. Maha Bijaksana." (TQS. Al-Maidah: 38)

Tak hanya faktor keserakahan individu yang harus dimusnahkan, faktor kesempatan terjadinya korupsi juga harus dihilangkan. Yakni dengan cara menghilangkan atau menghapuskan birokrasi pemerintahan yang berbelit, sehingga membuka celah untuk meraup keuntungan. Begitu pula dengan biaya pemilihan pejabat yang sangat mahal, dapat membuka peluang terjadinya politik balas budi antara pejabat dan pemodal besar.

Dalam sistem Islam pejabat negara akan diberi gaji yang layak, sehingga tidak akan timbul niat berbuat curang. Dan yang terpenting dilakukan adalah penghitungan kekayaan pejabat secara berkala.

Dengan demikian, hancurnya negara akibat disetir pemerintah koruptif tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Maka tak heran, jika penerapan syariat Islam dapat menguasai 2/3 dunia selama 13 abad.

Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga Ramadan tahun ini, menjadi Ramadan terakhir tanpa penerapan syariat Islam secara kafah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top