Oleh Adelia

(Aktivis Mahasiswi)


Pada masa pandemi ini, masyarakat banyak dihadapkan pada perekonomian Indonesia yang rentan terhadap kenaikan harga seperti jalan tol. Kenaikan tarif tol berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, mengizinkan penyesuaian dan evaluasi kenaikan tarif tol dilakukan tiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2021, tarif akan naik pada 29 ruas tol. Salah satunya adalah Tol Ngawi-Kertosono. Tarif ruas tol ini direncanakan mengalami kenaikan per tanggal 29 April 2021. Jalan tol tersebut mengikuti laju inflasi Kota Madiun dengan perhitungan sejak 2018 hingga 2020 ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono mengalami penyesuaian tarif sebesar 3,38%. Hal ini berlaku pada semua golongan kendaraan dikutip dari finance.detik.com, Rabu (28/4/2021).


Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan seiringan kenaikan tarif tol maka pelayanan kepada pelanggan akan terus dijaga dengan melakukan perbaikan. Seperti yang kita ketahui, berbagai persoalan telah dilontarkan pengguna jalan tol antara lain kerusakan rigid pada jalur, jalan berlubang, minim penerangan dan antrian yang panjangnya belasan kilometer yang sama halnya dengan jalan tak berbayar telah terjadi.


Kenaikan tarif tol tetap terjadi meski perusahaan kontraktor BUMN terus ramai-ramai menjual ruas jalan tol yang telah digarap. Dana hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap kreditur dilansir dari kumparan.com, Rabu (24/4/2021).


Laman tirto.id, menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono milik PT Waskita Karya kini telah dibeli Kings T Ltd, perusahaan asing asal Hongkong. Hal ini tentu menguntungkan  pihak asing di tengah buruknya situasi ekonomi masa pandemi. Sebab, PT Waskita Karya Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang masuk rekomendasi jual. Menurut Tim Riset CNBC Indonesia, apabila Waskita Karya jadi mendivestasikan seluruh tujuh ruas jalan tolnya di tahun 2021, maka rasio utang (DER) Lembaga Pengelola Investasi akan turun dari 2,8 menjadi 1,6 kali.


Jalan tol yang dibangun jelas terlihat bukan untuk kepentingan rakyat, namun hanya untuk kepentingan modal. Alih-alih dibangun untuk kepentingan publik, aspek utama transportasi itu justru dijadikan lahan bisnis oleh negara. Suatu saat, mau tidak mau masyarakat terpaksa tetap menggunakan jalan tol berapa pun harganya.  


Di dalam Islam, jalan merupakan fasilitas umum dan negara yang bertanggung jawab untuk menyediakannya, haram hukumnya jika dijual ke asing. Tanggung jawab ini bersifat penuh, tidak boleh asal terselenggara yang bisa mengakibatkan fungsi dan wewenang penguasa/negara tereduksi dan berpindah pada swasta, atau pihak lain. Jalan tidak dipandang sebagai sebuah bisnis untuk percepatan ekonomi atau menutupi utang tetapi sebuah sarana untuk memudahkan perpindahan orang dan barang dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik kepentingan bekerja untuk memenuhi ekonomi, menuntut ilmu, silaturahmi, rekreasi, dan lain-lain. 


Hal tersebut bisa terwujud apabila penerapan sistem Islam secara sempurna hadir dan diterapkan di tengah masyarakat. Dengan mekanisme Islam, negara akan mengelola dan mengatur sepenuhnya asset-asset milik umum termasuk jalan secara profesional demi kemakmuran rakyat. Jalan dan infrastruktur lainnya diberikan oleh negara (khilafah) dengan kualitas terbaik dan secara gratis. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Wallahu a’lam bishshowwab.

 
Top