E-KTP untuk Transgender, Bentuk Dukungan Penguasa terhadap LGBT


Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Memang benar bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta berhak menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurus rakyatnya. Namun apa jadinya bila pemerintah berbuat kekeliruan dalam kebijakannya? Tentunya pemerintah (para pejabat yang bekerja di dalam) harus dikoreksi, karena kekeliruan dalam sebuah kebijakan akan dapat menimbulkan kegaduhan. 

Seperti halnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berinisiatif untuk memberikan/membuatkan KTP elektronik atau e-KTP bagi para transgender. Sepintas misi dari Kemendagri ini sungguh sangat mulia. Membantu para transgender dalam kemudahan bersosialisasi, mendapatkan dokumen kependudukan, mengurus administrasi dalam rangka kemudahkan mengakses layanan publik. 

"Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh melalui rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita. (Pikiranrakyat.com, 25/04/2021)

Selain itu alasan kuat bagi Kemendagri untuk segera mewujudkan kebijakan ini adalah demi terciptanya HAM serta alasan kebebasan dan juga meniadakan tindakan diskriminasi.

Secara tidak langsung pemerintah sepertinya mengakui keberadaan kaum transgender ini, menciptakan pemikiran kepada masyarakat bahwa transgender tidak boleh dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Perbuatannya tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang salah dan merupakan hak asasi bagi transgender itu sendiri.

Kaum transgender umumnya selalu dikaitkan dengan LGBT, ini dikarenakan perbuatan menyimpang mereka yang cenderung melawan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.  Anehnya penyimpangan ini malah diapresiasi dan dihargai sehingga banyak yang berasumsi bahwa penguasa mendukung perbuatan mereka. Terbukti pada tanggal 17 Oktober 2018  yang lalu Menteri Agama pernah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat tidak boleh mengucilkan dan menghina kaum LGBT. Kemudian Aliansi jurnalis Independen tercatat juga pernah memberikan penghargaan kepada forum LGBTQ, lagi-lagi Menag juga ikut terlibat dalam serah terima penghargaan pada tahun 2016.

Bila dicerna secara logika, bagaimana mungkin dengan membantu para transgender mendapatkan e-ktp bisa dikatakan sebagai menolong?  

Sepertinya pandangan terhadap LGBT perlu sekali untuk diluruskan supaya jelas dalam menentukan akar masalah serta cara yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. 

LGBT atau kepanjangan dari Lesbian Gay Bisexual Transgender. Lesbian adalah sebutan bagi penyuka sesama jenis untuk perempuan, gay adalah penyuka sesama jenis kaum laki-laki, sementara bisexual merupakan orang yang menyukai baik perempuan maupun laki-laki. Transgender yaitu orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan namun menginginkan gender yang berlawanan dari kodrat yang telah diberikan Allah kepada mereka.

Dalam Islam  perbuatan kaum penyuka sesama jenis; gay, lesbian ataupun bisexual sangat dilaknat oleh Allah Swt. Penduduk sodom, kaum Nabi Luth pernah diazab atas perbuatan keji ini dan kisahnya diabadikan dalam surah Al-'Ankabut ayat 28.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلُوْطًا اِذْ قَا لَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَـتَأْتُوْنَ الْفَا حِشَةَ ۖ مَا سَبَـقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." (QS. Al-'Ankabut 29: 28)

Maka para homoseksual dari kaum Nabi Luth musnah diazab Allah Swt.  Lalu, bagaimana dengan para transgender yang selalu menyuarakan HAM, kebebasan untuk memilih gender yang mereka inginkan?

Manusia pada dasarnya tidak dapat memilih jenis kelamin bagi dirinya, hanya Allah Swt. yang menentukan. Seperti halnya manusia tidak dapat memilih melalui rahim siapa mereka kelak dilahirkan, ataupun memilih ras untuk diri mereka sendiri.

Hanya sedikit orang yang diberikan hak untuk memilih gender mereka disebabkan kelainan memiliki jenis kelamin ganda sejak lahir. Maka, mereka harus memilih salah satu gender itu pun harus melalui penelitian dan pendampingan dari dokter. Mereka inilah yang disebut dengan khuntsa.

Dalam kasus transgender tidak bisa disamakan dengan orang berkelamin ganda, karena pada dasarnya tidak ada masalah pada jenis kelamin dan organ reproduksi mereka seperti halnya seorang khuntsa ini. Yang menjadi masalah adalah isi kepala alias akal mereka yang harus diluruskan sebelum mereka benar-benar merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Swt. Mereka para LGBT harus dibantu untuk kembali normal melalui penanaman iman dan takwa, menanamkan nilai, norma dan pemikiran Islam.  

Melarang segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan gharizah nau' secara syari yaitu melalui pernikahan.

Menerapkan sistem ekonomi Islam yang benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara sehingga tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai alibi berbuat kejahatan dan penyimpangan. 

Kemudian yang terakhir, menerapkan sistem 'uqubat (sanksi) tegas terhadap para pelaku LGBT, yaitu berupa hukuman mati bagi pelaku dan korbannya sehingga tidak ada lagi umat yang berbuat sama. Hukuman mati juga merupakan penebusan dosa kelak di akhirat.

Lalu siapa yang mampu melakukan upaya pemulihan para LGBT ini agar kembali normal?

Apakah ini tugas para da'i atau ulama?

Apakah ini tugas para orang tua?

Apakah mereka para LGBT ini bisa sembuh dengan sendirinya?

Masalah LGBT adalah masalah sistemik, buah dari pemikiran liberalisme yang dihasilkan dari ideologi kapitalisme-sekuler yang mengagungkan berbagai kebebasan sehingga menabrak semua aturan, bahkan menentang Allah Swt. Maka solusi atas masalah LGBT adalah negara. 

Hanya negara dengan sistem yang tangguh mampu membuat rakyatnya bahkan enggan untuk melirik pada kemaksiatan. Negara dengan sistem Islam di bawah naungan khilafah yang menerapkan ajaran Islam secara kafah yang mampu mengatasi segala bentuk  masalah termasuk LGBT. Apa pun masalahnya maka Islam kafah adalah solusinya. Wallahu a'lam bishshawab[].