Fikih Progresif, Perempuan Haid Boleh Puasa?


Oleh Rayani umma Aqila


Polemik wanita haid boleh berpuasa mendapat kecaman keras khususnya umat Islam, ini terkait unggahan di media sosial yang dari unggahan itu menyebutkan seorang wanita boleh berpuasa saat haid yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Unggahan itu ditayangkan di akun Instagram @mubadalah.id. Namun, akhirnya  pemilik akun K.H. Imam, nakhai menghapus unggahan wanita haid boleh puasa karena picu polemik. Akun tersebut mengunggah, bahwa seorang perempuan boleh berpuasa saat haid dengan sumber tulisan Kiai im di situs mubadalah.id. Tulisan di situs tersebut sudah dilihat 11,6 ribu kali. (detik.com, 3/5/2021). 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun, menegaskan perempuan dilarang melaksanakan puasa Ramadan saat datang bulan atau haid. Ketentuan itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi dan ijma atau konsensus ulama seluruh dunia. "Kalau perempuan haid nggak boleh puasa. Ada hadis merujuk apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah bahwasanya kami pernah datang bulan atau haid saat itu kami tidak mengqadha salat, tapi harus mengqadha puasa' dan ini ditafsirkan bahwa Siti Aisyah tidak berpuasa pada saat datang bulan," kata Ketua PBNU, Masduki Baidlowi, kepada wartawan. (detik.com, 2/5/2021).


Masduki mengatakan aturan mengenai perempuan haid dan puasa itu memang tidak ada dalam Al-Qur'an. Dia menegaskan ada dua hadis yang sahih mengenai perempuan dilarang puasa saat haid. "Ada hadisnya, cuma begini, tidak ada di dalam Al-Qur'an memang, tetapi ada dalam sejumlah hadis, tadi hadis dari Siti Aisyah, yang kedua juga hadis dari Abu Sa'id yang menyatakan bahwa Nabi juga memberikan sebuah pernyataan bahwa orang haid tidak berpuasa," kata dia. Larangan perempuan haid berpuasa itu, juga telah ditetapkan ijma ulama. Hal itu telah ada sejak zaman pengikut sahabat Nabi. "Terus kemudian ada ijma ulama, kesepakatan ulama menyatakan, jadi kesepakatan seluruh ulama, bahwa orang haid tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Itu dijelaskan juga di dalam kitab syarah muhadzab dari Imam Nawawai, bahwa memang kesepakatan para ulama itu pada umumnya jadi mainstream."


Fikih Progresif dan Abainya Negara Melindungi Syar'iat


Abainya Negara dalam melindungi syariat hingga banyak kasus yang ingin merubah hukum-hukum Islam, oleh karenanya lembaga-lembaga agama Islam telah menolak dan mengecam alasan tersebut karena tidak sesuai dan ketentuan. Dikutip dari kitab tuntutunan puasa berdasarkan Al-Qur'an dan hadits karya syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah bahwa Allah Swt., telah mengangkat kewajiban salat, orang haid dan nifas. Sementara taklif puasa tidak diangkat dari keduanya. Allah Swt. hanya mengundurkan waktu pelaksanaanya, hingga selesai masa haid dan nifasnya. Dari Aisyah r.a ia berkata, "Kami mengalami haid di sisi Nabi saw., lalu Beliau Rasulullah saw., memerintahkan kami untuk mengakhiri puasa". (HR. Ibnu Majah). 


Karena itu wanita haid dan nifas haram berpuasa dan wajib untuk mengqadha di hari lain, selepas masa haid dan nifasnya. Demikian juga wanita haid dan nifas tidak berpuasa bukan karena rukshah namun karena agama melarang mereka berpuasa dan bukan diberi pilihan antara puasa dan tidak seperti musafir yang tidak boleh berpuasa sebagaimana mereka pun juga boleh tetap berpuasa. Sebab, rukshah adalah satu dari dua pilihan yang keduanya boleh dilakukan. Sedangkan, tidak berpuasanya wanita haid dan nifas bukanlah pilihan antara dua hal yang boleh mereka lakukan karena justru mereka wajib tidak berpuasa atau haram berpuasa. 


Tidak ada dalam ulama fikih yang menyatakan perbedaan pendapat tentang larangan berpuasa bagi wanita selama mereka haid. Bahkan, ketika haid muncul saat berpuasa maka puasa pada saat itu menjadi batal. Di samping itu, para ulama sesungguhnya telah sepakat tentang haramnya seorang perempuan haid tetap berpuasa. Dari pendapat Al-Imam Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, “Tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih tentang larangan berpuasa bagi perempuan selama mereka haid. Bahkan ketika haid muncul saat berpuasa menjadikan puasa tersebut batal, kecuali menurut pendapat dari satu kelompok Harûriyyah (khawarij) yang menyatakan berbuka bagi perempuan haid hanyalah sebuah rukhshah, dan tetap sah apabila mereka tetap melanjutkan berpuasa.” (Al-Mawardi, Al-Hâwî al-Kabîr Syarh Mukhtashar al-Muzanî).


Al-Imam Abu al-Ma‘ali Abdul Malik Ibn Abdillah Ibn Yusuf al-Juwaini, “Umat (ulama) telah berijmak bahwa yang wajib dilakukan itu adalah puasa yang sah dilakukan. Kemudian mereka sepakat tidak sah puasa perempuan haid. Karena bagaimana bisa sah, sedangkan telah ada ijmak perempuan haid dianggap bermaksiat kepada Allah apabila mereka menahan diri dari yang membatalkan sembari tetap berniat berpuasa.” (Al-Juwaini, al-Talkhîsh Fî Ushûl al-Fiqh) Adapun alasan yang dikemukakan dalam tulisan yang membolehkan puasa bagi wanita haid pada hakikatnya tidaklah sesuai dengan nash syari'at sebab metode yang digunakan adalah qiraah Mubadalah yang dikutip dari tafsir alquran.co.id.  

Konsep qiraah Mubadalah adalah konsep yang mencoba menggali makna eksplisit dibalik teks-teks agama yang hanya menyebutkan salah satu dari jenis kelamin yang ada sedangkan konteks kalimatnya (siyaful Kalam) menunjuk pada dua jenis kelamin atau dalam ilmu majaz dikenal dengan kaidah itulah al-juz wa iradah Al-kul (menyebutkan sebagian namun sejatinya yang diinginkan adalah keseluruhan). Kehadiran qiraah Mubadalah bisa dianggap sebagai sebuah deklarasi bahwa Al-Qur'an dan hadist pilih kasih dan bukanlah Nash yang patriarki. Metode ini dicetuskan oleh pegiat liberal terutama pegiat gender karena mengganggap ajaran Islam yang inferior yang mempunyai pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Metode qiraah Mubadalah ini adalah metode yang tidak pernah dilakukan oleh para Mujtahid atau fuqoha. Dalam mengirim atau atau menggali hukum Islam di sepanjang sejarah fikih Islam sejak munculnya fikih Islam hingga sekarang.


Sistem Islam Menjaga Kemurnian Akidah


Para Mujtahid dan fuqoha mempunyai metode yang baku dalam menggali hukum yang diambil dengan metode ijtihad. Oleh karena itu produk hukum yang dikeluarkan dengan metode qiraah Mubadalah tidak bisa dianggap sebagai produk fikih sebab, tidak sesuai metode penggalian hukum syara. Sekalipun produk tersebut dikeluarkan oleh seorang yang dipandang paham agama fasih bahasa Arab dan lainnya. Pemikiran bebas saat ini di dunia maya menunjukkan negeri ini menganut kebebasan berpendapat dan dimanfaatkan oleh orang yang membenci Islam untuk merubah hukum-hukum Islam. Bahkan dalam sistem demokrasi saat ini negara mendorong liberalisasi syariat dan menumbuhsuburkan pandangan menyimpang yang bisa menyesatkan umat.


Tentu, hal ini menjauhkan umat Islam dari pemahaman yang benar tentang Islam. Lebih parahnya umat Islam akan keliru beribadah. Alih-alih mendapatkan pahala bahkan akan mendapat dosa dan tentu semua ini dimintai pertanggungjawaban. Negara tentu dituntut mempunyai andil besar dalam menjaga akidah rakyatnya. Munculnya pandangan ‘nyeleneh’ mengatasnamakan fikih progresif adalah tersebab abainya negara dalam melindungi syariat. Kemurnian Islam akan benar-benar terjaga di bawah pemimpin yang kuat dan taat syariat saja dan pemimpin seperti ini hanya ada dan lahir dari sistem Islam yang benar yaitu adanya khilafah yang menjamin tidak ada pandangan menyesatkan bisa berkembang dan disebarkan karena salah satu fungsi negara adalah muhafazah ala ad diin.

 Wallahu a'lam bishshawab